Kompas.com - 26/04/2013, 15:49 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Langkah Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra dalam membela mantan Kabreskrim Komjen (Purn) Susno Duadji bisa berbahaya bagi elektabilitas PBB. Sebagai pimpinan parpol dan pengacara, Yusril seharusnya dapat memosisikan dirinya ketika membela Susno.

Hal itu dikatakan pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya. Sebagai pimpinan parpol, Yusril seharusnya tidak melakukan manuver politik yang berbahaya. Kader partai yang memiliki urusan dengan hukum tentu saja akan memberikan dampak bagi partai itu sendiri. Terlebih, jika persoalan hukum itu berkaitan dengan kasus korupsi.

"Terutama bagi PBB yang baru muncul kembali. Saya rasa tidak cukup cerdas dalam manuver politik. Apalagi sampai pasang badan dengan pimpinan partai," kata Yunarto saat dihubungi, Jumat (26/4/2013).

Yunarto mengungkapkan, nama besar PBB tidak dapat terlepas dari personal branding Yusril sebagai pimpinan parpol. Untuk itu, sebaiknya Yusril dapat berhati-hati dalam melangkah. Jangan sampai karena berniat untuk membela Susno, langkahnya mendulang kecaman dari konstituen.

"Keberanian Yusril seperti itu justru bisa menjadi blunder bagi partainya," katanya.

Perdebatan Pasal 197 KUHAP

Perdebatan soal sah tidaknya eksekusi yang dilakukan kejaksaan bermula dari penolakan pihak Susno. Susno dan kuasa hukumnya menilai, putusan kasasi MA tidak mencantumkan perintah penahanan. Oleh karena itu, pihak Susno berdalih, eksekusi tak bisa dilakukan. Tidak dicantumkannya perintah penahanan, dalam pandangan pihak Susno, membuat putusan itu batal demi hukum.

Mereka mengacu pada ketentuan Pasal 197 Ayat 2 yang menyatakan bahwa putusan batal demi hukum jika tidak memuat ketentuan Pasal 197 Ayat 1 KUHAP. Adapun Pasal 197 Ayat 1 huruf k menyatakan bahwa surat pemidanaan di antaranya harus memuat perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan. Pasal tersebut pernah diajukan uji materi oleh Parlin Riduansyah, dengan Yusril sebagai kuasa hukumnya.

Pemohon meminta untuk mendalilkan bahwa Pasal 197 Ayat (1) huruf k juncto Pasal 197 ayat (2) sepanjang frasa "batal demi hukum" UU 8/1981 bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28D Ayat (1), dan 28G Ayat (1) UUD 1945 karena memuat rumusan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Uji materi ini ditolak oleh MK melalui putusan yang dibacakan pada 22 November 2012.

Dalam pendapatnya, MK menyatakan bahwa penafsiran tidak dimuatnya ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf k dalam surat pemidanaan akan mengakibatkan putusan batal demi hukum, justru bertentangan dengan UUD 1945.

MK juga menyatakan, Pasal 197 Ayat (2) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bila diartikan bahwa surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Selain itu, MK memutuskan perubahan bunyi Pasal 197 Ayat (2), dengan menghapus bagian huruf "k" menjadi "Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum".

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPK Dukung Tim Khusus Lintas Kementerian Berantas Mafia Tanah

    KPK Dukung Tim Khusus Lintas Kementerian Berantas Mafia Tanah

    Nasional
    Menteri LHK Siti Nurbaya Minta Bimbingan KPK Menginvestigasi Kasus Korupsi

    Menteri LHK Siti Nurbaya Minta Bimbingan KPK Menginvestigasi Kasus Korupsi

    Nasional
    Jokowi Bersurat ke DPR soal Pemekaran Wilayah, MRP Anggap Kekhususan Papua Dilenyapkan

    Jokowi Bersurat ke DPR soal Pemekaran Wilayah, MRP Anggap Kekhususan Papua Dilenyapkan

    Nasional
    Politikus PDI-P Anggap Tak Tepat Penunjukan Luhut Urusi Polemik Minyak Goreng

    Politikus PDI-P Anggap Tak Tepat Penunjukan Luhut Urusi Polemik Minyak Goreng

    Nasional
     Jokowi Disebut Beri Sinyal Dukungan ke Ganjar, tapi Sadar Politik Itu Dinamis

    Jokowi Disebut Beri Sinyal Dukungan ke Ganjar, tapi Sadar Politik Itu Dinamis

    Nasional
    PPKM Jawa-Bali dan Daerah Lain Diperpanjang, Masyarakat Boleh Lepas Masker di Area Terbuka dan Tak Padat

    PPKM Jawa-Bali dan Daerah Lain Diperpanjang, Masyarakat Boleh Lepas Masker di Area Terbuka dan Tak Padat

    Nasional
    Komisi I DPR Kembali Bahas RUU PDP, Cari Titik Temu Soal Lembaga Pengawas

    Komisi I DPR Kembali Bahas RUU PDP, Cari Titik Temu Soal Lembaga Pengawas

    Nasional
    KPK Periksa Tersangka Kasus Pengadaan Helikopter AW-101

    KPK Periksa Tersangka Kasus Pengadaan Helikopter AW-101

    Nasional
    Anggota Komisi I: Butuh Investasi Besar untuk Remajakan Alutsista

    Anggota Komisi I: Butuh Investasi Besar untuk Remajakan Alutsista

    Nasional
    Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

    Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

    Nasional
    Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat 'Restorative Justice'

    Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat "Restorative Justice"

    Nasional
    Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

    Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

    Nasional
    Jokowi Disebut Berpotensi Jadi 'King Maker' pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

    Jokowi Disebut Berpotensi Jadi "King Maker" pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

    Nasional
    DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode 'Omnibus Law'

    DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode "Omnibus Law"

    Nasional
    45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

    45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.