Kompas.com - 26/04/2013, 02:49 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum akan mengembangkan sistem basis data untuk bakal caleg dari 12 partai politik peserta Pemilu 2014. Pengembangan itu bertujuan memberikan informasi terbuka bagi warga yang ingin mengetahui profil bakal caleg yang maju sebagai wakil daerah pemilihannya. Basis data ini juga dibuat untuk meminimalisir kecurangan yang mungkin dilakukan bakal caleg.

"(Untuk saat ini) kami ingin menampilkan secara cepat dan itu baru daftar nama. Kami sedang melakukan verifikasi dan bisa saja nanti ditambahkan, mungkin foto atau keterpenuhan syaratnya," kata Anggota KPU Arief Budiman, saat dihubungi, Kamis (25/4/2013). KPU, ujar dia, saat ini masih fokus terhadap proses verifikasi berkas bakal caleg yang telah masuk ke KPU.

Seperti diketahui, hingga batas terakhir penyerahan berkas bakal caleg, Senin (22/4/2013), KPU telah menerima 6.576 berkas nama bakal caleg dari 12 partai politik. Sehingga, proses pemutakhiran data bakal caleg belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. "Kami masih melakukan pemeriksaan dan yang terpenting harus segera jadi daftar nama itu," ujar Arief.

Sebelumnya, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, dari 6.576 berkas bakal caleg yang diterima KPU, sebanyak 2.434 orang di antaranya merupakan bakal caleg perempuan. "Bakal caleg laki-laki 4.142 orang," kata Husni, Senin (22/4/2013).

Dari 12 partai politik yang ada, hanya delapan partai yang menyerahkan bakal caleg 100 persen atau 560 orang, yaitu Partai Hanura, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Gerindra, PAN, PPP, PKB, dan Partai Demokrat. "Sementara empat partai yang mengajukan bacaleg kurang dari 100 persen jumlah kursi yakni PDIP, PKS, PKPI, dan PBB," ujarnya.

Husni menyebutkan PKS menyerahkan berkas 492 bakal caleg, terdiri dari 299 laki-laki dan 193 perempuan. Lalu, PKPI sebanyak 512 bakal caleg dengan komposisi 326 laki-laki dan 186 perempuan. Adapun, PDI-P sebanyak 540 bacaleg, terdiri dari 349 laki-laki dan 191 perempuan. Terakhir, PBB mengajukan 552 bacaleg, terdiri dari 344 laki-laki dan 208 perempuan.

Setelah masa penyerahan berkas bakal caleg selesai, KPU akan melakukan verifikasi berkas bakal caleg tersebut. Proses verifikasi akan berlangsung selama 14 hari terhitung sejak 23 April hingga 6 Mei 2013.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hasil verifikasi tersebut akan diumumkan kepada partai politik pada 7-8 Mei 2013. Setelah hasil verifikasi diumumkan, partai politik diberi kesempatan untuk memperbaiki berkas daftar calegnya. Batas waktu yang diberikan KPU untuk masa perbaikan itu adalah 9-22 Mei 2013.

Verifikasi atas perbaikan daftar calon dilaksanakan dari 23 Mei sampai 29 Mei 2013. Penyusunan dan penetapan DCS dilakukan pada 30 Mei sampai 12 Juni 2013. Sementara pengumuman daftar calon tetap (DCT) Pemilu 2014 dilaksanakan antara 13-17 Juni 2013.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Geliat Politik Jelang 2014

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

    Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

    Nasional
    Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

    Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

    Nasional
    Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

    Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

    Nasional
    Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

    Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

    Nasional
    Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

    Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

    Nasional
    Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

    Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

    Nasional
    Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

    Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

    Nasional
    Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

    Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

    Nasional
    Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

    Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

    Nasional
    Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

    Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

    Nasional
    Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

    Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

    Nasional
    Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

    Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

    Nasional
    Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

    Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

    Nasional
    Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

    Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

    Nasional
    Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

    Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X