Politik Dinasti Rusak Demokratisasi

Kompas.com - 26/04/2013, 02:14 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Maraknya politik dinasti dan politik kartel di sejumlah pemilihan kepala daerah dan penetapan daftar calon anggota legislatif di sejumlah partai politik diyakini makin merusak demokratisasi di Indonesia.

Kritik itu diungkapkan Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) dalam diskusi ”Membaca Peta Politik Pemilu 2014 dan Ancaman Politik Dinasti, Kartel, Aliran dalam Demokrasi Indonesia” yang digelar Klub Studi Pergerakan (KSP) PB PMII di gedung PBNU, Jakarta, Kamis (25/4).

Hadir berbicara dalam diskusi adalah anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Herman Heri, Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Patrice Rio Capella, dan Arwani Thomafi dari Partai Persatuan Pembangunan.

Koordinator KSP PB PMII Munandar Nugraha mengatakan, sikap sejumlah parpol memilih politik dinasti dan politik kartel menghambat kaderisasi kepemimpinan. ”Kita sadar, pilihan jadi negara demokratis harus siap menjalani pergantian pemimpin melalui mekanisme pemilu. Yang masih jadi permasalahan adalah pemilu masih berkutat dalam ruang demokrasi prosedural. Sangat jauh mencapai demokrasi substantif,” katanya.

Menanggapi sejumlah kritik terhadap politik dinasti di PDI-P, kata Herman, sampai saat ini partainya belum bisa melepaskan diri dari sosok Megawati Soekarnoputri. ”Memang kami pun memikirkan regenerasi di PDI-P, tetapi kami harus mengakui, sampai saat ini baru Mega yang mampu mempersatukan kader PDI-P. Kalau PDI-P menang di atas 20 persen, Ibu Megawati akan maju sebagai capres PDI-P,” ujarnya.

Namun, bukan berarti PDI-P tidak memiliki kader muda. Menurut Herman, ada banyak kader muda di PDI-P, seperti Joko Widodo, Maruarar Sirait, dan Rieke Diah Pitaloka.

Larang suami-istri

Rio Capella menyebutkan, Nasdem melakukan rekrutmen terbuka dan melarang suami-istri mencalonkan diri bersamaan sebagai caleg.

Arwani Thomafi menyatakan, PPP merekrut caleg dengan meminta kandidat dari seluruh struktur partai. ”Ada daftar panjang yang disusun. Dari daftar ini kami godok dan lihat popularitas, rekam jejak di ormas, potensi elektabilitas, dan peta per dapil berpatokan pada pemilu sebelumnya. Ada pemisah antara kader baru dan yang sudah ada di struktur partai,” katanya.

Pertimbangan PPP menetapkan caleg adalah kapasitas dan potensi elektabilitasnya. ”Ini lewat seleksi panjang,” ujarnya. (LOK)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Nasional
ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

Nasional
Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Nasional
KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

Nasional
KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

Nasional
Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Nasional
Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Nasional
Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Nasional
ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Nasional
Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Nasional
Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Nasional
Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Nasional
Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X