Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Parodi Tolitoli Cermin Kegagalan Orang Dewasa

Kompas.com - 25/04/2013, 20:15 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Perilaku siswi SMA 2 Tolitoli, Sulawesi Tengah, yang memadukan gerakan shalat dengan tari modern berlatar lagu Maroon 5 berjudul One More Night, tidak bisa dilepaskan dari peran orang dewasa. Aksi yang juga diunggah ke situs video Youtube tersebut pun dianggap cermin kegagalan orang dewasa.

"Jika anak-anak itu dipandang memalukan dan salah, saya sepakat yang gagal adalah orang dewasa, keluarga, sekolah, lingkungan, bahkan pemerintah," tegas Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Perlindungan Anak Samsul Ridwan kepada Kompas.com Kamis (25/4/2013).

Samsul melanjutkan, orang dewasa yang sudah terlembaga melalui instansi formal atau pun non-formal, secara khusus lembaga pendidikan, telah dianggap gagal mengantarkan anak demi menjadi pribadi pintar, berbudi luhur, dan cinta tanah air. Oleh sebab itulah, kasus siswi tersebut muncul.

Terkait tidak diberikannya kesempatan para siswa penari "One More Night" mengikuti UN oleh pihak sekolah dan Dinas Pendidikan setempat, lanjut Samsul, pihaknya sangat menyayangkan hal tersebut. Menurutnya, kondisi demikian kian mempertegas kesalahan para tenaga pendidik.

"Guru di sekolah dan Dinas Pendidikan setempat tidak memiliki pemahaman yang utuh tentang bagaimana filosofi penyelenggaraan pendidikan untuk anak. Harus dibina, diarahkan," ucapnya.

Samsul melanjutkan, Komnas PA akan meninjau kasus tersebut dalam waktu dekat. Rencananya, Komnas PA juga akan melakukan perlindungan hukum atau advokasi untuk memperjuangkan hak para siswi penari "One More Night" tersebut.

Sebelumnya diberitakan, para siswi SMA 2 Tolitoli itu mendapat sanksi keras hingga kehilangan kesempatan mengikuti ujian nasional tanpa pernah diklarifikasi maksud dan tujuan mereka melakukan hal tersebut. Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan telah menyurati Google, perusahaan induk yang mengelola Youtube, untuk menutup video itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengacara Pegi Sebut Kapolri Lawan Perintah Presiden jika Tak Gelar Perkara Khusus

Pengacara Pegi Sebut Kapolri Lawan Perintah Presiden jika Tak Gelar Perkara Khusus

Nasional
Sebuah 'Drone' Ditembak Jatuh Usai Melintasi Kantor Jampidsus Kejagung

Sebuah "Drone" Ditembak Jatuh Usai Melintasi Kantor Jampidsus Kejagung

Nasional
Mahfud Sebut Mual Komentari Putusan MA, Singgung Hukum Rusak dan Dirusak

Mahfud Sebut Mual Komentari Putusan MA, Singgung Hukum Rusak dan Dirusak

Nasional
Kuasa Hukum Pegi Surati Kapolri, Desak Gelar Perkara Khusus

Kuasa Hukum Pegi Surati Kapolri, Desak Gelar Perkara Khusus

Nasional
Janji Revisi UU Polri Dibahas Terbuka, Komisi III: Jangan Terlalu Curiga

Janji Revisi UU Polri Dibahas Terbuka, Komisi III: Jangan Terlalu Curiga

Nasional
Dampingi Jokowi Groundbreaking Sejumlah Infrastruktur di IKN, Zulhas: Ikhtiar Pemerintah Percepat Pembangunan

Dampingi Jokowi Groundbreaking Sejumlah Infrastruktur di IKN, Zulhas: Ikhtiar Pemerintah Percepat Pembangunan

Nasional
Sebut Putusan MA Cacat Hukum, Mahfud: Cacat Moral Aja Tak Usah Dilaksanakan, apalagi Ini

Sebut Putusan MA Cacat Hukum, Mahfud: Cacat Moral Aja Tak Usah Dilaksanakan, apalagi Ini

Nasional
Lari Pagi Bersama, Zita Anjani dan Sandiaga Uno Disebut Akan 'Duet' di Pilkada DKJ

Lari Pagi Bersama, Zita Anjani dan Sandiaga Uno Disebut Akan "Duet" di Pilkada DKJ

Nasional
Gaspol! Hari Ini Ft Feri Amsari: Putusan MA, Kartu Sakti Kaesang ke Pilkada DKI?

Gaspol! Hari Ini Ft Feri Amsari: Putusan MA, Kartu Sakti Kaesang ke Pilkada DKI?

Nasional
Soal Pelaksanaan Program Prioritas, Menteri Desa PDTT: Targetnya Tuntas Sebelum Kabinet Baru

Soal Pelaksanaan Program Prioritas, Menteri Desa PDTT: Targetnya Tuntas Sebelum Kabinet Baru

Nasional
Pengamat Sebut Pemerintahan Jokowi dan Prabowo Bisa Saling Sandera karena IKN

Pengamat Sebut Pemerintahan Jokowi dan Prabowo Bisa Saling Sandera karena IKN

Nasional
Kepada Menko Airlangga, US Secretary of Commerce Nyatakan Dukung Penguatan Kinerja Perekonomian Indonesia

Kepada Menko Airlangga, US Secretary of Commerce Nyatakan Dukung Penguatan Kinerja Perekonomian Indonesia

Nasional
Ketua Komisi III DPR Sebut UU KPK Bisa Direvisi karena Banyak yang Komplain

Ketua Komisi III DPR Sebut UU KPK Bisa Direvisi karena Banyak yang Komplain

Nasional
Soal Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah, Mahfud: Destruktif, Tidak Progresif

Soal Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah, Mahfud: Destruktif, Tidak Progresif

Nasional
RPP Non-ASN Dibahas, Menpan-RB: Harus Adil untuk Semua Pihak

RPP Non-ASN Dibahas, Menpan-RB: Harus Adil untuk Semua Pihak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com