"Bertabur" Pesohor, Cerminan Demokrasi Angka

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai politik peserta Pemilu 2014 sudah mendaftarkan bakal calon anggota legislatifnya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tak ada partai politik yang tak mengusung pesohor, entah itu tokoh masyarakat, artis, atau pun atlet dan mantan atlet. Hal ini tak jauh berbeda dengan fenomena pada Pemilu 2009. 

Pengamat politik dari Charta Politika Yunarto Widjaja menilai, strategi partai politik yang mengusung pesohor menunjukkan bahwa partai tak belajar untuk memperbaiki sistem rekrutmen politiknya.

"Ini menunjukkan partai tidak memiliki proses rekrutmen terukur termasuk assesment terkait pencalegan. Dengan kondisi seperti ini, maka akan ada dua faktor yang mendominasi yakni politik transaksional dan faktor popularitas sehingga partai bisa menebeng untuk menjadi ikut populer," ujar Yunarto, saat dihubungi, Rabu (24/4/2013).

Menurutnya, kondisi ini semakin memperlihatkan kualitas demokrasi yang masih berkutat pada demokrasi kuantitatif atau demokrasi elektoral, di mana partai menggunakan cara apa pun untuk meningkatkan elektoralnya. Bukan demokrasi kualitatif yang mengedepankan kualitas dari para caleg itu. Hal ini, katanya, karena partai politik menyadari bahwa karakteristik pemilih di Indonesia sebagian besar bersifat emosional dan masih transaksional.

"Partai merasa lebih mudah mencalonkan mereka yang punya uang dan captive market. Tidak peduli dengan aspek kualitatif, integritas, track record. Selama orang-orang itu bisa menjanjikan dengan elektoral, maka akan direkrut. Ini demokrasi angka, bukan demokrasi yang punya roh," katanya.

Parpol krisis kepercayaan

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang juga menilai, komposisi caleg yang ada saat ini masih relatif sama dengan Pemilu 2009. Kelompok yang memiliki modal kapital yang kuat, incumbent, dan para pesohor mendominasi.

"Kalau melihat komposisi ini bisa disimpulkan kemenangan nanti itu lebih kemenangan orang yang lebih memiliki finansial yang kuat. Uang lebih diandalkan untuk meraih suara, bukan program," ungkap Sebastian.

Menurutnya, partai politik masih bertumpu pada sosok pesohor karena parpol di Indonesia tengah dilanda masalah serius yakni krisis kepercayaan masyarakat akibat perkara korupsi dan buruknya kinerja parlemen. 

"Caleg-caleg artis ini hanya dimanfaatkan partai untuk mendompleng ketenaran yaitu sebagai mesin partai. Sementara, para caleg dengan modal besar dimanfaatkan partai untuk mengisi pundi-pundi uangnya," katanya.

Waktu setahun menjelang perhelatan demokrasi, menurutnya, tidak akan bisa membentuk para pesohor yang minim pengalaman politik menjadi politisi ulung. "Sehingga nanti sudah bisa dibayangkan bagaimana kinerja parlemen mendatang, tak akan jauh lebih baik. Yang artis begitu masuk parlemen akan pasif, yang punya uang akan korupsi," kata Sebastian.

Pertanggungjawaban partai

Yunarto mengungkapkan, salah satu cara jangka pendek adalah menerbitkan peraturan yang mewajibkan partai untuk memberikan laporan pertanggungjawaban secara transparan. Hal ini, menurutnya, untuk menghindari terjadinya politik transaksional. Selain itu, Yunarto berpendapat, dalam jangka panjang Undang-undang Partai Politik perlu direvisi untuk memberikan aturan main yang jelas terkait penyusunan caleg.

"Prosesnya dulu yang harus transparan kenapa orang itu dipilih maju misalnya, dan ini juga perlu diatur dalam AD/ART partai. Yang terakhir, partai harus melakukan pendidikan politik yang benar kepada masyarakat,' katanya.

Ikuti perkembangan dinamika politik dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014