Pesimistis Kesejahteraan Warga Papua Bisa Terwujud

Jayapura, Kompas - Anggota DPR, Yoris Raweyai, pesimistis, dalam sisa waktu pelaksanaannya, Undang-Undang Otonomi Khusus Papua akan memenuhi harapan masyarakat Papua. Ada dua hal yang membuatnya pesimistis, yakni hingga tahun ke-11 pelaksanaan, pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, pelurusan sejarah, dan pembentukan pengadilan HAM di Papua belum terwujud.

Faktor lain, empat amanat otsus, yaitu peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, pengembangan infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan, belum optimal dilaksanakan.

Apalagi, kata Yoris, di Jayapura, Selasa (23/4), seusai mengikuti peluncuran buku Mati atau Hidup, Hilangnya Harapan Hidup dan Hak Asasi Manusia di Papua, indeks pembangunan manusia di Papua masih rendah. Buku itu ditulis oleh Markus Haluk, aktivis demokrasi di Papua.

Yoris berpendapat, meskipun posisi elite Papua saat ini diduduki warga Papua sendiri, hal itu belum menjadi jaminan. ”Posisi kunci memang sudah diduduki, tetapi kewenangan tidak ada,” ujarnya.

Pemerintah pusat masih kuat memegang semua kewenangan. Mereka juga menggunakan isu korupsi serta separatisme untuk mengendalikan elite di Papua. Karena itu, ia pesimistis otsus dapat memenuhi harapan warga Papua untuk menjadi sejahtera.

Pegiat HAM Papua, Mama Yosepha Alomang, menilai, selama ini pemerintah belum sungguh-sungguh melihat Papua dengan hati. Hingga saat ini, menurut dia, masyarakat Papua masih berhadapan dengan ancaman pembunuhan dan peminggiran.

Buku Mati atau Hidup berisi tentang berbagai laporan peristiwa pelanggaran HAM di Papua yang terjadi pada tahun 2008-2012. (JOS)