Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemeriksaan di AS Tak Soal, Hasil Lebih Penting

Kompas.com - 23/04/2013, 22:04 WIB
Suhartono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPR yang vokal dalam kasus skandal Bank Century, Bambang Soesatyo, Selasa (23/4/2013), tak mempersoalkan jika pada akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi harus memeriksa mantan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani Indrawati di Washington DC, Amerika Serikat.

"Meskipun menimbulkan pro-kontra kenapa KPK yang berangkat ke AS, dan bukan Sri Mulyani yang kembali ke Tanah Air untuk diperiksa, buat saya tidak persoalan. Namun, menurut saya, yang jauh lebih penting adalah substansi dari hasil pemeriksaan Sri Mulyani itu sendiri. Tempat, tidak usahlah dipertanyakan lagi," kata Bambang, Selasa malam ini.

Menurut Bambang, proses dan substansi dari hasil pemeriksaan Sri Mulyani oleh KPK di era kepemimpinan Abraham Samad tak perlu diragukan. "Kalau dulu, waktu Sri Mulyani diperiksa KPK di kantornya, tetapi bukan di era kepemimpinan Abraham Samad seperti sekarang ini, tentu kita bisa mempertanyakan. Tetapi, kalau sekarang, kita tahu siapa Abraham Samad," jelasnya.

Bambang berharap tim penyidik KPK yang berangkat ke AS itu mampu mengungkap tabir kelam dari kejujuran Sri Mulyani mengungkap latar belakang dan peranan masing-masing pihak mengapa bank yang tidak layak atau tidak memenuhi syarat menerima kredit itu akhirnya malah di-bail out.

"Apakah benar penyelamatan Bank Century itu sebagai langkah penyelamatan ekonomi Indonesia, dan bukan menyelamatkan dana para nasabah yang ada di bank tersebut. Lalu, kita juga berharap tim penyidik KPK memperdalam adanya tiga surat Sri Mulyani yang ditujukan kepada Presiden SBY terkait rencana penyelamatan dan laporan soal Bank Century," paparnya lagi.

Terkait pemeriksaan Sri Mulyani, lanjut Bambang lagi, diperkirakan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap mantan Kepala Badan Analisis Fiskal Anggito Abimanyu yang pernah diperiksa KPK. "Menurut Anggito, sebagai pejabat pada waktu itu, dia tidak melihat adanya potensi dampak ekonomi yang sistemik seperti yang dikhawatirkan Bank Indonesia apabila Bank Century ditutup oleh pemerintah, dan bank itu sendiri, menurut Anggito, sebenarnya tidak perlu di-bail out," ujarnya lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com