Mahfudz: KPK Tanyai soal Caravelle, Mobil Operasional PKS

Kompas.com - 23/04/2013, 21:28 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Bendahara Umum DPP PKS Mahfudz Abdurrahman merampungkan pemeriksaannya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan suap kuota impor daging sapi dengan tersangka mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Diperiksa selama 10 jam, Mahfudz mengaku, pemeriksaan hari ini hanya melanjutkan pemeriksaan pada minggu lalu.

"Hanya soal mobil Caravelle saja. Sudah cuma itu saja," kata Mahfudz seusai pemeriksaan, Selasa (23/4/2013) malam.

Sementara itu, saat ditanya mengenai apakah penyidik menanyakan soal rumah milik LHI di Batu Ampar, Condet, Jakarta Timur, Mahfudz menyangkalnya. "Tidak soal itu (rumah)," katanya singkat.

Pekan lalu, saat diperiksa KPK, Mahfudz mengaku diajukan sejumlah pertanyaan penyidik KPK, di antaranya mengenai kepemilikan sejumlah mobil. Ia diminta memisahkan mobil milik partai dengan milik mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, yang menjadi tersangka dalam kasus ini.

"Tentang kepemilikan mobil, mana yang punya partai, dan mana punya beliau (Luthfi)," kata Mahfudz, Rabu (17/4/2013).

Dari sejumlah mobil yang dikonfirmasikan penyidik kepadanya, Mahfudz membenarkan PKS memiliki Volkswagen Caravelle. Harga mobil jenis ini ada yang mencapai Rp 1 miliar. "Ada mobil organik yang milik partai, yang Caravelle itu milik partai. Kalau yang lain itu milik LHI (Luthfi Hasan Ishaaq)," ucap Mahfudz.

Namun, dia tidak mengungkapkan mobil apa saja yang dimiliki Luthfi. Selama pemeriksaan tersebut, Mahfudz juga mengaku ditanya mengenai ada tidaknya aliran dana ke PKS dari Luthfi atau orang dekatnya, Ahmad Fathanah. Atas pertanyaan ini, Mahfudz membantah adanya aliran dana ke kas partai maupun ke dirinya.

"Saya ditanya apakah ada aliran dana dari beliau (Luthfi) atau AF (Ahmad Fathanah) ke saya pribadi atau partai, saya katakan tidak ada sama sekali," kata Mahfudz.

Dalam kasus kepengurusan rekomendasi kuota impor daging sapi, KPK menduga Luthfi bersama-sama Fathanah menerima hadiah atau janji dari dua direktur PT Indoguna Utama, yakni Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi. Dua direktur ini pun ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Diduga, commitment fee yang disepakati untuk kepengurusan rekomendasi kuota impor daging sapi ini mencapai miliaran rupiah. KPK menduga Luthfi "menjual" pengaruhnya untuk mengintervensi pihak Kementerian Pertanian (Kementan). Meskipun bukan anggota Komisi IV DPR yang bermitra dengan Kementan, posisi Luthfi sebagai Presiden PKS tentunya memiliki pengaruh besar jika dikaitkan dengan Mentan Suswono yang juga petinggi PKS.

Dalam pengembangannya, KPK menetapkan Luthfi dan Fathanah sebagai tersangka TPPU. Mereka diduga menyembunyikan hasil tindak pidana korupsi dengan membeli sejumlah aset. Sejauh ini, KPK belum menyita aset Luthfi. Lembaga antikorupsi itu baru menyita empat mobil mewah Fathanah. Namun, Juru Bicara KPK Johan Budi beberapa waktu lalu mengungkapkan, KPK telah mengidentifikasi aset yang diduga hasil pencucian uang Luthfi.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ketua DPR Ingatkan Paslon Pilkada Tak Memobilisasi Massa Saat Kampanye

    Ketua DPR Ingatkan Paslon Pilkada Tak Memobilisasi Massa Saat Kampanye

    Nasional
    Kapolri Sebut Polisi yang Bubarkan Massa dengan Heli Sudah Ditindak

    Kapolri Sebut Polisi yang Bubarkan Massa dengan Heli Sudah Ditindak

    Nasional
    Komisi I Setuju RUU Kerja Sama RI-Swedia di Bidang Pertahanan

    Komisi I Setuju RUU Kerja Sama RI-Swedia di Bidang Pertahanan

    Nasional
    Puan: Peserta dan Penyelenggara Pilkada Harus Patuhi Protokol Kesehatan

    Puan: Peserta dan Penyelenggara Pilkada Harus Patuhi Protokol Kesehatan

    Nasional
    Kemenkes Keluarkan Pedoman Pengungsian Bencana Alam di Masa Pandemi Covid-19

    Kemenkes Keluarkan Pedoman Pengungsian Bencana Alam di Masa Pandemi Covid-19

    Nasional
    UPDATE 30 September: 4.320 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

    UPDATE 30 September: 4.320 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

    Nasional
    Ini Besaran Dana Awal Kampanye Anak dan Menantu Jokowi hingga Ponakan Prabowo

    Ini Besaran Dana Awal Kampanye Anak dan Menantu Jokowi hingga Ponakan Prabowo

    Nasional
    Jaksa Pinangki Mengaku Tak Pernah Sebut Nama Jaksa Agung dan Mantan Ketua MA

    Jaksa Pinangki Mengaku Tak Pernah Sebut Nama Jaksa Agung dan Mantan Ketua MA

    Nasional
    Koruptor Kerap Dapat Vonis Ringan, ICW: Nasib Pemberantasan Korupsi Suram

    Koruptor Kerap Dapat Vonis Ringan, ICW: Nasib Pemberantasan Korupsi Suram

    Nasional
    Dalam Eksepsi, Jaksa Pinangki Bantah Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra

    Dalam Eksepsi, Jaksa Pinangki Bantah Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra

    Nasional
    Pam Swakarsa Diprotes Komisi III DPR, Kapolri Diminta Ganti Namanya

    Pam Swakarsa Diprotes Komisi III DPR, Kapolri Diminta Ganti Namanya

    Nasional
    Dana Awal Kampanye Pilkada 2020: Terendah Rp 50.000, Tertinggi Rp 2 Miliar

    Dana Awal Kampanye Pilkada 2020: Terendah Rp 50.000, Tertinggi Rp 2 Miliar

    Nasional
    KPK Panggil 4 Anggota DPRD Jambi 2014-2019 sebagai Saksi

    KPK Panggil 4 Anggota DPRD Jambi 2014-2019 sebagai Saksi

    Nasional
    Operasi Yustisi, Kapolri Sebut Kumpulkan Rp 1,6 Miliar dari Denda

    Operasi Yustisi, Kapolri Sebut Kumpulkan Rp 1,6 Miliar dari Denda

    Nasional
    Acara KAMI Dibubarkan, Din Syamsuddin Bandingkan Sikap Polisi dengan Konser Dangdut di Tegal

    Acara KAMI Dibubarkan, Din Syamsuddin Bandingkan Sikap Polisi dengan Konser Dangdut di Tegal

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X