Mahfudz: KPK Tanyai soal Caravelle, Mobil Operasional PKS

Kompas.com - 23/04/2013, 21:28 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Bendahara Umum DPP PKS Mahfudz Abdurrahman merampungkan pemeriksaannya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan suap kuota impor daging sapi dengan tersangka mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Diperiksa selama 10 jam, Mahfudz mengaku, pemeriksaan hari ini hanya melanjutkan pemeriksaan pada minggu lalu.

"Hanya soal mobil Caravelle saja. Sudah cuma itu saja," kata Mahfudz seusai pemeriksaan, Selasa (23/4/2013) malam.

Sementara itu, saat ditanya mengenai apakah penyidik menanyakan soal rumah milik LHI di Batu Ampar, Condet, Jakarta Timur, Mahfudz menyangkalnya. "Tidak soal itu (rumah)," katanya singkat.

Pekan lalu, saat diperiksa KPK, Mahfudz mengaku diajukan sejumlah pertanyaan penyidik KPK, di antaranya mengenai kepemilikan sejumlah mobil. Ia diminta memisahkan mobil milik partai dengan milik mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, yang menjadi tersangka dalam kasus ini.

"Tentang kepemilikan mobil, mana yang punya partai, dan mana punya beliau (Luthfi)," kata Mahfudz, Rabu (17/4/2013).

Dari sejumlah mobil yang dikonfirmasikan penyidik kepadanya, Mahfudz membenarkan PKS memiliki Volkswagen Caravelle. Harga mobil jenis ini ada yang mencapai Rp 1 miliar. "Ada mobil organik yang milik partai, yang Caravelle itu milik partai. Kalau yang lain itu milik LHI (Luthfi Hasan Ishaaq)," ucap Mahfudz.

Namun, dia tidak mengungkapkan mobil apa saja yang dimiliki Luthfi. Selama pemeriksaan tersebut, Mahfudz juga mengaku ditanya mengenai ada tidaknya aliran dana ke PKS dari Luthfi atau orang dekatnya, Ahmad Fathanah. Atas pertanyaan ini, Mahfudz membantah adanya aliran dana ke kas partai maupun ke dirinya.

"Saya ditanya apakah ada aliran dana dari beliau (Luthfi) atau AF (Ahmad Fathanah) ke saya pribadi atau partai, saya katakan tidak ada sama sekali," kata Mahfudz.

Dalam kasus kepengurusan rekomendasi kuota impor daging sapi, KPK menduga Luthfi bersama-sama Fathanah menerima hadiah atau janji dari dua direktur PT Indoguna Utama, yakni Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi. Dua direktur ini pun ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Diduga, commitment fee yang disepakati untuk kepengurusan rekomendasi kuota impor daging sapi ini mencapai miliaran rupiah. KPK menduga Luthfi "menjual" pengaruhnya untuk mengintervensi pihak Kementerian Pertanian (Kementan). Meskipun bukan anggota Komisi IV DPR yang bermitra dengan Kementan, posisi Luthfi sebagai Presiden PKS tentunya memiliki pengaruh besar jika dikaitkan dengan Mentan Suswono yang juga petinggi PKS.

Dalam pengembangannya, KPK menetapkan Luthfi dan Fathanah sebagai tersangka TPPU. Mereka diduga menyembunyikan hasil tindak pidana korupsi dengan membeli sejumlah aset. Sejauh ini, KPK belum menyita aset Luthfi. Lembaga antikorupsi itu baru menyita empat mobil mewah Fathanah. Namun, Juru Bicara KPK Johan Budi beberapa waktu lalu mengungkapkan, KPK telah mengidentifikasi aset yang diduga hasil pencucian uang Luthfi.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    PPNI: Jika Satu Perawat Sakit, Negara Ini Kehilangan Kesempatan Melayani 1.000 Orang

    PPNI: Jika Satu Perawat Sakit, Negara Ini Kehilangan Kesempatan Melayani 1.000 Orang

    Nasional
    Dugaan PPNI soal Sumber Penularan Covid-19 di Lingkungan Tenaga Medis

    Dugaan PPNI soal Sumber Penularan Covid-19 di Lingkungan Tenaga Medis

    Nasional
    Kejagung Periksa 3 Pengusaha Ekspedisi Laut Terkait Kasus Impor Tekstil

    Kejagung Periksa 3 Pengusaha Ekspedisi Laut Terkait Kasus Impor Tekstil

    Nasional
    Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa Mantan Dirut BEI dan 12 Saksi Lain

    Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa Mantan Dirut BEI dan 12 Saksi Lain

    Nasional
    Doni Monardo: Apabila Data Pasien Covid-19 Dibuka, Itu Sangat Membantu

    Doni Monardo: Apabila Data Pasien Covid-19 Dibuka, Itu Sangat Membantu

    Nasional
    Usai Dicecar Hakim soal Janji Hadirkan Ki Gendeng, Kuasa Hukum Cabut Gugatan UU Pemilu

    Usai Dicecar Hakim soal Janji Hadirkan Ki Gendeng, Kuasa Hukum Cabut Gugatan UU Pemilu

    Nasional
    Mahfud MD: Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Harus dengan Protokol Kesehatan

    Mahfud MD: Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Harus dengan Protokol Kesehatan

    Nasional
    Ini Prediksi Terbaru Jokowi Soal Puncak Covid-19 di Indonesia...

    Ini Prediksi Terbaru Jokowi Soal Puncak Covid-19 di Indonesia...

    Nasional
    Kemenkes Belum Atur Sanksi Terkait Pelanggaran Batas Tertinggi Biaya Rapid Test

    Kemenkes Belum Atur Sanksi Terkait Pelanggaran Batas Tertinggi Biaya Rapid Test

    Nasional
    Djoko Tjandra Dianggap Imigrasi Penuhi Kriteria, Apa Syarat Pembuatan Paspor?

    Djoko Tjandra Dianggap Imigrasi Penuhi Kriteria, Apa Syarat Pembuatan Paspor?

    Nasional
    Polisi Tetapkan Satu Tersangka Kasus Penipuan Proyek Asian Games 2018

    Polisi Tetapkan Satu Tersangka Kasus Penipuan Proyek Asian Games 2018

    Nasional
    Gugus Tugas Covid-19 dan KLHK Kerja Sama Tangani Limbah APD

    Gugus Tugas Covid-19 dan KLHK Kerja Sama Tangani Limbah APD

    Nasional
    Targetkan Tes Covid-19 Tembus 30.000 per Hari, Ini Upaya Gugus Tugas

    Targetkan Tes Covid-19 Tembus 30.000 per Hari, Ini Upaya Gugus Tugas

    Nasional
    Jokowi Sebut 18 Lembaga akan Dibubarkan Dalam Waktu Dekat

    Jokowi Sebut 18 Lembaga akan Dibubarkan Dalam Waktu Dekat

    Nasional
    Soal Djoko Tjandra, Mendagri: Yang Salah Itu Kenapa Bisa Masuk Indonesia

    Soal Djoko Tjandra, Mendagri: Yang Salah Itu Kenapa Bisa Masuk Indonesia

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X