Mahfudz: KPK Tanyai soal Caravelle, Mobil Operasional PKS

Kompas.com - 23/04/2013, 21:28 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Bendahara Umum DPP PKS Mahfudz Abdurrahman merampungkan pemeriksaannya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan suap kuota impor daging sapi dengan tersangka mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Diperiksa selama 10 jam, Mahfudz mengaku, pemeriksaan hari ini hanya melanjutkan pemeriksaan pada minggu lalu.

"Hanya soal mobil Caravelle saja. Sudah cuma itu saja," kata Mahfudz seusai pemeriksaan, Selasa (23/4/2013) malam.

Sementara itu, saat ditanya mengenai apakah penyidik menanyakan soal rumah milik LHI di Batu Ampar, Condet, Jakarta Timur, Mahfudz menyangkalnya. "Tidak soal itu (rumah)," katanya singkat.

Pekan lalu, saat diperiksa KPK, Mahfudz mengaku diajukan sejumlah pertanyaan penyidik KPK, di antaranya mengenai kepemilikan sejumlah mobil. Ia diminta memisahkan mobil milik partai dengan milik mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, yang menjadi tersangka dalam kasus ini.

"Tentang kepemilikan mobil, mana yang punya partai, dan mana punya beliau (Luthfi)," kata Mahfudz, Rabu (17/4/2013).

Dari sejumlah mobil yang dikonfirmasikan penyidik kepadanya, Mahfudz membenarkan PKS memiliki Volkswagen Caravelle. Harga mobil jenis ini ada yang mencapai Rp 1 miliar. "Ada mobil organik yang milik partai, yang Caravelle itu milik partai. Kalau yang lain itu milik LHI (Luthfi Hasan Ishaaq)," ucap Mahfudz.

Namun, dia tidak mengungkapkan mobil apa saja yang dimiliki Luthfi. Selama pemeriksaan tersebut, Mahfudz juga mengaku ditanya mengenai ada tidaknya aliran dana ke PKS dari Luthfi atau orang dekatnya, Ahmad Fathanah. Atas pertanyaan ini, Mahfudz membantah adanya aliran dana ke kas partai maupun ke dirinya.

"Saya ditanya apakah ada aliran dana dari beliau (Luthfi) atau AF (Ahmad Fathanah) ke saya pribadi atau partai, saya katakan tidak ada sama sekali," kata Mahfudz.

Dalam kasus kepengurusan rekomendasi kuota impor daging sapi, KPK menduga Luthfi bersama-sama Fathanah menerima hadiah atau janji dari dua direktur PT Indoguna Utama, yakni Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi. Dua direktur ini pun ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Diduga, commitment fee yang disepakati untuk kepengurusan rekomendasi kuota impor daging sapi ini mencapai miliaran rupiah. KPK menduga Luthfi "menjual" pengaruhnya untuk mengintervensi pihak Kementerian Pertanian (Kementan). Meskipun bukan anggota Komisi IV DPR yang bermitra dengan Kementan, posisi Luthfi sebagai Presiden PKS tentunya memiliki pengaruh besar jika dikaitkan dengan Mentan Suswono yang juga petinggi PKS.

Dalam pengembangannya, KPK menetapkan Luthfi dan Fathanah sebagai tersangka TPPU. Mereka diduga menyembunyikan hasil tindak pidana korupsi dengan membeli sejumlah aset. Sejauh ini, KPK belum menyita aset Luthfi. Lembaga antikorupsi itu baru menyita empat mobil mewah Fathanah. Namun, Juru Bicara KPK Johan Budi beberapa waktu lalu mengungkapkan, KPK telah mengidentifikasi aset yang diduga hasil pencucian uang Luthfi.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Minta Vaksin Nusantara Dikembangkan di Tahap Praklinis, BPOM: Agar Tak jadi Percobaan yang Tak Pasti

    Minta Vaksin Nusantara Dikembangkan di Tahap Praklinis, BPOM: Agar Tak jadi Percobaan yang Tak Pasti

    Nasional
    Hadar Nafis: Nyata Sekali, Kita Harus Membatasi Kepemimpinan Presiden

    Hadar Nafis: Nyata Sekali, Kita Harus Membatasi Kepemimpinan Presiden

    Nasional
    Anggota DPR Jadi Relawan Vaksin Nusantara, IDI: Harusnya Beri Contoh sesuai Kaidah

    Anggota DPR Jadi Relawan Vaksin Nusantara, IDI: Harusnya Beri Contoh sesuai Kaidah

    Nasional
    Dubes Arab Saudi untuk Indonesia: Insya Allah Tetap Ada Pelaksanaan Ibadah Haji di 2021

    Dubes Arab Saudi untuk Indonesia: Insya Allah Tetap Ada Pelaksanaan Ibadah Haji di 2021

    Nasional
    Kakorlantas Polri: Mudik Sebelum 6 Mei Silakan Saja

    Kakorlantas Polri: Mudik Sebelum 6 Mei Silakan Saja

    Nasional
    Satgas Covid-19: Vaksin Nusantara Dikembangkan di Amerika dan Diujicoba di Indonesia

    Satgas Covid-19: Vaksin Nusantara Dikembangkan di Amerika dan Diujicoba di Indonesia

    Nasional
    Satgas Covid-19: Tim Vaksin Nusantara Sebaiknya Berkoordinasi dengan BPOM

    Satgas Covid-19: Tim Vaksin Nusantara Sebaiknya Berkoordinasi dengan BPOM

    Nasional
    Kemenko PMK Dorong Rancangan Perpres Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan Segera Diterbitkan

    Kemenko PMK Dorong Rancangan Perpres Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan Segera Diterbitkan

    Nasional
    34 dari 56 Napi Teroris Berikrar Setia kepada NKRI, Kemenkumham: Yang 22 Terus Kita Bina

    34 dari 56 Napi Teroris Berikrar Setia kepada NKRI, Kemenkumham: Yang 22 Terus Kita Bina

    Nasional
    Imigrasi Pastikan Layanan Eazy Passport Tetap Buka Selama Ramadhan, Simak Syaratnya

    Imigrasi Pastikan Layanan Eazy Passport Tetap Buka Selama Ramadhan, Simak Syaratnya

    Nasional
    Pimpinan DPR Dorong Pemerintah Berikan Kejelasan Status 34.000 Guru PPPK Tahun 2019

    Pimpinan DPR Dorong Pemerintah Berikan Kejelasan Status 34.000 Guru PPPK Tahun 2019

    Nasional
    Mahfud Minta Obligor BLBI Sukarela Bayar Utang ke Negara

    Mahfud Minta Obligor BLBI Sukarela Bayar Utang ke Negara

    Nasional
    Didakwa Terima Pemberian 25,7 Miliar, Edhy Prabowo Tak Ajukan Keberatan

    Didakwa Terima Pemberian 25,7 Miliar, Edhy Prabowo Tak Ajukan Keberatan

    Nasional
    Jokowi Ingin Zakat Digunakan untuk Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19

    Jokowi Ingin Zakat Digunakan untuk Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19

    Nasional
    Jokowi: Saya Imbau Pejabat Negara, Daerah hingga Swasta Bayar Zakat

    Jokowi: Saya Imbau Pejabat Negara, Daerah hingga Swasta Bayar Zakat

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X