Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Itwasum Polri Kecipratan Rp 1,5 Miliar dari Simulator SIM

Kompas.com - 23/04/2013, 20:04 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Markas Besar Kepolisian RI disebut mendapatkan aliran dana Rp 1,5 miliar dari proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) roda empat (R4) Korps Lalu Lintas Kepolisian RI tahun anggaran 2011. Uang tersebut diberikan kepada Itwasum agar PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) milik Budi Susanto direkomendasikan sebagai pemenang tender proyek simulator R4.

Hal ini terungkap dalam surat dakwaan mantan Kepala Korlantas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo yang dibacakan tim jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (23/4/2013).

Surat dakwaan menyebutkan, Itwasum Polri yang beranggotakan Wahyu Indra, Gusti Ketut Guwana, Grawas Sugiharto, Elison Tarigan, dan Bambang Rian Setyadi melakukan pre audit terhadap proyek simulator R4 atas perintah Kepala Kepolisian RI Jenderal Polisi Timur Pradopo.

Pre audit dilakukan sebelum Kapolri menetapkan PT CMMA sebagai pelaksana proyek pengadaan simulator R4 senilai Rp 144,56 miliar tersebut. “Oleh karena nilai pengadaan di atas Rp 100 miliar, maka yang berwenang menetapkan pemenang lelang adalah Kapolri,” kata jaksa KMS Roni membacakan surat dakwaan.

Selanjutnya sekitar 9 Maret 2011, Sukotjo S Bambang atas perintah Direktur PT CMMA Budi Susanto, melakukan demo teknis simulator di hadapan anggota Itwasum, Gusti Ketut Guwana dan petugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setelah demo teknis dilaksanakan, Budi meminta uang Rp 50 juta kepada Sukotjo untuk diberikan ke Gusti Ketut.

Bukan hanya itu, Budi juga meminta uang Rp 1 miliar lagi kepada Sukotjo untuk diberikan ke Itwasum. “Saya minta 1 M lagi untuk Itwasum, kita nggak bisa ambil uang lain-lain lagi jadi perintah Kakor uang 1 M dari kamu,” kata jaksa KMS Roni menirukan perkataan Budi kepada Sukotjo ketika itu.

Karena tidak memiliki uang, menurut dakwaan, Sukotjo meminta Budi untuk menalangi dulu uang Rp 1 miliar untuk Itwasum tersebut. Tidak berhenti di situ, Budi kembali meminta uang kepada Sukotjo untuk diberikan ke Itwasum. Kali ini, nilainya Rp 1,5 miliar.

Setelah pemberian uang Rp 1,5 miliar itu, tim Itwasum Mabes Polri pun merekomendasikan PT CMMA sebagai pemenang lelang simulator R4. Rekomendasi Itwasum inilah yang kemudian dijadikan dasar bagi Kapolri selaku pengguna angggaran untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan PT CMMA sebagai pemenang lelang.

Sebelumnya, saat kasus simulator SIM ini masih dalam tahap penyidikan di KPK, lembaga antikorupsi itu pernah memeriksa Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Polisi Nanan Soekarna sebagai saksi. Nanan diperiksa karena pernah menjadi Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Mabes Polri. Orang kedua di Kepolisian ini menjabat Irwasum selama Januari 2010 hingga 1 Maret 2011.

Seusai diperiksa KPK awal Maret lalu, Nanan mengungkapkan kalau proses pengadaan proyek simulator SIM ini sudah sesuai dengan prosedur. Itwasum, kata Nanan, sudah melakukan pre audit sebelum Kapolri menandatangani surat penetapan pemenang lelang proyek ini.

Ikuti perkembangan terkait kasus ini dalam topik:
Dugaan Korupsi Korlantas Polri

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Berikut Daftar Koalisi Terbaru Indonesia Maju

    Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Berikut Daftar Koalisi Terbaru Indonesia Maju

    Nasional
    PKS Temui PKB Bahas Potensi Kerja Sama untuk Pilkada 2024, Jateng dan Jatim Disebut

    PKS Temui PKB Bahas Potensi Kerja Sama untuk Pilkada 2024, Jateng dan Jatim Disebut

    Nasional
    Dilaporkan ke Dewas, Wakil Ketua KPK Bantah Tekan Pihak Kementan untuk Mutasi Pegawai

    Dilaporkan ke Dewas, Wakil Ketua KPK Bantah Tekan Pihak Kementan untuk Mutasi Pegawai

    Nasional
    Lantik Sekjen Wantannas, Menko Polhukam Hadi Ingatkan Situasi Keamanan Dunia yang Tidak Pasti

    Lantik Sekjen Wantannas, Menko Polhukam Hadi Ingatkan Situasi Keamanan Dunia yang Tidak Pasti

    Nasional
    Dudung Abdurahman Datangi Rumah Prabowo Malam-malam, Mengaku Hanya Makan Bareng

    Dudung Abdurahman Datangi Rumah Prabowo Malam-malam, Mengaku Hanya Makan Bareng

    Nasional
    Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

    Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

    Nasional
    Logo dan Tema Hardiknas 2024

    Logo dan Tema Hardiknas 2024

    Nasional
    Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

    Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

    Nasional
    PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

    PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

    Nasional
    Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

    BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

    Nasional
    Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

    Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

    Nasional
    GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

    GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

    Nasional
    Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

    Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

    Nasional
    Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

    Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com