Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Masa Depan Harus Disusun dan Dibuat

Kompas.com - 23/04/2013, 07:28 WIB

SINGAPURA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan menghargai semua prediksi mengenai ekonomi Indonesia masa mendatang. Namun, Presiden mengatakan semua pihak harus sadar bahwa 'ramalan' tersebut hanya dapat dicapai melalui kerja keras dan diselesaikannya semua masalah yang ada.

"Semua itu menambah kepercayaan diri, namun hal itu semua bukan sesuatu yang dianugerahkan. Masa depan kita harus disusun dan dibuat," kata kata Presiden saat berpidato atas penganugerahan doktor honoris causa kepadanya dari Universitas Teknologi Nanyang (NTU) Singapura, Senin (22/4/2013). Keberlanjutan keberhasilan dari apa yang sudah dicapai sampai saat ini, imbuh Presiden, harus diupayakan.

"Pemimpin Indonesia di masa mendatang harus mampu melanjutkan kemampuan adaptasi, mengembangkan transformasi, menghubungkan Indonesia dengan dunia, dan membuat banyak keputusan berat," kata Presiden. Dia mengatakan meski Indonesia telah banyak mencapai prestasi di bidang demokrasi, ekonomi, dan bidang lainnya,  namun masih ada sejumlah masalah yang harus diselesaikan.

Pembangunan infrastruktur, sebut Presiden, adalah salah satu masalah prioritas, mengingat bentangan wilayah Indonesia yang sangat luas. "Kami juga terus memperkuat hukum dan pemerintahan yang bersih. Kami terus melanjutkan upaya pemberantasan korupsi," tegasnya.

Di bidang harmonisasi etnis dan kultur, lanjut Presiden, pemerintah terus mendorong terjaganya harmonisasi tersebut karena merupakan bagian dari kepentingan nasional. Dalam 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada 2045 mendatang, Yudhoyono berkeyakinan Indonesia akan tetap tampil sebagai negara yang dewasa secara politik, stabil, aman, memiliki kapabilitas ekonomi, serta memberi kontribusi bagi stabilitas kawasan dan dunia.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com