Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mulai Besok, KPU Verifikasi Data DCS 12 Parpol

Kompas.com - 22/04/2013, 19:09 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum akan melakukan verifikasi seluruh data daftar calon sementara (DCS) anggota legislatif yang diserahkan 12 partai politik peserta Pemilihan Umum 2014. Verifikasi tahap I akan dimulai Selasa (23/4/2013) sampai Rabu (8/5/2013).

"KPU akan memverifikasi, meneliti berkas yang diserahkan parpol, menyangkut persyaratan parpol dan individual bakal caleg," Ketua KPU Husni Kamil Manik setelah ditutupnya pendaftaran DCS di Kantor KPU, Jakarta, Senin (22/4/2013) petang.

Husni menjelaskan, ada tiga parpol yang belum menyerahkan penuh data bakal calegnya. Sesuai aturan, setiap parpol dapat menyerahkan 560 bakal caleg. Tiga parpol yang belum penuh bakal calegnya, yakni Partai Keadilan Sejahtera 492 orang, Partai Keadilan Persatuan Indonesia 512 orang, dan Partai Bulan Bintang 552 orang.

Adapun parpol yang sudah menyerahkan data bakal caleg sebanyak 560 orang adalah Partai Hanura, Partai Golkar, Partai Demokrat, PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Berdasarkan informasi dari parpol, kata Husni, seluruh parpol telah memasukkan bakal caleg perempuan melebihi persyaratan yang ditetapkan, yakni 30 persen. Hanya saja, KPU akan meneliti kebenaran data tersebut.

Husni menambahkan, seluruh parpol diperbolehkan untuk memperbaiki, mengubah, menyempurnakan, atau menambah DCS dalam waktu 9-22 Mei 2013. Parpol dibolehkan mengubah bakal calegnya atau nomor urut di daerah pemilihan. Setelah itu, KPU akan melakukan verifikasi tahap II pada 23-29 Mei 2013. DCS akan diumumkan pada 13-17 Juni 2013.

"Kalau ada perbedaan dari DCS sekarang, calon yang baru itu hanya sekali diperiksa KPU. Jika tidak memenuhi persyaratan, langsung out. Kalau calon yang sudah masuk kan masih bisa diperbaiki datanya nanti, misalnya ijazahnya ada atau tidak," kata Husni.

Baca berita terkait dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

    Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

    Nasional
    Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

    Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

    Nasional
    Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

    Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

    Nasional
    Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

    Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

    Nasional
    Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

    Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

    Nasional
    Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

    Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

    Nasional
    Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

    Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

    Nasional
    Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

    Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

    Nasional
    Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

    Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

    Nasional
    KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

    KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

    Nasional
    Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

    Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

    Nasional
    Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

    Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

    Nasional
    Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

    Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

    Nasional
    KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

    KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

    KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com