Kompas.com - 21/04/2013, 05:43 WIB
|
EditorAloysius Gonsaga Angi Ebo

JAKARTA, KOMPAS.com - Si Raja Dangdut Rhoma Irama akhirnya batal maju sebagai calon anggota legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Rhoma masih bermimpi menjadi calon presiden pada Pemilu 2014 mendatang.

Kepastian batalnya Rhoma menjadi caleg PKB ini disampaikan Ketua DPP PKB Marwan Ja'far dalam pesan singkatnya, Sabtu (20/4/2013). "Dia (Rhoma) nggak nyaleg karena mau nyapres," ujar Marwan.

Awalnya, anggota Lembaga Pemanangan Pemilu PKB Irwan Suhanto mengungkapkan Rhoma dan anaknya, Ridho Rhoma, akan menjadi caleg dari PKB. Keduanya direncanakan akan ditempatkan di daerah pemilihan Jawa Barat. Marwan memastikan nantinya hanya Ridho yang menjadi caleg untuk tingkat DPR. Sementara Rhoma, diakui Marwan, masih menjalani komunikasi yang baik dengan PKB.

Rhoma sebelumnya mendeklarasikan diri siap maju sebagai calon presiden. Niatnya menjadi capres ini, diakui Rhoma beberapa waktu lalu karena banyaknya permintaan dari masyarakat. Rhoma pun menjalin komunikasi dengan sejumlah partai seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan PKB. Rhoma memiliki keterikatan kuat dengan PPP, namun belakangan PKB yang lebih intens membangun komunikasi dengan pelantun lagu "Darah Muda" itu.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin bahkan sudah melakukan pertemuan dengan Rhoma. Marwan pun tak menampik sosok Rhoma juga dilirik partainya sebagai salah satu kandidat capres yang akan diusung.

"Itu salah satu yang dilirik," kata Ketua Fraksi PKB di parlemen ini.

Lebih lanjut, Marwan menjelaskan saat ini partainya sedang melakukan finalisasi berkas caleg sementara (DCS). Di dalam daftar caleg PKB, selain Ridho, PKB juga merekrut artis lainnya seperti Arzetti Bilbina.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aplikasi PeduliLindungi Digunakan untuk Skrining PON XX

Aplikasi PeduliLindungi Digunakan untuk Skrining PON XX

Nasional
HQR Code Sertifikat Vaksin Tak Terbaca di Saudi, Kemenkes: Masih Proses Integrasi

HQR Code Sertifikat Vaksin Tak Terbaca di Saudi, Kemenkes: Masih Proses Integrasi

Nasional
Laporkan Haris Azhar dan Fatia, Luhut: Kebebasan Berpendapat Harus Beretika

Laporkan Haris Azhar dan Fatia, Luhut: Kebebasan Berpendapat Harus Beretika

Nasional
Anggota Komisi I Minta Kemenkominfo Segera Tutup Konten Penghinaan Agama dan Ras di Internet

Anggota Komisi I Minta Kemenkominfo Segera Tutup Konten Penghinaan Agama dan Ras di Internet

Nasional
Laporkan Haris dan Fatia atas Dugaan Pencemaran Nama Baik, Luhut Dinilai Tak Beritikad Baik

Laporkan Haris dan Fatia atas Dugaan Pencemaran Nama Baik, Luhut Dinilai Tak Beritikad Baik

Nasional
Haris Azhar Dilaporkan Luhut, Kuasa Hukum: Klien Kami Akan Selalu Bersikap Ksatria

Haris Azhar Dilaporkan Luhut, Kuasa Hukum: Klien Kami Akan Selalu Bersikap Ksatria

Nasional
KJRI: Booster Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Mutlak Masuk Arab Saudi

KJRI: Booster Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Mutlak Masuk Arab Saudi

Nasional
Jokowi Sebut TWK Tak Boleh Merugikan, tetapi 56 Pegawai KPK Dipecat Tanpa Pesangon

Jokowi Sebut TWK Tak Boleh Merugikan, tetapi 56 Pegawai KPK Dipecat Tanpa Pesangon

Nasional
Politisi PDI-P Sebut Ada Pihak yang Dorong RI Gabung AUKUS Terkait Laut China Selatan

Politisi PDI-P Sebut Ada Pihak yang Dorong RI Gabung AUKUS Terkait Laut China Selatan

Nasional
Kuasa Hukum Sesalkan Langkah Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia ke Polisi

Kuasa Hukum Sesalkan Langkah Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia ke Polisi

Nasional
Hasil Survei: Ada 12,3 Responden Tak Puas dengan Proses Vaksinasi, Paling Banyak Keluhkan Antrean

Hasil Survei: Ada 12,3 Responden Tak Puas dengan Proses Vaksinasi, Paling Banyak Keluhkan Antrean

Nasional
Jokowi: Banyak Konflik Agraria Berlangsung Sangat Lama, 40 Tahun Tak Selesai

Jokowi: Banyak Konflik Agraria Berlangsung Sangat Lama, 40 Tahun Tak Selesai

Nasional
Jokowi: Vaksin dan Protokol Kesehatan Jadi Kunci Pengendalian Covid-19

Jokowi: Vaksin dan Protokol Kesehatan Jadi Kunci Pengendalian Covid-19

Nasional
Hasil Survei: 2,3 Persen Responden Dapat Vaksin Booster, 0,2 Persen Bukan Nakes

Hasil Survei: 2,3 Persen Responden Dapat Vaksin Booster, 0,2 Persen Bukan Nakes

Nasional
Pemerintah Siapkan Dua Kawasan Industri Halal di NTB

Pemerintah Siapkan Dua Kawasan Industri Halal di NTB

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.