Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: DCS Tak Berdasarkan "Like/Dislike"

Kompas.com - 19/04/2013, 22:59 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat menjamin daftar calon legislatif sementara (DCS) untuk Pemilu 2014 disusun secara obyektif dengan menampung semua pihak. Penentuan siapa yang dipilih bukan karena suka atau tidak suka.

"Semuanya ditampung, semua diakomodasi disesuaikan dengan kinerja. Tidak ada persoalan like dan dislike. Yang kami gunakan adalah kriteria yang berlaku secara umum," kata Ketua Satgas Penjaringan Caleg Partai Demokrat (PD), Suaidi Marasabessy, di Cibubur, Jawa Barat, Jumat (19/4/2013) malam.

Seperti diketahui, ketika posisi Ketua Umum DPP Demokrat dipegang Anas Urbaningrum, publik menilai ada faksi di internal Demokrat. Konflik terbuka antarkader Demokrat kerap muncul. Namun, para petinggi Demokrat selalu membantah adanya perpecahan di internal.

Suaidi mengatakan, penyusunan DCS baru rampung sore tadi dan akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Minggu (21/4/2013). Menurut dia, bakal caleg berasal dari berbagai sumber, yakni para kader yang sudah duduk di DPR, pengurus DPP, jajaran Dewan Pembina, Majelis Tinggi, Dewan Kehormatan, pengurus DPD dan DPC, organisasi sayap, simpatisan, dan tokoh masyarakat.

Khusus bakal caleg yang berasal dari incumbent, dari 148 anggota Fraksi Demokrat periode 2009-2014, kata dia, sebanyak 15 orang tak masuk DCS. "Ada yang tidak bakal caleg lagi karena sudah di- PAW (pergantian antar waktu), ada yang meninggal, ada yang telah diangkat jadi bupati. Ada satu orang pindah partai dan satu orang pilih daftar di DPRD. Kemudian dua orang akan ikut pilkada, selebihnya karena masalah umur, kesehatan," ucap dia.

Ketika ditanya bagaimana penentuan nomor urut caleg di daerah pemilihan nantinya, Suaidi menjelaskan, hal itu disesuaikan dengan kinerja mereka selama ini. Salah satu penilaian kinerja, kata dia, berasal dari Ketua Fraksi Demokrat di DPR, Nurhayati Ali Assegaf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

    Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

    Nasional
    Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

    Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

    Nasional
    Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

    Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

    Nasional
    Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

    Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

    Nasional
    Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

    Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

    Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

    Nasional
    Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

    Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

    Nasional
    Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

    Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

    Nasional
    Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

    Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

    Nasional
    Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

    Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

    Nasional
    Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

    Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

    Nasional
    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Nasional
    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Nasional
    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    Nasional
    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com