Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bakal Caleg PPP Dilarang Poligami?

Kompas.com - 19/04/2013, 19:53 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Setiap bakal calon anggota legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan diminta untuk tidak memiliki lebih dari satu pasangan atau berpoligami.

Ketua Badan Pemenang Pemilu (Bapilu) PPP Fernita Darwis mengatakan, permintaan itu disampaikan oleh Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. "Ini saya enggak bisa jamin, tapi Pak Suryadharma Ali pernah mengatakan jika seluruh fungsionaris dilarang untuk poligami," kata Fernita dalam diskusi politik bertema "Menggagas Pikiran Kartini, Jelang Pemilu 2014" di Komisi Pemilihan Umum, Jumat (19/4/2013).

Sementara itu, menanggapi persoalan ketersertaan perempuan minimal sebanyak 30 persen dari jumlah bakal caleg yang akan maju dalam Pemilu 2014, Fernita menyatakan bahwa partainya tidak mengalami kendala dalam hal tersebut. Ia mengatakan, sejak Suryadharma Ali terpilih sebagai Ketua Umum PPP, seluruh kader perempuan PPP telah dipersiapkan untuk menduduki posisi-posisi strategis. Tidak hanya itu, dari 77 daerah pemilihan yang ada, sebanyak 21 di antaranya menempatkan caleg perempuan di posisi nomor urut satu di dapil tersebut.

Sebelumnya, Fernita mengatakan bahwa PPP akan menyerahkan daftar calon sementara (DCS) ke KPU pada Senin (22/4/2013) mendatang. Proses penyerahan DCS itu akan dipimpin oleh pimpinan PPP dan jajaran pengurus DPD PPP pada pukul 09.00 WIB.

"Kami akan menyerahkan DCS secara serentak untuk wilayah pusat dan DPRD kabupaten/kota," kata Fernita di Kantor KPU, Rabu (17/4/2013).

Fernita mengatakan, dari 560 bakal caleg yang akan diajukan PPP, sebanyak 70 persen di antaranya merupakan kader internal PPP. Sisanya sebanyak 30 persen merupakan kader eksternal. Sejumlah artis juga akan ikut meramaikan jajaran bakal caleg yang maju dari PPP, seperti Angel Lelga, Lyra Virna, Mat Solar, dan Emilia Contesa.

Saat ditanya alasan mengapa ingin menyerahkan berkas daftar bakal caleg di akhir waktu pendaftaran, Fernita mengatakan, tanggal tersebut merupakan angka cantik bagi PPP. "Untuk jam karena sesuai nomor urut partai, yaitu nomor 9," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

    Nasional
    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Nasional
    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Nasional
    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Nasional
    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    Nasional
    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Nasional
    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Nasional
    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com