Anak-anak Masih Terdaftar sebagai Pemilih Pemilu 2014 - Kompas.com

Anak-anak Masih Terdaftar sebagai Pemilih Pemilu 2014

Kompas.com - 18/04/2013, 17:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga saat ini masih melakukan pemutakhiran data pemillih menjelang perhelatan Pemilu 2014. Dari data potensial penduduk pemilih pemilu (DP4) yang didapat dari Kementerian Dalam Negeri pada Februari lalu, KPU masih menemukan banyak permasalahan, terutama kesalahan data yang terekam, seperti adanya anak-anak yang masuk dalam daftar pemilih.

Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, hingga kini, ada sekitar 190 juta pemilih. Namun, sebanyak 0,03 persen di antaranya adalah penduduk berusia 10 tahun ke bawah. Selain itu, KPU juga menemukan persoalan adanya 14,1 juta warga yang usianya berkisar antara 10-20 tahun masuk dalam DP4.

"Karena ada masalah-masalah ini, akan dicocokkan dulu dan kami teliti datanya," ujar Ferry dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II di Kompleks Parlemen, Kamis (18/4/2013). Selain itu, dari 190 juta pemilih yang terdaftar dalam DP4, sebanyak 50 juta di antaranya masih menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) manual, belum memiliki KTP elektronik.

Lebih lanjut, Ferry menambahkan, persoalan yang harus segera diselesaikan selanjutnya adalah terkait dengan lokasi pemilih. Ia menuturkan, di beberapa daerah, tidak ada nomor RT dan RW. Lalu, ada pula sekitar 3.000 desa yang tak memiliki kode wilayah. Kondisi ini, diakui Ferry, akan menyulitkan KPU untuk menentukan tempat pemungutan suara (TPS).

Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Yandri Susanto, meminta agar KPU segera menyelesaikan persoalan ini. Kalau perlu, kata Yandri, KPU dan Kementerian Dalam Negeri duduk bersama dalam forum rapat dengar pendapat dengan Komisi II.

"Ini harus segera tanya ke Kemendagri karena yang punya wewenang tentang kependudukan adalah Kemendagri. Kalau ada data berbeda, harus dikoordinasikan," katanya.

Menanggapi ini, Ferry mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dirjen Administrasi Penduduk dan Dirjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri pada Jumat (19/4/2013) esok.

"Dirjen Adminduk penting terkait DP4, sementara Dirjen Pemerintahan Umum terkait dengan lokasi. Pertemuan ini untuk inventarisasi kalau ada data-data dan legislasi dari Kemendagri, maka mungkin bisa buat coding yang diperlukan," tuturnya.


EditorHindra
Komentar

Terkini Lainnya

Bos First Travel Tak Akui Beli Mobil Hingga Jalan-jalan Keliling Eropa Pakai Uang Perusahaan

Bos First Travel Tak Akui Beli Mobil Hingga Jalan-jalan Keliling Eropa Pakai Uang Perusahaan

Nasional
Jaya Suprana Puji Drama Musikal Napi, Usul DPR Buat Hal yang Sama

Jaya Suprana Puji Drama Musikal Napi, Usul DPR Buat Hal yang Sama

Nasional
Merasa Nama Baik Dicemarkan, Guntur Romli Melapor ke Polda Metro Jaya

Merasa Nama Baik Dicemarkan, Guntur Romli Melapor ke Polda Metro Jaya

Megapolitan
Pemprov DKI Kirim Surat Jawaban soal Tanah Abang kepada Ombudsman Senin Sore

Pemprov DKI Kirim Surat Jawaban soal Tanah Abang kepada Ombudsman Senin Sore

Megapolitan
14 Narapidana Lapas Manokwari Kabur dengan Mengancam Sipir

14 Narapidana Lapas Manokwari Kabur dengan Mengancam Sipir

Regional
Saksi Jelaskan Kronologi Penipuan Hotel BCC, Terdakwa Tjipta Membantah

Saksi Jelaskan Kronologi Penipuan Hotel BCC, Terdakwa Tjipta Membantah

Regional
Militer Israel Lancarkan Serangan ke Artileri Milik Rezim Suriah

Militer Israel Lancarkan Serangan ke Artileri Milik Rezim Suriah

Internasional
Sampaikan 3 Tuntutan, Pengemudi Ojek 'Online' Tunggu Realisasi Janji Komisi V DPR

Sampaikan 3 Tuntutan, Pengemudi Ojek "Online" Tunggu Realisasi Janji Komisi V DPR

Megapolitan
Ratusan Napi Gelar Drama Teater di TIM, Wiranto Nilai Istimewa

Ratusan Napi Gelar Drama Teater di TIM, Wiranto Nilai Istimewa

Nasional
Hilang Dua Bulan, Seorang Pria Ditemukan Tewas di Pulau Tak Berpenghuni

Hilang Dua Bulan, Seorang Pria Ditemukan Tewas di Pulau Tak Berpenghuni

Internasional
Dua Orang yang Ditemukan Lemas di Mobil Diduga Keracunan

Dua Orang yang Ditemukan Lemas di Mobil Diduga Keracunan

Regional
Sandiaga Sebut Rencana Induk Penataan Tanah Abang Masih Disusun

Sandiaga Sebut Rencana Induk Penataan Tanah Abang Masih Disusun

Megapolitan
Diprotes Rakyatnya, PM Armenia Mengundurkan Diri

Diprotes Rakyatnya, PM Armenia Mengundurkan Diri

Internasional
Saat Bos First Travel Yakinkan Jaksa Perusahaannya Masih Mampu Berangkatkan Calon Jemaah

Saat Bos First Travel Yakinkan Jaksa Perusahaannya Masih Mampu Berangkatkan Calon Jemaah

Nasional
Akan Dilaporkan Kembali oleh Fransiska, Sandiaga Bilang, 'Lu Lagi Lu Lagi'

Akan Dilaporkan Kembali oleh Fransiska, Sandiaga Bilang, "Lu Lagi Lu Lagi"

Megapolitan

Close Ads X