Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anak-anak Masih Terdaftar sebagai Pemilih Pemilu 2014

Kompas.com - 18/04/2013, 17:49 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga saat ini masih melakukan pemutakhiran data pemillih menjelang perhelatan Pemilu 2014. Dari data potensial penduduk pemilih pemilu (DP4) yang didapat dari Kementerian Dalam Negeri pada Februari lalu, KPU masih menemukan banyak permasalahan, terutama kesalahan data yang terekam, seperti adanya anak-anak yang masuk dalam daftar pemilih.

Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, hingga kini, ada sekitar 190 juta pemilih. Namun, sebanyak 0,03 persen di antaranya adalah penduduk berusia 10 tahun ke bawah. Selain itu, KPU juga menemukan persoalan adanya 14,1 juta warga yang usianya berkisar antara 10-20 tahun masuk dalam DP4.

"Karena ada masalah-masalah ini, akan dicocokkan dulu dan kami teliti datanya," ujar Ferry dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II di Kompleks Parlemen, Kamis (18/4/2013). Selain itu, dari 190 juta pemilih yang terdaftar dalam DP4, sebanyak 50 juta di antaranya masih menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) manual, belum memiliki KTP elektronik.

Lebih lanjut, Ferry menambahkan, persoalan yang harus segera diselesaikan selanjutnya adalah terkait dengan lokasi pemilih. Ia menuturkan, di beberapa daerah, tidak ada nomor RT dan RW. Lalu, ada pula sekitar 3.000 desa yang tak memiliki kode wilayah. Kondisi ini, diakui Ferry, akan menyulitkan KPU untuk menentukan tempat pemungutan suara (TPS).

Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Yandri Susanto, meminta agar KPU segera menyelesaikan persoalan ini. Kalau perlu, kata Yandri, KPU dan Kementerian Dalam Negeri duduk bersama dalam forum rapat dengar pendapat dengan Komisi II.

"Ini harus segera tanya ke Kemendagri karena yang punya wewenang tentang kependudukan adalah Kemendagri. Kalau ada data berbeda, harus dikoordinasikan," katanya.

Menanggapi ini, Ferry mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dirjen Administrasi Penduduk dan Dirjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri pada Jumat (19/4/2013) esok.

"Dirjen Adminduk penting terkait DP4, sementara Dirjen Pemerintahan Umum terkait dengan lokasi. Pertemuan ini untuk inventarisasi kalau ada data-data dan legislasi dari Kemendagri, maka mungkin bisa buat coding yang diperlukan," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com