Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan: PDI-P Tak Perlu Konvensi

Kompas.com - 18/04/2013, 17:23 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Puan Maharani menilai partainya tidak perlu melakukan konvensi capres seperti Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PDI-P tetap akan mengajukan calon presiden dari internal partai.

"Kami merasa tidak perlu melakukan konvensi. Insya Allah kami mempunyai kader yang cukup dan bisa dimajukan dalam pileg yang akan datang. Dengan persyaratan administrasi mencukupi yang tentu saja kami akan mendorong kader internal untuk maju dalam Pilpres 2014 yang akan datang," kata Puan seusai menghadiri suatu acara di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (18/4/2013).

Puan mengatakan, PDI-P tetap konsisten pada keputusan rapat kerja nasional  PDI-P yang berlangsung di Bandung beberapa tahun lalu. Penetapan calon presiden akan diserahkan kepada Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum.

"Sesuai rakernas di Bandung tahun lalu, bahwa (capres) yang akan maju, Ibu Ketua Umum yang memutuskan. Jadi, kita tunggu saja siapa yang akan diputuskan Ibu Ketum, bagaimana, kenapa dia, saya rasa itu pertimbangan yang diputuskan oleh Ketum," ujarnya.

Sebelumnya, Partai Demokrat dan PPP menyatakan akan melaksanakan konvensi untuk menjaring calon presiden yang akan diusung. Konsep konvensi akan membuka lebar peluang kander internal dan calon eksternal untuk sama-sama berkompetisi di dalam bursa itu. Untuk Partai Demokrat, rencananya konvensi akan digelar pada Juni 2014.

Partai Golkar pada Pemilu 2004 lalu juga sudah menerapkan konsep ini, yang akhirnya mengusung pasangan calon Wiranto-Salahudin Wahid. Namun, pasangan ini kemudian kalah dalam pilpres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

    Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

    Nasional
    Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

    Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

    Nasional
    Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

    Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

    Nasional
    Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

    Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

    Nasional
    Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

    Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

    Nasional
    Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

    Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

    Nasional
    Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

    Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

    Nasional
    Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

    Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

    Nasional
    Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

    Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

    Nasional
    Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

    Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

    Nasional
    Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

    Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

    Nasional
    JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

    JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

    Nasional
    Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

    Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

    Nasional
    Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

    Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

    Nasional
    DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

    DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com