Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Kekerasan, Indonesia Harus Tekan Sektarianisme

Kompas.com - 18/04/2013, 13:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Tokoh muda Pakistan, Dr Hussain Mohi-Ud-Din Qadri, menilai bahwa Indonesia sebagai negara majemuk dengan beragam agama perlu melakukan langkah antisipatif terhadap menyebarnya paham sektarianisme. Dalam pengalaman di berbagai negara, termasuk Pakistan dan Indonesia, sektarianisme kerap menimbulkan konflik dan kekerasan di tengah masyarakat.

Terkait dengan hal itu, generasi muda merupakan kelompok yang paling potensial untuk dikenalkan dengan sikap toleran di tengah kehidupan yang majemuk. Pandangan itu diutarakan Hussain saat berbicara dalam public lecture series dengan tema "Pakistani Youth Role in Preventing Pro-Violence Ideology" yang diselenggarakan Lazuardi Birru bersama dengan UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta, Kamis (18/4/2013).

Berdasarkan siaran pers yang diterima Kompas.com siang ini, hadir dalam acara itu, tak kurang dari 5.000 generasi muda, yang mendapatkan pelatihan pencegahan tindak kekerasan. "Sikap toleran yang tinggi di antara pemeluk agama sangat penting untuk meminimalisasi kekerasan yang kerap terjadi," kata Hussain.  "Pendidikan karakter toleransi harus terus didorong oleh pemerintah, terutama negara-negara yang memiliki keberagaman agama," tambah Hussain.

Hussain kemudian menjelaskan perlunya dialog kondusif di antara para pemimpin agama agar tercipta keharmonisan yang bisa menekan terjadinya tindakan radikalisme dan kekerasan atas nama agama.

"Di Pakistan dan negara mana pun, termasuk Indonesia, dialog antarpemimpin agama itu sangat penting untuk menciptakan harmonisasi yang pada akhirnya bisa menekan bibit anarkisme dan kekerasan. Selain itu, saya juga menyarankan kepada generasi muda Indonesia untuk tidak mudah terpancing hasutan-hasutan yang bisa menjerumuskan mereka dalam tindak kekerasan yang merugikan orang lain," kata Hussain.

Sementara itu, Ketua Lazuardi Birru Dhyah Madya Ruth SN mengatakan, telah terjadi sekitar 1.000 aksi bom bunuh diri di Pakistan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, dengan korban telah mencapai lebih dari 1 juta rakyat sipil. Sebanyak 40 hingga 50 nyawa hilang setiap hari karena penembakan langsung oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.

Di Indonesia, sejak pasca-reformasi telah terjadi 12 kali aksi bom bunuh diri dengan korban lebih dari 300 rakyat sipil. "Apabila kita tidak mampu melakukan pencegahan, bukan tidak mungkin prediksi bahwa Indonesia akan seperti Pakistan dalam waktu 10 tahun akan terjadi," kata Dhyah.

"Kita semua tentu tidak mengharapkan Indonesia seperti Pakistan kini, yang jauh dari rasa aman. Untuk itu, generasi muda Indonesia perlu belajar dari pengalaman Pakistan agar Indonesia mendatang tidak menjadi seperti Pakistan kini," kata Dhyah.

Pada bagian lain, Dhyah menjelaskan, Hussain adalah putra dari Muhammad Tahir ul Qadri, pendiri Minhaj-ul Qur'an International (MQI), sebuah lembaga sosial yang berpusat di Lahore, Pakistan, dan hingga kini telah memiliki cabang di sekitar 100 negara.

"MQI merupakan gerakan sosial keagamaan yang aktif dalam mereformasi politik di Pakistan melalui kegiatan pendidikan. MQI telah melakukan kerja-kerja sosial dan edukasi yang luar biasa dalam menanggulangi ekstremisme dan terorisme serta menciptakan harmoni antara masyarakat yang berbeda budaya, etnis, dan agama," ungkap Dhyah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com