PKS Punya Mobil Operasional Volkswagen Caravelle

Kompas.com - 17/04/2013, 19:27 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Bendahara Umum Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Abdurrahman mengaku diajukan sejumlah pertanyaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, di antaranya mengenai kepemilikan sejumlah mobil. Mahfudz mengaku diminta memisahkan mobil milik partai dengan milik mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq.

Hal ini disampaikan Mahfudz seusai diperiksa KPK selama hampir tujuh jam sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) kepengurusan rekomendasi kuota impor daging sapi, Rabu (17/4/2013). Dia diperiksa sebagai saksi untuk Luthfi yang menjadi salah satu tersangka kasus itu. “Tentang kepemilikan mobil, mana yang punya partai, dan mana punya beliau (Luthfi),” kata Mahfudz.

Dari sejumlah mobil yang dikonfirmasikan penyidik kepadanya, Mahfudz membenarkan kalau PKS memiliki Volkswagen Caravelle. Harga mobil jenis ini, ada yang mencapai Rp 1 miliar. “Ada mobil organik yang milik partai, yang Caravelle itu milik partai. Kalau yang lain itu milik LHI (Luthfi Hasan Ishaaq),” ucap Mahfudz. Sayangnya dia tidak mengungkapkan mobil apa saja yang dimiliki Luthfi pribadi.

Selama pemeriksaan tersebut, Mahfudz juga mengaku ditanya mengenai ada tidaknya aliran dana ke PKS dari Luthfi atau orang dekatnya, Ahmad Fathanah. Atas pertanyaan ini, Mahfudz membantah adanya aliran dana ke kas partai maupun ke dirinya “Saya ditanya apakah ada aliran dana dari beliau (Luthfi) atau AF (Ahmad Fathanah) ke saya pribadi atau partai, saya katakan tidak ada sama sekali,” kata Mahfudz.

Dalam kasus kepengurusan rekomendasi kuota impor daging sapi, KPK menduga Luthfi bersama-sama Fathanah menerima hadiah atau janji dari dua direktur PT Indoguna Utama, yakni Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi. Dua direktur ini pun ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Diduga, commitment fee yang disepakati untuk kepengurusan rekomendasi kuota impor daging sapi ini mencapai miliaran rupiah. KPK menduga Luthfi “menjual” pengaruhnya untuk mengintervensi pihak Kementan. Meskipun bukan anggota Komisi IV DPR yang bermitra dengan Kementan, posisi Luthfi sebagai Presiden PKS tentunya memiliki pengaruh besar jika dikaitkan dengan Mentan Suswono yang juga petinggi PKS.

Dalam pengambangannya, KPK menetapkan Luthfi dan Fathanah sebagai tersangka TPPU. Mereka diduga menyembunyikan hasil tindak pidana korupsi dengan membeli sejumlah aset. Sejauh ini, KPK belum menyita aset Luthfi.

Lembaga antikorupsi itu baru menyita empat mobil mewah Fathanah. Namun, Juru Bicara KPK Johan Budi beberapa waktu lalu mengungkapkan, KPK telah mengidentifikasi aset yang diduga hasil pencucian uang Luthfi.

 

Baca tentang


    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kepengurusan Gerindra 2020-2025: Fadli Zon, Sandiaga Uno, hingga Edhie Prabowo Jadi Wakil Ketua Dewan Pembina

    Kepengurusan Gerindra 2020-2025: Fadli Zon, Sandiaga Uno, hingga Edhie Prabowo Jadi Wakil Ketua Dewan Pembina

    Nasional
    Jika Perppu tentang Pilkada Kembali Diterbitkan, KPU Usulkan 5 Hal Ini

    Jika Perppu tentang Pilkada Kembali Diterbitkan, KPU Usulkan 5 Hal Ini

    Nasional
    UPDATE 19 September: Sebaran 4.168 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Tertinggi di DKI Jakarta

    UPDATE 19 September: Sebaran 4.168 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Tertinggi di DKI Jakarta

    Nasional
    KPK Siap Selidiki Keterlibatan Nama Lain dalam Kasus Jaksa Pinangki

    KPK Siap Selidiki Keterlibatan Nama Lain dalam Kasus Jaksa Pinangki

    Nasional
    Sebelum Positif Covid-19, Komisioner KPU Pramono Ubaid Berkunjung ke Makassar dan Depok

    Sebelum Positif Covid-19, Komisioner KPU Pramono Ubaid Berkunjung ke Makassar dan Depok

    Nasional
    Kebijakan KBK Picu Lonjakan Layanan Tidak Langsung di FKTP

    Kebijakan KBK Picu Lonjakan Layanan Tidak Langsung di FKTP

    Nasional
    Soal Kemungkinan Pilkada Ditunda, Ketua KPU: Belum Ada Pikiran Itu

    Soal Kemungkinan Pilkada Ditunda, Ketua KPU: Belum Ada Pikiran Itu

    Nasional
    Senin Depan, Bareskrim Periksa 12 Saksi Kasus Kebakaran Kejagung

    Senin Depan, Bareskrim Periksa 12 Saksi Kasus Kebakaran Kejagung

    Nasional
    UPDATE 19 September: Ada 107.863 Kasus Suspek Covid-19 di Tanah Air

    UPDATE 19 September: Ada 107.863 Kasus Suspek Covid-19 di Tanah Air

    Nasional
    Setelah Arief Budiman, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi Positif Covid-19

    Setelah Arief Budiman, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi Positif Covid-19

    Nasional
    UPDATE 19 September: 44.543 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

    UPDATE 19 September: 44.543 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

    Nasional
    Kasus Baru Covid-19 Bertambah 4.168, Indonesia Kembali Catat Rekor Kasus Harian

    Kasus Baru Covid-19 Bertambah 4.168, Indonesia Kembali Catat Rekor Kasus Harian

    Nasional
    UPDATE 19 September: Bertambah 3.576, Pasien Covid-19 yang Sembuh Jadi 174.350

    UPDATE 19 September: Bertambah 3.576, Pasien Covid-19 yang Sembuh Jadi 174.350

    Nasional
    UPDATE 19 September: Bertambah 112, Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 9.448 Orang

    UPDATE 19 September: Bertambah 112, Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 9.448 Orang

    Nasional
    UPDATE 19 September: Bertambah 4.168, Kini Ada 240.687 Kasus Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 19 September: Bertambah 4.168, Kini Ada 240.687 Kasus Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X