Kompas.com - 17/04/2013, 09:47 WIB
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Tersangka kasus suap terkait pengurusan perkara korupsi dana bantuan sosial, hakim Setyabudi Tejocahyono, juga bisa dijerat suap layanan seksual. Tersangka lain dalam kasus ini, Toto Hutagalung, mengaku sering diminta Setyabudi menyediakan layanan seksual.

”Dia bisa kena gratifikasi seks. Tinggal Toto ditanya nilai bayaran perempuan yang memberi layanan seksual tersebut. Kalau gratifikasi ini tidak dilaporkan, bisa menjadi suap,” ujar Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono di Jakarta, Selasa (16/4).

Menurut Giri, meski bentuknya layanan seksual, gratifikasi ini bisa dilaporkan dengan catatan berupa laporan penolakan. ”Tapi, konsep gratifikasi dilaporkan itu cuma Indonesia. Gratifikasi itu adalah bentuk pemberian. Motivasi dan mens rea (niat jahat) bisa dipidana,” kata Giri.

Secara terpisah, Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengungkapkan, pengakuan Toto bahwa dia sering diminta menyediakan layanan seksual kepada hakim Setyabudi masih ditelusuri dalam pengembangan penyidikan.

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), ketentuan gratifikasi hanya untuk penyelenggara negara dan pegawai negeri sipil. Setyabudi bisa dijerat karena menerima gratifikasi dalam bentuk layanan seksual kalau pemberian tersebut karena posisinya sebagai hakim. Akan tetapi, apabila pemberian layanan seksual tersebut terkait dengan jabatan Setyabudi sebagai hakim agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu, maka gratifikasi itu bisa dianggap sebagai bentuk suap.

Dalam Pasal 12B Ayat (1) UU Tipikor disebutkan, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap jika berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas. Dalam penjelasan Pasal 12 Ayat (1), yang dimaksud gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lain. Menurut Giri, layanan seksual bisa termasuk dalam kategori fasilitas lain.

Sebelumnya, pengacara Toto, Johnson Siregar, mengatakan, saat kliennya dikonfrontasi dengan Setyabudi di hadapan penyidik KPK, terungkap soal permintaan layanan seksual setiap pekan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bandung tersebut. Johnson mengatakan, Toto membeberkan di hadapan penyidik bahwa Setyabudi tak hanya meminta uang, tetapi juga layanan seksual.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

”Setiap Jumat mintanya,” ujar Johnson.

Setyabudi adalah salah satu anggota majelis hakim perkara korupsi dana bantuan sosial di Pemerintah Kota Bandung. Ada tujuh terdakwa yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Bandung. Dari perkara yang ditangani Setyabudi, vonis terhadap terdakwa rata-rata hanya 1 tahun. Padahal, dalam dakwaan jaksa, kerugian negara mencapai Rp 66,5 miliar.

Kemarin, KPK memeriksa sejumlah pegawai Pemkot Bandung dan hakim serta panitera PN Bandung. Johan mengatakan, pemeriksaan dilakukan di Polres Bandung. (BIL/ELD)

Berita terkait kasus ini dapat diikuti dalam topik:
KPK Tangkap Tangan Hakim Bandung

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Nasdem: Syarat Tes PCR Penumpang Pesawat Memberatkan Masyarakat

    Nasdem: Syarat Tes PCR Penumpang Pesawat Memberatkan Masyarakat

    Nasional
    Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

    Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

    Nasional
    Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

    Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

    Nasional
    Airlangga: Tahun 2024, Golkar Harus Rebut Kemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada

    Airlangga: Tahun 2024, Golkar Harus Rebut Kemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada

    Nasional
    Jokowi Ucapkan Selamat Ulang Tahun Ke-57 Golkar, Bilang Kekompakan Kader Bikin Partai Tumbuh Kuat

    Jokowi Ucapkan Selamat Ulang Tahun Ke-57 Golkar, Bilang Kekompakan Kader Bikin Partai Tumbuh Kuat

    Nasional
    Di Puncak HUT Ke-57 Golkar, Airlangga Sebut Kasus Harian Covid-19 di Bawah 3.000 dalam Sebulan Terakhir

    Di Puncak HUT Ke-57 Golkar, Airlangga Sebut Kasus Harian Covid-19 di Bawah 3.000 dalam Sebulan Terakhir

    Nasional
    Kemenkes: Total 291 Juta Vaksin Covid-19 Sudah Tiba di Indonesia

    Kemenkes: Total 291 Juta Vaksin Covid-19 Sudah Tiba di Indonesia

    Nasional
    Sebaran 14.803 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.081

    Sebaran 14.803 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.081

    Nasional
    UPDATE: Sebaran 802 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

    UPDATE: Sebaran 802 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

    Nasional
    PPATK Harap Pasal Pencucian Uang untuk Tindak Pidana Narkoba Konsisten Digunakan

    PPATK Harap Pasal Pencucian Uang untuk Tindak Pidana Narkoba Konsisten Digunakan

    Nasional
    Bali Dibuka untuk Wisman, Kapolri Minta Personel TNI-Polri Tegakkan Aturan Prokes

    Bali Dibuka untuk Wisman, Kapolri Minta Personel TNI-Polri Tegakkan Aturan Prokes

    Nasional
    Bareskrim Sita Rp 20 Miliar dari Pinjol Ilegal Peneror Ibu hingga Gantung Diri

    Bareskrim Sita Rp 20 Miliar dari Pinjol Ilegal Peneror Ibu hingga Gantung Diri

    Nasional
    UPDATE 23 Oktober: 250.587 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,1 Persen

    UPDATE 23 Oktober: 250.587 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,1 Persen

    Nasional
    UPDATE: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 53,91 Persen, Dosis Kedua 32,25 Persen

    UPDATE: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 53,91 Persen, Dosis Kedua 32,25 Persen

    Nasional
    PPATK Nilai Pasal Pencucian Uang Efektif Jerat Bandar Narkoba

    PPATK Nilai Pasal Pencucian Uang Efektif Jerat Bandar Narkoba

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.