Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Korupsi Benih, Kejagung Periksa Pejabat Kementan

Kompas.com - 15/04/2013, 18:34 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Jenderal Tanaman Pangan pada Kementerian Pertanian Udhoro Kasih Anggoro diperiksa penyidik Kejaksaan Agung, di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (15/4/2013). Dia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi penyaluran benih oleh PT Sang Hyang Seri (SHS).

"Sampai saat ini dimintai penjelasan mengenai cadangan benih nasional (CBN) dan subsidi," kata Udhoro seusai diperiksa.

Menurut Udhoro, penyidik menanyakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Dirjen. Dia juga mengaku belum mengetahui adanya dugaan tender proyek yang memenangkan PT SHS direkayasa. Dia menjelaskan, saat ini, pengawasan internal juga sedang berjalan.

"Ya, kita ikuti saja. Kita sudah ada tim harga, ada tim verifikasi, semua sedang dimintai penjelasan. Sedang berjalan (evaluasi), sabar saja," ujarnya.

Sebelumnya, ia dijadwalkan akan diperiksa pada Kamis (11/4/2013). Namun, Udhoro tidak memenuhi panggilan penyidik dengan alasan ada kegiatan kedinasan.

Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan tiga tersangka, yakni Direktur Utama PT SHS Kaharudin, Manajer PT SHS Cabang Tegal berinisial H, dan pegawai PT SHS berinisial S.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Setia Untung Arimuladi mengatakan, perkara ini terkait proyek penyaluran benih bersubsidi di Kementan tahun 2008-2012 yang meliputi program benih bersubsidi, cadangan benih nasional, dan bantuan langsung benih unggul. Benih disalurkan oleh BUMN yang bergerak di bidang pangan, PT SHS.

PT SHS ditunjuk untuk menyalurkan benih bersubsidi ke sejumlah daerah, antara lain Lampung, Jawa Tengah, Jambi, dan Banten. Dalam proyek-proyek itu, penyidik Kejagung menemukan sejumlah penyimpangan, antara lain penyimpangan biaya pengelolaan cadangan benih nasional, rekayasa penentuan harga komoditas, proyek fiktif, penggelembungan harga benih, dan penyaluran benih tidak sesuai peruntukannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com