Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Korupsi Benih, Kejagung Periksa Pejabat Kementan

Kompas.com - 15/04/2013, 18:34 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Jenderal Tanaman Pangan pada Kementerian Pertanian Udhoro Kasih Anggoro diperiksa penyidik Kejaksaan Agung, di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (15/4/2013). Dia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi penyaluran benih oleh PT Sang Hyang Seri (SHS).

"Sampai saat ini dimintai penjelasan mengenai cadangan benih nasional (CBN) dan subsidi," kata Udhoro seusai diperiksa.

Menurut Udhoro, penyidik menanyakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Dirjen. Dia juga mengaku belum mengetahui adanya dugaan tender proyek yang memenangkan PT SHS direkayasa. Dia menjelaskan, saat ini, pengawasan internal juga sedang berjalan.

"Ya, kita ikuti saja. Kita sudah ada tim harga, ada tim verifikasi, semua sedang dimintai penjelasan. Sedang berjalan (evaluasi), sabar saja," ujarnya.

Sebelumnya, ia dijadwalkan akan diperiksa pada Kamis (11/4/2013). Namun, Udhoro tidak memenuhi panggilan penyidik dengan alasan ada kegiatan kedinasan.

Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan tiga tersangka, yakni Direktur Utama PT SHS Kaharudin, Manajer PT SHS Cabang Tegal berinisial H, dan pegawai PT SHS berinisial S.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Setia Untung Arimuladi mengatakan, perkara ini terkait proyek penyaluran benih bersubsidi di Kementan tahun 2008-2012 yang meliputi program benih bersubsidi, cadangan benih nasional, dan bantuan langsung benih unggul. Benih disalurkan oleh BUMN yang bergerak di bidang pangan, PT SHS.

PT SHS ditunjuk untuk menyalurkan benih bersubsidi ke sejumlah daerah, antara lain Lampung, Jawa Tengah, Jambi, dan Banten. Dalam proyek-proyek itu, penyidik Kejagung menemukan sejumlah penyimpangan, antara lain penyimpangan biaya pengelolaan cadangan benih nasional, rekayasa penentuan harga komoditas, proyek fiktif, penggelembungan harga benih, dan penyaluran benih tidak sesuai peruntukannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Nasional
Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com