Revisi UU Diminta Hindari Pengaplingan

Kompas.com - 13/04/2013, 03:59 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai merevisi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Namun, para pegiat lingkungan pesisir menuding pemerintah berniat mengembalikan konsep pengaplingan dan privatisasi pesisir yang tak berpihak kepada masyarakat pesisir, terutama kaum nelayan.

Itu diungkapkan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Jumat (12/4), di Jakarta pada konferensi pers ”Revisi UU Pesisir: Tetap Mengapling dan Memprivatisasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil”.

Di tingkat Kementerian Kelautan dan Perikanan, pembahasan revisi UU Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil mulai dilakukan 9 April 2013. Pada poin-poin revisi muncul kata-kata ”Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP-3)” dan ”Izin Pemanfaatan Ruang Pesisir (IPRP-2)”. IPRP-2 prinsipnya hampir sama dengan izin lokasi, sedangkan IP-3 seperti izin operasional.

Kedua izin tersebut dinilai sebagai bentuk reinkarnasi dari Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK), Juni 2011. Penghapusan HP3 pada pasal-pasal UU No 27/2007 dilakukan MK setelah sejumlah lembaga swadaya masyarakat, termasuk Kiara, dan perorangan mengajukan keberatan dengan usulan uji materi.

Penzonaan dan reklamasi

Dikonfirmasi mengenai tudingan itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengatakan, pihaknya memang dalam proses merevisi UU No 27/2007. Sambil revisi berjalan, ia menyiapkan keputusan menteri sebagai peraturan turunan yang mengatur zonasi dan reklamasi wilayah pesisir.

Menurut Cicip, zonasi diatur antara lain untuk kawasan tangkapan ikan nelayan, keramba, dan kawasan wisata. ”Justru dengan pengaturan seperti itu, nelayan atau masyarakat sekitar masih bisa mengakses kawasan pesisir dan tidak akan tumpang tindih,” kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Ahmad Marthin Hadiwinata, Divisi Advokasi Hukum dan Kebijakan Kiara, konsep pemanfaatan sumber daya pesisir adalah terbuka (open access). Keberadaan IP-3 dan IPRP-2 dinilai akan bertentangan dengan prinsip open access terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta prinsip milik bersama (common property) atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Masyarakat pesisir, termasuk nelayan, justru akan terhalangi akses melaut.

Ia mengatakan, revisi UU Pesisir masih mengenal konsep penguasaan lokasi yang ditunjukkan dengan izin-izin tersebut. Pemegang IP-3 dan IPRP-2 dapat melakukan pembebasan terhadap kegiatan usaha yang sudah ada, yang terletak dalam wilayah yang diberikan IP-3 dan IPRP-2.

Ini artinya, lanjut Ahmad, terdapat skema meminggirkan pengelolaan sumber daya pesisir yang sudah ada dengan pemberian kompensasi. Pada saat bersamaan, mengkriminalisasi pemanfaatan sumber daya pesisir yang tidak memiliki IP-3 dan IPRP-2. (DEN/ICH)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.