Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Ulur Umumkan DCS, Ada Apa?

Kompas.com - 12/04/2013, 18:26 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar seharusnya sudah mengumumkan daftar calon anggota legislatif sementara (DCS) pada Kamis (11/4/2013) malam. Namun, rencana itu urung dilakukan sehingga hingga kini para kader Partai Golkar tidak mengetahui nomor urut dan daerah pemilihannya yang pasti. Mengapa Golkar mengulur waktu pengumuman DCS?

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Nurul Arifin mengakui bahwa pada rapat pleno tadi malam, partainya hanya mengesahkan jumlah caleg yang akan maju tanpa ada rincian nama, daerah pemilihan, hingga nomor urut. "Tadi malam juga bukan rapat pembahasan tapi sudah pengesahan," ujar Nurul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/4/2013).

Pada rapat pleno tadi malam, Nurul menjelaskan bahwa ada 2.317 anggota yang ikut orientasi fungsionaris dan kemudian disaring menjadi 560 orang caleg. Sebanyak 41 persen di antaranya, diakui Nurul, berasal dari kelompok pemuda.

"Tapi kami tidak tahu siapa saja yang masuk. Rencananya sore ini baru akan diumumkan DCS itu," kata Nurul.

Nurul mengakui penundaan pengumuman DCS ini juga diakibatkan karena adanya tarik-ulur di internal partai itu. Namun, Nurul tak menjelaskan pihak-pihak yang melakukan tarik ulur itu. Yang pasti, kata Nurul, memang ada kekecewaan yang terjadi akibat DCS ini.

"Pastinya memang DCS ini menimbulkan kekecewaan, karena memang tidak bisa menampung semuanya. Namun, kekecewaan itu tidak menjadikan mereka akhirnya keluar partai karena saya yakin semua bersikap bijak menerima keputusan partai," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar wilayah Jawa I Ade Komarudin mengatakan, kekecewaan itu adalah hal yang wajar. "Ada yang masuk dan tidak masuk dalam daftar kan hal yang biasa," ujar pimpinan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)  ini.

Ade menjelaskan. terkait penetapan kader sebagai caleg, partainya menggunakan cara yang paling objektif yakni berdasarkan scoring. "Jadi ada scoring untuk pengabdian, gelar, dan juga hasil survei. Paling besar nilainya adalah hasil survei. Dengan cara terukur seperti ini, jadi kita tidak susah kalau jawab kenapa si A masuk si B tidak," kata Ade.

Ade pun membantah keluhan yang disampaikan Ketua DPP Priyo Budi Santoso lantaran adanya dominasi dari organisasi sayap tertentu di partai itu. "Semuanya diperlakukan sama, tidak ada kuota untuk SOKSI atau pun MKGR, tidak ada itu," imbuhnya.

Priyo Mengeluh

"Tidak ada dialog atau diskusi. Semalam itu rapatnya berjalan lancar, mulus, tapi memang rapatnya tidak ada dialog langsung diputuskan," ujar Priyo di Kompleks Parlemen, Jumat (12/4/2013).

Selain itu, kata Priyo, ada beberapa kader yang menurutnya potensial justru tidak diajukan sebaai caleg. Beberapa di antaranya berasal dari unsur muda. "Saya menyayangkan Kader potensial itu belum tertampung dalam DCS. Mudah-mudahan masih ada jangka waktu supaya kader-kader itu tertampung," imbuhnya.

Jika tidak, lanjut Priyo, gejolak bisa saja terjadi di internal Partai Golkar. Saat ditanyakan siapa saja kader potensial yang tak mendapat tempat itu, Priyo pun enggan menjelaskannya. "Yah nanti saja kita lihat. Yang jelas orang-orang muda," katanya.

Kabar yang dihimpun dari sejumlah pengurus internal partai itu, proses penetapan DCS terjadi tarik ulur di antara faksi-faksi yang ada.

Para kader Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) yang dipimpin Ade Komarudin dikabarkan mendominasi jumlah caleg. Sementara dari unsur Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) justru berbanding terbalik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

    Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

    Nasional
    Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

    Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

    Nasional
    Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

    Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

    Nasional
    PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

    PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

    Nasional
    Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

    Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

    Nasional
    BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

    BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

    Nasional
    Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

    Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

    Nasional
    Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

    Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

    Nasional
    Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

    Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

    Nasional
    Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

    Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

    Nasional
    KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    Nasional
    Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

    Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

    Nasional
    Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

    Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

    Nasional
    Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

    Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

    Nasional
    Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

    Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com