Kompas.com - 12/04/2013, 15:22 WIB
|
EditorHertanto Soebijoto

JAKARTA, KOMPAS.com - Organisasi massa Muhammadiyah menganggap Rancangan Undang-Undang Organisasi Massa tidak telalu penting untuk dirancang. Pasalnya, masih banyak rancangan undang-undang lain seperti RUU Migas dan RUU Air yang lebih penting untuk dirancang.

"RUU Ormas tidak urgent (penting). Enggak ada manfaatnya buat RUU ini. Kalau sampai disahkan, pemerintah akan bertindak semaunya terhadap ormas," kata Mohamad Naufal Dunggio, koordinator lapangan di depan Gedung MPR/DPR, Jumat (12/4/2013).

Dia mengatakan, sebenarnya dewan rakyat masih memiliki banyak rancangan yang harus segera digarap dan disahkan. Dia mencontohkan RUU Air yang saat ini dikuasai oleh perusahaan asing belum juga dirancang oleh anggota DPR. Belum lagi RUU Migas dan RUU Pertambangan yang harus memiliki undang-undang secepatnya.

Selain itu, kata Naufal, jika RUU Ormas akan terus dilanjutkan bulan Mei mendatang, pihaknya akan melakukan aksi demonstrasi lebih besar lagi dibanding hari ini. "DPR mendengar kami akan demo. Mereka coba untuk lakukan penundaan. Tapi bulan Mei dibahas lagi. Kalau Mei masih terus disahkan, kami datang lebih banyak lagi," katanya.

Pada aksi kali ini, kata Nauval, pihaknya mengestimasi 10.000 orang yang akan mendatangi Gedung DPR. Namun, ormas dari HTI membatalkan untuk berunjukrasa hari ini karena tak ada sidang paripurna. Sehingga massa yang datang kurang dari 10.000 orang. Menurut dia, jika RUU Ormas ini disahkan, akan timbul benih-benih korupsi baru. Setiap organisasi harus melaporkan kepada pemerintah berjenjang mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dan seterusnya untuk bisa mendirikan ormas.

"Kalau membangun ormas melalui pemerintahan berjenjang seperti itu, berapa duit yang nantinya harus disetorkan kepada mereka," katanya.

Sebelumnya, beberapa organisasi massa berbasis Islam menggelar unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPR, Jumat (12/4/2013). Demontrasi tersebut dilakukan oleh kelompok Muhammadiyah, IMM, maupun pelajar dari sekolah-sekolah Muhammadiyah.

Pasal 61 RUU Ormas mengatur tentang larangan bagi ormas untuk mengembangkan paham atau pemikiran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Penjelasan pasal tersebut dalam rumusan awal, ujar Ismail, menderetkan beragam paham itu mulai dari komunisme, ateisme, marxisme, kapitalisme, liberalisme, dan sosialisme.

Berita terkait, baca :

KONTROVERSI RUU ORMAS

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.