Marzuki: Penundaan RUU Ormas karena Muhammadiyah dan NU

Kompas.com - 12/04/2013, 10:59 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mengatakan penundaan pengesahan Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) karena adanya penolakan dari ormas besar, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Marzuki mengatakan, Pimpinan DPR menginstruksikan kepada Pansus RUU Ormas untuk mengintensifkan komunikasi dengan dua ormas itu.

"Prinsipnya, kami dengarkan suara dari ormas khususnya yang sudah punya sejarah panjang dalam perjalanan RI seperti NU dan Muhammadiyah. Saya tegaskan kepada Ketua Pansus untuk berkomunikasi dengan Muhammadiyah dan NU. Apa pun hasilnya akan kami ikuti," ujar Marzuki, di Kompleks Parlemen, Jumat (12/4/2013).

Marzuki mengatakan, dari laporan Pansus RUU Ormas kepada seluruh pimpinan fraksi, diputuskan menunda karena ada beberapa pasal yang perlu penyesuaian. "Hanya akan ditunda satu masa sidang," kata Marzuki.

Ia menjelaskan, DPR masih butuh waktu untuk menyosialisasikan RUU ini ke ormas-ormas besar. "Agar ormas-ormas besar tadi seperti ormas-ormas yang tidak jelas, yang punya misi tertentu yang mewakili asing, kami tidak mau disamakan. Maka kami dengarkan suara pimpinan ormas terkait RUU ini," ujar politisi Partai Demokrat ini.

Sebelumnya, Pansus RUU Ormas akhirnya sepakat menunda pengesahan rancangan undang-undang ini. Sedianya, pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna pada Jumat (12/4/2013) pagi ini. Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain mengatakan, penundaan juga dilakukan karena masih ada penyusunan bagian penjelasan yang belum rampung.

"Akhirnya ditunda dan alasan penundaan itu sebenarnya teknis karena substansi secara principal, isinya sudah disepakati semua fraksi termasuk perubahan terakhir yang diusulkan Muhammadiyah itu sudah kita akomodir. Hanya penjelasan belum rapi, ada beberapa redaksi yg belum rapi, faktor teknis prosedur aja," ujar Malik.

Dengan belum selesainya penyusunan bagian penjelasan RUU ini, kata Malik, maka Pansus pun tidak akan membawanya ke rapat paripurna. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun berpandangan bahwa seluruh fraksi telah sepakat untuk tidak membatalkan keseluruhan pembahasan RUU Ormas. Pasalnya, RUU ini, kata Malik, masih dianggap penting. 

Rencana pengesahan RUU Ormas ini sempat mendapat penolakan dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kontras, ELSAM, dan Imparsial. Sejumlah elemen buruh pun menolak kehadiran RUU ini. Mereka rencananya akan melakukan aksi unjuk rasa besar hari ini namun akhirnya urung dilakukan karena pengesahan RUU Ormas ditunda.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Mahfud MD Minta Perguruan Tinggi Hasilkan Sarjana Terampil dan Berkarakter

    Mahfud MD Minta Perguruan Tinggi Hasilkan Sarjana Terampil dan Berkarakter

    Nasional
    Jokowi Minta Perguruan Tinggi Lebih Aktif Kerja Sama dengan Industri

    Jokowi Minta Perguruan Tinggi Lebih Aktif Kerja Sama dengan Industri

    Nasional
    Kemenkes: Orang dengan Penyakit Tak Menular Rentan Terinfeksi Covid-19

    Kemenkes: Orang dengan Penyakit Tak Menular Rentan Terinfeksi Covid-19

    Nasional
    Jokowi Ingatkan Para Rektor soal Pentingnya Memerdekakan Mahasiswa

    Jokowi Ingatkan Para Rektor soal Pentingnya Memerdekakan Mahasiswa

    Nasional
    Jokowi Sebut Masalah Pendidikan Tinggi Kompleks, Minta Rektor Saling Bantu

    Jokowi Sebut Masalah Pendidikan Tinggi Kompleks, Minta Rektor Saling Bantu

    Nasional
    Kemenkes: Penyakit Tidak Menular Mulai Dialami Masyarakat Usia 10-14 Tahun

    Kemenkes: Penyakit Tidak Menular Mulai Dialami Masyarakat Usia 10-14 Tahun

    Nasional
    Presiden Jokowi: Kita Punya Peluang Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi

    Presiden Jokowi: Kita Punya Peluang Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi

    Nasional
    Jokowi: Perguruan Tinggi Harus Perhatikan Kesehatan Mental dan Fisik Mahasiswa

    Jokowi: Perguruan Tinggi Harus Perhatikan Kesehatan Mental dan Fisik Mahasiswa

    Nasional
    Jokowi: Kuliah Daring Sudah Jadi 'New Normal', bahkan 'Next Normal'

    Jokowi: Kuliah Daring Sudah Jadi "New Normal", bahkan "Next Normal"

    Nasional
     Amien Rais: Banyak Menteri yang Tidak Paham Kehidupan Rakyat

    Amien Rais: Banyak Menteri yang Tidak Paham Kehidupan Rakyat

    Nasional
    Amien Rais Nilai Jokowi Salah Besar Publikasikan Kemarahan

    Amien Rais Nilai Jokowi Salah Besar Publikasikan Kemarahan

    Nasional
    Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan 'Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri'

    Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan "Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri"

    Nasional
    OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

    OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

    Nasional
    Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

    Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

    Nasional
    Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

    Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X