Pengesahan RUU Ormas Ditunda

Kompas.com - 12/04/2013, 09:53 WIB
|
EditorKistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia khusus (Pansus) RUU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) akhirnya bersepakat menunda pengesahan rancangan undang-undang ini yang seharusnya dilakukan dalam rapat paripurna pada Jumat (12/4/2013) pagi ini. Penundaan pengesahan dilakukan lantaran masih ada penyusunan bagian penjelasan yang belum rampung.

"Akhirnya ditunda dan alasan penundaan itu sebenarnya teknis karena substansi secara prinsipil, isinya sudah disepakati semua fraksi termasuk perubahan terakhir yang diusulkan Muhammadiyah itu sudah kita akomodir. Hanya penjelasan belum rapi, ada beberapa redaksi yang belum rapi, faktor teknis prosedur aja," ujar Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain saat dihubungi, Jumat.

Dengan belum selesainya penyusunan bagian penjelasan RUU ini, kata Malik, maka Pansus pun tidak akan membawanya ke rapat paripurna. Pimpinan pansus sudah berkirim surat kepada pimpinan DPR agar tidak mengagendakan pengesahan RUU ini. Pengesahan akan dilakukan setelah masa reses DPR yang akan mulai dilakukan besok hingga sebulan mendatang berakhir.

"Jadi ini ditunda sampai masa sidang berikutnya akan kita bahas lagi lalu kita rapikan dan selanjutnya kita agendakan (untuk pengesahan)," imbuh Malik.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengungkapkan bahwa semua fraksi telah bersepakat untuk tidak membatalkan keseluruhan pembahasan RUU Ormas. Pasalnya, kata Malik, RUU ini masih dianggap penting. "Fraksi bulat menyepakatinya," tutur Malik.

Sebelumnya, sejumlah unsur organisasi Islam seperti Hizbut Tahrir Indonesia dan Muhammadiyah akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran terkait penolakan atas RUU Ormas ini. Mereka masih belum sepakat tentang pokok penjelasan.

Bukan lagi soal asa

Dalam perbincangan dengan Kompas.com, juru bicara HTI Ismail Yusanto mengatakan, isu yang dipersoalkan ormas berbasis massa Islam atas RUU itu tak lagi soal asas. Dia mengatakan, sudah ada perubahan yang patut diapresiasi dari pembahasan RUU ini, merujuk kesepakatan pansus 9 April 2013. "(Termasuk soal) asas yang diatur dalam Pasal 2 RUU Ormas," kata dia.

Menurut Ismail, berdasarkan kesepakatan pansus pada tanggal itu, rumusan soal asas ormas disepakati merujuk ketentuan yang dipakai dalam UU 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. "Asas ormas tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Itu saja," sebut Ismail.

Ismail mengatakan, bila rumusannya demikian, ormas Islam tak lagi punya masalah soal pengaturan asas. Rumusan sebelumnya soal asas ini mengharuskan pencantuman Pancasila sebagai asas ormas, tetapi mengizinkan penggunaan asas lain selama tak bertentangan dengan Pancasila.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X