Batalkan Pengesahan RUU Ormas

Kompas.com - 12/04/2013, 08:21 WIB
Penulis Ilham Khoiri
|
EditorRusdi Amral

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Rakyat RI diminta membatalkan rencana pengesahan atas revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. RUU Ormas dinilai mengebiri kebebasan masyarakat untuk berkumpul dan berserikat sebagaimana dijamin Undang-Undang Dasar 1945.

Desakan itu disampaikan Direktur Eksekutif institute for Strategic and Development Studies (ISDS) M Aminuddin, di Jakarta, Kamis (11/4/2013).  "DPR harus menunda pengesahan RUU Ormas. Jika tetap disahkan, itu bisa memicu kegaduhan politik dan membangkitkan gerakan perlawanan yang luas," katanya.

Pembahasan DPR RI tentang revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) bakal mencapai tahap akhir dalam sidang, Jumat ini. Sebagian anggota Dewan masih ngotot untuk mengesahkan RUU itu meskipun penolakan dari masyarakat kian menguat.

Menurut M Aminuddin, Pancasila dan UUD 1945 menjamin dan menjaga hak warga negara untuk berpendapat, berkumpul, dan berserikat. Namun, RUU Ormas justru ingin mengekang kebebasan itu. Diihat dari sisi konstitusi, revisi itu mencerminkan kemunduran.

Dalam konteks lebih luas, RUU itu juga sangat meremehkan peran ormas yang lahir jauh sebelum Indonesia merdeka, bahkan ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mereka berjasa mengembangkan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Peran itu sampai sekarang belum sepenuhnya mampu diberikan oleh negara.

Penolakan RUU Ormas semakin santer. Semua organisasi kemasyarakatan bersatu untuk menolak, baik mereka dari garis kiri, kanan, maupun tengah. "Jikapun RUU disahkan menjadi UU, kelompok masyarakat sipil akan langsung mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK)," katanya.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Tanggapi Moeldoko Soal Menteri yang Tak Terbuka Positif Covid-19, Pengamat: Publik Butuh Keteladanan

    Tanggapi Moeldoko Soal Menteri yang Tak Terbuka Positif Covid-19, Pengamat: Publik Butuh Keteladanan

    Nasional
    Kementerian Pertahanan Akan Rekrut 25.000 Orang untuk Komponen Cadangan

    Kementerian Pertahanan Akan Rekrut 25.000 Orang untuk Komponen Cadangan

    Nasional
    IDI Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan yang Tidak Prioritaskan Vaksin untuk Penyintas Covid-19

    IDI Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan yang Tidak Prioritaskan Vaksin untuk Penyintas Covid-19

    Nasional
    Teka-teki Penyebab Banjir Besar di Kalimantan Selatan

    Teka-teki Penyebab Banjir Besar di Kalimantan Selatan

    Nasional
    Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang Kepada PPK Kemensos

    Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang Kepada PPK Kemensos

    Nasional
    PMI Salurkan 250.000 Liter Air Bersih ke Sulbar dan Kalsel

    PMI Salurkan 250.000 Liter Air Bersih ke Sulbar dan Kalsel

    Nasional
    Banjir Bandang Puncak Bogor, Menko PMK Minta PTPN Relokasi Pemukiman Karyawan

    Banjir Bandang Puncak Bogor, Menko PMK Minta PTPN Relokasi Pemukiman Karyawan

    Nasional
    Saat Pemda Diminta Perbaiki Penanganan Covid-19 di Tengah Tingginya Laju Kasus Harian

    Saat Pemda Diminta Perbaiki Penanganan Covid-19 di Tengah Tingginya Laju Kasus Harian

    Nasional
    Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Citra Satelit: Eks Ketua BIG Tersangka, Kerugian Negara Rp 179,1 Miliar

    Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Citra Satelit: Eks Ketua BIG Tersangka, Kerugian Negara Rp 179,1 Miliar

    Nasional
    Komitmen Listyo Sigit di Uji Kelayakan Calon Kapolri: Polantas Tak Perlu Menilang, Terorisme hingga Gaet Influencer

    Komitmen Listyo Sigit di Uji Kelayakan Calon Kapolri: Polantas Tak Perlu Menilang, Terorisme hingga Gaet Influencer

    Nasional
    PP 3/2021 dan 3 Poin Perluasan Peran Rakyat dalam Upaya Pertahanan Negara...

    PP 3/2021 dan 3 Poin Perluasan Peran Rakyat dalam Upaya Pertahanan Negara...

    Nasional
    Baleg: KPU, Bawaslu dan DKPP Perlu Penguatan

    Baleg: KPU, Bawaslu dan DKPP Perlu Penguatan

    Nasional
    Baleg Gelar RDPU RUU Pemilu, DKPP Diusulkan Kembali Jadi Lembaga Ad Hoc

    Baleg Gelar RDPU RUU Pemilu, DKPP Diusulkan Kembali Jadi Lembaga Ad Hoc

    Nasional
    Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Ingin Hidupkan Pam Swakarsa

    Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Ingin Hidupkan Pam Swakarsa

    Nasional
    Pemerintah Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Tunai Pekan Depan

    Pemerintah Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Tunai Pekan Depan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X