Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Anugerahi Habibie Gelar Guru Demokrasi Bangsa

Kompas.com - 12/04/2013, 02:38 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menganugerahi Prof Dr Bacharudin Jusuf Habibie gelar Guru Demokrasi Bangsa. Penghargaan diberikan untuk jasa Habibie yang memberikan teladan kepemimpinan demokratis saat menjadi Presiden.

"Kebebasan pers, keran politik untuk berdirinya parpol baru, dan otonomi daerah adalah beberapa dari peninggalan Habibie yang sangat menentukan bangsa ini saat itu," ujar Ketua Fraksi PKS di DPR Hidayat Nurwahid dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (11/4/2013) malam. Dia mengatakan, selama 16 bulan menjadi Presiden pada 1998-1999, Habibie telah meninggalkan pesan demokrasi yang monumental bagi bangsa Indonesia.

Penghargaan diserahkan oleh Presiden PKS Anis Matta seusai Dialog Demokrasi dan Peradaban yang digelar dalam rangka Milad ke-15 PKS, di Jakarta, Kamis (11/4/2013). Hidayat mengatakan, penghargaan ini diberikan untuk mengingatkan generasi yang saat ini memimpin dan generasi yang lebih muda untuk tetap menjaga nilai-nilai demokrasi yang dasarnya sudah diletakkan para pendiri bangsa dan Habibie sebagai pemimpin di masa transisi.

"PKS berharap, Pak Habibie dapat terus memberikan sumbangsih bagi bangsa ini, menularkan jiwa demokrasi kepada anak-anak muda, dan memotivasi bangsa ini untuk selalu menjaga Indonesia sebagai negara demokratis terbesar di dunia," ujar Hidayat.

Habibie adalah Presiden ketiga Indonesia. Dia menggantikan Soeharto yang menyatakan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 setelah sebelumnya Habibie menjadi Wakil Presiden. Masa jabatan Habibie berakhir pada 1999, seusai pesta demokrasi yang kemudian mengantarkan Abdurrahman Wahid menjadi Presiden. Saat itu, presiden belum dipilih secara langsung, masih dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Geliat Politik Jelang 2014

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

    PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

    Nasional
    Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

    Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

    Nasional
    Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

    Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

    Nasional
    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Nasional
    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Nasional
    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Nasional
    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    Nasional
    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Nasional
    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

    Nasional
    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com