Kompas.com - 11/04/2013, 16:53 WIB
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar mengaku senang dengan adanya kecaman dan protes keras terhadap Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri terkait pelanggaran hak asasi manusia dalam pemberantasan teroris di beberapa daerah. Ia menyatakan, kecaman dan protes itu akan menjadi bahan evaluasi bagi kinerja Densus 88.

"Kami senang dikoreksi. Kalau memang perlu, Densus dihapus karena teroris sudah tidak ada lagi," ujarnya di kantor PP Muhammadiyah, Kamis (11/4/2013).

Boy mengakui, memang tidak mudah menangani kejahatan terorisme yang terus berkembang sejak era reformasi. Sejak periode tersebut, terhitung 223 orang tewas berkaitan dengan teroris. Selain itu, 36 petugas kepolisian menjadi korban dalam penanggulangan teroris serta terdapat 180 warga yang saat ini sedang menjalani proses hukum.

Ia mengambil contoh kasus yang terjadi di Poso pada 2007. Saat itu empat anggota Brigade Mobil ditembak mati ketika sedang mengendarai motornya. "Lalu teman-temannya langsung mencari pelaku dan ketika itu ada tindak kekerasan di sana. Ada juga yang menggunakan senjata api. Itu tidak kami tutup-tutupi," kata Boy.

Dengan adanya hal ini, Boy menyatakan bahwa Polri akan mengevaluasi kinerja Densus 88 dalam pemberantasan terorisme. Tidak hanya itu, Polri tak segan-segan membubarkan satuan Densus jika memang kerap menimbulkan masalah dan tidak diperlukan lagi. "Pembubaran Densus itu gampang, tinggal Kapolri saja yang mengesahkan untuk dihapus. Tidak usah dibesar-besarkan," ujarnya.

Boy mengatakan, jika memang sudah tidak ada tindak pidana teroris di Indonesia, maka Densus 88 akan dihapus dengan sendirinya. Namun, apabila Densus 88 dibubarkan, bukan berarti terorisme tidak akan muncul lagi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Akan Jemput Paksa Edy Mulyadi jika Tak Hadiri Panggilan Kedua

Polri Akan Jemput Paksa Edy Mulyadi jika Tak Hadiri Panggilan Kedua

Nasional
RI Jadi Tuan Rumah Forum PBB, Bakal Ada 4.000 Tamu dari 193 Negara

RI Jadi Tuan Rumah Forum PBB, Bakal Ada 4.000 Tamu dari 193 Negara

Nasional
KPAI Minta Orang Tua dan Anak Tetap Diberi Pilihan Melakukan PTM atau Pembelajaran Jarak Jauh

KPAI Minta Orang Tua dan Anak Tetap Diberi Pilihan Melakukan PTM atau Pembelajaran Jarak Jauh

Nasional
Polri Ungkap Peran Dua Tersangka Bentrokan di Sorong, Pelaku Melakukan Penganiayaan

Polri Ungkap Peran Dua Tersangka Bentrokan di Sorong, Pelaku Melakukan Penganiayaan

Nasional
3 Prajurit Gugur Ditembak KKB, Panglima: Tak Ada Provokasi dari TNI

3 Prajurit Gugur Ditembak KKB, Panglima: Tak Ada Provokasi dari TNI

Nasional
KPK Terima Berkas Penanganan Perkara Hakim Itong dari PN Surabaya

KPK Terima Berkas Penanganan Perkara Hakim Itong dari PN Surabaya

Nasional
3 Prajurit Ditembak KKB, Panglima TNI: Para Pelaku Harus Mempertanggungjawabkan Perbuatannya

3 Prajurit Ditembak KKB, Panglima TNI: Para Pelaku Harus Mempertanggungjawabkan Perbuatannya

Nasional
AHY Jawab soal 'Rompi Militer' Dipakai Olahraga: Itu Weighted Vest, Bisa Dibeli Online

AHY Jawab soal "Rompi Militer" Dipakai Olahraga: Itu Weighted Vest, Bisa Dibeli Online

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Pimpinan Komisi X Minta Keputusan Evaluasi PTM Libatkan Daerah

Kasus Covid-19 Meningkat, Pimpinan Komisi X Minta Keputusan Evaluasi PTM Libatkan Daerah

Nasional
UPDATE 28 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 61,20 Persen

UPDATE 28 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 61,20 Persen

Nasional
Vaksinasi Booster 18 Tahun ke Atas Boleh Digelar di Seluruh Daerah

Vaksinasi Booster 18 Tahun ke Atas Boleh Digelar di Seluruh Daerah

Nasional
DPR Akan Minta Klarifikasi Pemerintah karena Teken Perjanjian yang Tak Diratifikasi pada 2007

DPR Akan Minta Klarifikasi Pemerintah karena Teken Perjanjian yang Tak Diratifikasi pada 2007

Nasional
Enggan Rekomendasikan Nama Calon Pemimpin IKN, Nasdem: Ketum Kami Tahu Batasan

Enggan Rekomendasikan Nama Calon Pemimpin IKN, Nasdem: Ketum Kami Tahu Batasan

Nasional
PPP Ingatkan Jaksa Hati-hati saat Putuskan Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Tak Diproses Hukum

PPP Ingatkan Jaksa Hati-hati saat Putuskan Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Tak Diproses Hukum

Nasional
Geledah Kantor dan Perusahaan Bupati Langkat, KPK Sita Sejumlah Dokumen

Geledah Kantor dan Perusahaan Bupati Langkat, KPK Sita Sejumlah Dokumen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.