Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RUU Ormas Belum Tentu Dibawa Ke Rapat Paripurna

Kompas.com - 11/04/2013, 07:12 WIB
Adrian Fajriansyah

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan kemungkinan tidak akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR, Jumat 12 April besok. Hal itu terjadi karena masih ada fraksi di DPR yang menolak pengesahan RUU Ormas tersebut. Menurut Sekretaris Fraksi PPP M Arwani Thomafi, alasan pihaknya meminta penundaan pengesahan RUU Ormas, karena masih ada penolakan dan kritik dari masyarakat terhadap RUU Ormas tersebut.

"Melihat dinamika itu, kami berpendapat sebaiknya pengambilan keputusan terkait RUU Ormas ditunda dahulu. Tidak perlu terburu-buru untuk diselesaikan pada rapat paripurna, Jumat 12 April nanti," ujarnya saat dihubungi Kompas dari Jakarta, Rabu (10/4). Arwani memandang, saat ini, Pansus RUU Ormas harus menerima setiap masukan dari sejumlah pihak, khsusunya masyarakat sebelum mengesahkan RUU Ormas tersebut.

"Perlu ada komunikasi antara Pansus RUU Ormas dan sejumlah organisasi masyarakat. Pansus RUU Ormas harus mendengarkan dan mempertimbangkan semua aspriasi yang disampaikan oleh sejumlah organisasi masyarakat," ucapnya. Arwani mengatakan, pihaknya tidak ingin nantinya pengesahan RUU Ormas menjadi masalah atau pertentangan di tengah masyarakat.

"Nantinya selama masa penundaan, Pansus RUU Ormas bisa mendalami dan mencermati ulang terhadap semua isi RUU Ormas itu. Dengan begitu, RUU Ormas bisa menjadi produk legislasi yang lebih baik di banding sebelumnya bagi masyarakat," tuturnya. Anggota Panja RUU Ormas Indra mengatakan, pengesahan RUU Ormas tergantung dinamika dalam rapat tim perumusan pada Rabu (10/4) dan Kamis (11/4).

Ia menyampaikan, saat ini, pihaknya berusaha mengawal agar semua aspirasi masyarakat, utamanya sejumlah organisasi masyarakat bisa terakomodasi. "Sekarang, tim perumusan sedang membahas RUU Ormas itu. Apabila semua permasalahan yang berkaitan dengan aspirasi dari sejumlah organisasi masyarakat telah clear atau beres, maka bisa jadi pengesahan RUU Ormas dilakukan pada Jumat (12/4) ini. Sebaliknya bila belum, maka pengesahannya akan tertunda," kata Indra, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS.

Sementara itu, Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Ronald Rafiandri, mengatakan, pihaknya menolak pengesahan RUU Ormas. "Penolakkan ini bukannya karena kami tidak mau diatur. Melainkan kami mempertanyakan sensitifitas politik dari pemerintah dan DPR, di tengah banyak tentangan dan kritikan dari masyarakat terhadap RUU Ormas itu," tegasnya.

Ronald memandang, RUU Ormas mencampur adukkan segala bentuk organisasi yang berbasi massa. Hal ini berindikasi, pemerintah melalui Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri akan mengontrol setiap aktivitas masyarakat terkait berserikat dan berkumpul. Padahal konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945) memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berserikat dan berkumpul.

"Masih ada yang lebih relevan untuk dibahas oleh pemerintah dan DPR, yaitu pembaruan UU tentang Yayasan dan Perkumpulan. Untuk itu, sebaiknya RUU Ormas digugurkan saja," terang Ronald. Saat ini, Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain sedang melakukan roadshow atau kunjungan ke sejumlah organisasi masyarakat, seperti Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Rapat akhir mengenai pengesahan RUU Ormas akan dilakukan dalam waktu dekat sebelum masuk ke rapat paripurna, Jumat .

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    Nasional
    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Nasional
    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Nasional
    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Nasional
    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Nasional
    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Nasional
    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Nasional
    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

    Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

    Nasional
    Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

    Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

    Nasional
    Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

    Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

    Nasional
    Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

    Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

    Nasional
    Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

    Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com