Kompas.com - 10/04/2013, 16:00 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar mengajukan uji materi Pasal 268 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui uji materi tersebut, Antasari berharap ada ketentuan peninjauan kembali (PK) lebih dari satu kali, menyusul adanya bukti baru atau novum.

"Menyatakan Pasal 268 Ayat 3 KUHAP bertentangan dengan UU jika dimaknai tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya novum atau bukti baru berdasarkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi," ujar Kuasa Hukum Antasari Arif Sahudi, di Gedung MK, Rabu (10/4/2013).

Gugatan ini diajukan karena pihak keluarga merasa yakin bahwa Antasari bukan dalang utama di balik pembunuhan Direktur Utama PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin.  Antasari hadir ditemani istrinya, Ida Laksmiwati, dan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang. Antasari yang mengenakan batik berwana kuning itu enggan berkomentar.

Ida mengatakan, Antasari telah memiliki bukti baru dalam kasus pembunuhan Direktur PT Rajawali Putra Banjaran Nasrudin Zulkarnaen. "ini uji materi saja, kami berupaya, berusaha. Mudah-mudahan ada hasilnya karena ditemukan bukti-bukti baru. Nanti akan disampaikan di sidang," kata Ida.

Sebelumnya, pengujian ini juga pernah dilakukan adik kandung almarhum Nasrudin Zulkarnaen, Andi Syamsuddin Iskandar. Keluarga Nasrudin juga tidak yakin apabila Antasari pelaku pembunuhan terhadap Nasrudin. Menurut Andi, sejak awal persidangan, keluarga Nasrudin sama sekali tidak percaya dengan jalan kasus ini. Dasar ketidakyakinan itu, kata Andi, akan diungkap pada sidang MK agar publik mengetahuinya.

Novum tersebut ingin diajukan tetapi terhalang dengan ketentuan Pasal 263 Ayat (1) dan Pasal 268 Ayat (3) UU KUHAP. Kedua pasal mengatur soal mekanisme pengajuan PK. Dalam kasus Antasari, Mahkamah Agung menolak permohonan PK Antasari. Dengan penolakan PK itu, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu tetap divonis 18 tahun. Hal ini sesuai putusan pengadilan tingkat pertama, yakni PN Jakarta Selatan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta serta diperkuat kasasi MA. Antasari divonis terbukti merencanakan pembunuhan Nasrudin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Sumber Dana Bantuan Hukum Gratis dan Sanksi Atas Penyelewengannya

    Sumber Dana Bantuan Hukum Gratis dan Sanksi Atas Penyelewengannya

    Nasional
    Sekjen Gerindra tentang Buya Syafii, Jalan Kaki Usai Subuh dan Konsisten soal Demokrasi

    Sekjen Gerindra tentang Buya Syafii, Jalan Kaki Usai Subuh dan Konsisten soal Demokrasi

    Nasional
    Menag Kenang Buya Syafii Maarif Puji Kongres GP Ansor ke 15 di Yogyakarta

    Menag Kenang Buya Syafii Maarif Puji Kongres GP Ansor ke 15 di Yogyakarta

    Nasional
    Cerita Ketua PP Muhammadiyah soal Buya Syafii Pesan Makam pada Februari

    Cerita Ketua PP Muhammadiyah soal Buya Syafii Pesan Makam pada Februari

    Nasional
    Donny Yogieantoro Terpilih Jadi Ketua Komisi Informasi Pusat 2022-2026

    Donny Yogieantoro Terpilih Jadi Ketua Komisi Informasi Pusat 2022-2026

    Nasional
    Megawati Disebut Bakal Ajak Bicara Jokowi soal Capres-Cawapres PDI-P

    Megawati Disebut Bakal Ajak Bicara Jokowi soal Capres-Cawapres PDI-P

    Nasional
    Seimbangkan Ekologi dan Ekonomi, Kementerian KP Perjuangkan Perikanan Berkelanjutan di Asia Tenggara

    Seimbangkan Ekologi dan Ekonomi, Kementerian KP Perjuangkan Perikanan Berkelanjutan di Asia Tenggara

    Nasional
    Hadiri Festival Kopi Tanah Air, Puan Ajak Kader PDI-P Bawa RI Jadi Juara Kopi Dunia

    Hadiri Festival Kopi Tanah Air, Puan Ajak Kader PDI-P Bawa RI Jadi Juara Kopi Dunia

    Nasional
    LPI Dompet Dhuafa Minta Lulusan SMART Ekselensia Mampu Jawab Tantangan Bangsa

    LPI Dompet Dhuafa Minta Lulusan SMART Ekselensia Mampu Jawab Tantangan Bangsa

    Nasional
    Berduka atas Wafatnya Buya Syafii, Megawati Tak Hadiri Festival Kopi yang Digelar PDI-P

    Berduka atas Wafatnya Buya Syafii, Megawati Tak Hadiri Festival Kopi yang Digelar PDI-P

    Nasional
    Kasus Helikopter AW-101, KPK Blokir Rekening Perusahaan Tersangka Senilai Rp 139,4 Miliar

    Kasus Helikopter AW-101, KPK Blokir Rekening Perusahaan Tersangka Senilai Rp 139,4 Miliar

    Nasional
    Soal Koalisi Golkar-PPP-PAN, PDI-P: Kami Tak Pernah Meninggalkan dan Ditinggalkan

    Soal Koalisi Golkar-PPP-PAN, PDI-P: Kami Tak Pernah Meninggalkan dan Ditinggalkan

    Nasional
    Mendagri Lantik 5 Pj Kepala Daerah dan 1 Wakil Bupati di Papua

    Mendagri Lantik 5 Pj Kepala Daerah dan 1 Wakil Bupati di Papua

    Nasional
    Saat Teriakan 'Puan Presiden' Terdengar di Tengah Festival Kopi Tanah Air

    Saat Teriakan "Puan Presiden" Terdengar di Tengah Festival Kopi Tanah Air

    Nasional
    Kontras dan ICW Desak Jokowi Perbaiki Tata Kelola Penunjukan Pj Kepala Daerah

    Kontras dan ICW Desak Jokowi Perbaiki Tata Kelola Penunjukan Pj Kepala Daerah

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.