Menkeu: Perubahan Jadi "Multiyears" Sangat Dimungkinkan

Kompas.com - 10/04/2013, 11:17 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Agus Martowardojo memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (10/4/2013) sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi Hambalang. Agus mengaku akan dimintai keterangan tambahan.

"Saya diundang untuk memberikan keterangan tambahan terkait Hambalang, jadi saya datang untuk memberi keterangan tambahan," kata Agus saat tiba di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta sekitar pukul 10.00 WIB dengan didampingi sejumlah stafnya.

Agus juga menjawab pertanyaan wartawan mengenai perubahan kontrak pengadaan Hambalang menjadi tahun jamak (multiyears). Menurut Agus, perubahan tersebut sangat dimungkinkan.

"Itu semua sudah ada sistemnya, kalau seandainya ada revisi itu sangat dimungkinkan. Revisi itu bisa dilaksanakan di level cabang, kantor wilayah, kementerian, itu semua sudah ada prosedurnya," ujar Agus singkat.

Selebihnya, dia berjanji akan mengungkapkan kepada wartawan seusai pemeriksaan. Pemeriksaan ini merupakan yang kedua bagi Agus setelah dia dimintai keterangan KPK pada 19 Februari lalu. KPK memeriksa Agus karena pria yang baru terpilih sebagai Gubernur Bank Indonesia ini dianggap tahu seputar proyek Hambalang, terutama mengenai anggaran proyek Kementerian Pemuda dan Olahraga tersebut.

Seusai diperiksa KPK selama kurang lebih 10 jam pada Februari lalu, Agus menjelaskan masalah kontrak tahun jamak atau multiyears Hambalang yang persetujuannya dianggap bermasalah menurut hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Agus, kontrak tahun jamak itu tidak terkait dengan penganggaran, tetapi berkaitan dengan proses pengadaan. Kontrak tahun jamak ini, kata Agus, diajukan jika suatu kementerian atau lembaga ingin melakukan pengadaan proyek yang tidak bisa selesai dalam satu tahun dan tidak bisa dipecah-pecah dalam beberapa pengerjaan.

Selain itu, Agus mengungkapkan bahwa Menpora Andi Mallarangeng selaku pengguna anggaran merupakan pihak yang paling bertanggung jawab, baik secara formal maupun materiil, atas operasional anggaran Hambalang. Menpora, katanya, bertanggung jawab mulai dari perencanaan hingga pelaporan anggaran. Adapupun Kemenkeu, kata Agus, hanya berperan sebagai pengelola fiskal untuk menjadi bendahara umum negara dan melakukan konsolidasi rencana kerja anggaran pada kementerian.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam kasus Hambalang, KPK menetapkan empat tersangka. Mereka adalah Andi Mallarangeng, Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar, petinggi PT Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noer, dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Adapun Andi, Deddy, dan Teuku Bagus diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian negara. Sedangkan Anas diduga menerima pemberian hadiah atau janji terkait proyek Hambalang dan proyek lain.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Menag: Tak Ada Radikalisme di Pesantren, Catat Itu!

    Menag: Tak Ada Radikalisme di Pesantren, Catat Itu!

    Nasional
    Ketua DPR: Santri Harus Jadi Pelopor Penanggulangan Covid-19

    Ketua DPR: Santri Harus Jadi Pelopor Penanggulangan Covid-19

    Nasional
    Hari Santri, Wapres Harap Pesantren Terus Cetak Ulama yang Ikuti Perkembangan Zaman

    Hari Santri, Wapres Harap Pesantren Terus Cetak Ulama yang Ikuti Perkembangan Zaman

    Nasional
    Jokowi: Indonesia Harus Jadi Pusat Gravitasi Ekonomi Syariah Dunia

    Jokowi: Indonesia Harus Jadi Pusat Gravitasi Ekonomi Syariah Dunia

    Nasional
    Pemerintah Distribusikan 2,5 Juta Vaksin Pfizer ke Jabar, Jateng, dan DIY

    Pemerintah Distribusikan 2,5 Juta Vaksin Pfizer ke Jabar, Jateng, dan DIY

    Nasional
    Mantan Pegawai KPK Ajukan Banding Administratif ke Presiden Jokowi

    Mantan Pegawai KPK Ajukan Banding Administratif ke Presiden Jokowi

    Nasional
    Menag Apresiasi Kemampuan Santri dalam Hadapi Pandemi Covid-19

    Menag Apresiasi Kemampuan Santri dalam Hadapi Pandemi Covid-19

    Nasional
    Bakamla Berkomitmen Tingkatkan Kerja Sama dengan Australia Border Force

    Bakamla Berkomitmen Tingkatkan Kerja Sama dengan Australia Border Force

    Nasional
    Partai Buruh Optimis Semua Persyaratan Verifikasi KPU Lengkap pada Akhir November 2021

    Partai Buruh Optimis Semua Persyaratan Verifikasi KPU Lengkap pada Akhir November 2021

    Nasional
    Menko PMK Temukan Jumlah Vaksin Covid-19 di Sultra Sedikit, Jauh dari Target

    Menko PMK Temukan Jumlah Vaksin Covid-19 di Sultra Sedikit, Jauh dari Target

    Nasional
    Laporkan Lili Pintauli ke Dewas KPK, Novel: Lili Komunikasi dengan Lawan Politik Tersangka KPK

    Laporkan Lili Pintauli ke Dewas KPK, Novel: Lili Komunikasi dengan Lawan Politik Tersangka KPK

    Nasional
    Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Masyarakat Diminta Bijak jika Hendak Bepergian

    Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Masyarakat Diminta Bijak jika Hendak Bepergian

    Nasional
    Khalifah dan Generasi Muda, Tua Muda vs Tua Tua di Muktamar NU

    Khalifah dan Generasi Muda, Tua Muda vs Tua Tua di Muktamar NU

    Nasional
    Mahfud: Siapa Pun Pemerintahnya, Selalu Dituding Tak Mampu Laksanakan Pancasila

    Mahfud: Siapa Pun Pemerintahnya, Selalu Dituding Tak Mampu Laksanakan Pancasila

    Nasional
    Jalan Terjal Parpol Baru Nonparlemen untuk Dikenal Publik...

    Jalan Terjal Parpol Baru Nonparlemen untuk Dikenal Publik...

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.