Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penggantian Kapolri dan Panglima TNI, Jangan untuk Amankan Partai Presiden

Kompas.com - 10/04/2013, 00:08 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Percepatan pergantian Kapolri dinilai merupakan hal yang wajar dilakukan Presiden. Tetapi motif penggantian harus dipastikan tepat, bukan untuk mengamankan kepentingan partai tertentu apalagi partai yang diketuai Presiden.

"Yang perlu dikritisi adalah motif Presiden di balik penggantian Kapolri dan Panglima (TNI)," kata Wakil Ketua Komisi III Al-Muzzamil Yusuf saat dihubungi Selasa (9/4/2013). Kalau memang karena pemilu yang akan segera berlangsung dan pertimbangan Presiden demi stabilitas keamanan, menurut dia pergantian memang rasional.

"(Tapi) jangan sampai pergantian ini untuk mendukung atau mensukseskan partai Presiden," ujar Muzzamil. Kalau sampai itu terjadi, dia mengatakan citra masa akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan semakin negatif.

Komisi III, lanjut Muzzamil, hanya bisa memberikan pertimbangan kepada Presiden. Namu pengangkatan dan pemberhentian Kapolri maupun Panglima TNI adalah hak prerogatif Presiden. "Siapapun yang dipilih Presiden, harus mempunya track record yang baik. Apalagi tantangan keamanan kita sekarang tidak ringan.Berat. Butuh orang-orang yang berpotensi betul-betul," imbuh politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo akan diganti pada Agustus atau September 2013. "Panglima TNI akan memasuki masa pensiun. Kapolri sebenarnya sampai Januari tahun depan. Tapi, karena Kapolri memiliki tugas penting berkaitan dengan Pemilu 2014, justru penggantiannya tidak bisa mendekati tahun itu," ujar Presiden SBY dalam wawancara dengan Majalah Tempo seperti dikutip di situs www.setkab.go.id.

Di dalam wawancara itu, Presiden menyebutkan Panglima TNI diganti karena faktor usia. Adapun untuk Kapolri, menurut Presiden, diperlukan figur baru yang cakap dan bisa menjalankan tugas. Tidak hanya mengamankan Pemilu 2014, tapi juga mengatasi berbagai gangguan keamanan.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Geliat Politik Jelang 2014

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

    TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

    Nasional
    Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

    Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

    Nasional
    Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

    Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

    Nasional
    Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

    Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

    Nasional
    Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

    Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

    Nasional
    KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

    KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

    Nasional
    Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

    Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

    Nasional
    Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

    Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

    Nasional
    Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

    Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

    Nasional
    Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

    Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

    Nasional
    KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

    KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

    Nasional
    Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

    Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

    Nasional
    Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

    Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

    Nasional
    Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

    Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com