Kompas.com - 09/04/2013, 19:53 WIB
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie tidak mempermasalahkan para menteri untuk menjadi calon anggota legislatif. Menurut dia, dalam dunia politik hal itu sah-sah saja dilakukan.

"Ini kan politik, ya, saya pikir sah-sah saja dalam kompetisi," kata Marzuki di Jakarta, Selasa (9/4//2013).

Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu mengatakan, menteri memiliki konstituen yang besar sehingga berpeluang menjadi caleg. Tidak ada larangan yang diatur dalam undang-undang jika menteri mendaftar sebagai caleg.

"Menteri itu punya konstituen yang besar. Dalam perjalanan di mana pun, dalam kontestasi politik, orang yang punya pemilih terbesar pasti diusung. Yang penting tidak melanggar undang-undang," ujarnya.

Mengenai tanggapan negatif dari masyarakat, Marzuki tak mempermasalahkannya. Menurut dia, masyarakat bebas menilai kinerja menteri yang menjadi caleg tersebut. "Rakyat yang menilai saja, apakah yang bersangkutan bisa melepaskan tugasnya atau tidak," katanya.

Untuk diketahui, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memajukan para menteri dari partai masing-masing sebagai caleg. Partai Demokrat, misalnya, menurunkan lima menterinya menjadi caleg. Mereka adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin.

Sementara itu, PKB mengajukan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmi Faisal Zaini dan PAN mengajukan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Azhwar Abubakar dari Aceh. Selain itu, PKS juga menurunkan dua menterinya sebagai caleg, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring dan Menteri Pertanian Suswono.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dirut RSCM: Biaya Perawatan Pasien Diduga Hepatitis Akut Ditanggung BPJS Kesehatan

Dirut RSCM: Biaya Perawatan Pasien Diduga Hepatitis Akut Ditanggung BPJS Kesehatan

Nasional
Polri Libatkan Traffic Accident Analysis Usut Kecelakaan Bus di Tol Surabaya-Mojokerto

Polri Libatkan Traffic Accident Analysis Usut Kecelakaan Bus di Tol Surabaya-Mojokerto

Nasional
PDI-P Sebut Tak Perlu Umumkan Koalisi karena Bisa Usung Capres Sendiri

PDI-P Sebut Tak Perlu Umumkan Koalisi karena Bisa Usung Capres Sendiri

Nasional
Sekjen Golkar Harap Parpol Lain Bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu

Sekjen Golkar Harap Parpol Lain Bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu

Nasional
Ingatkan Menteri Tak Sibuk Manuver Capres 2024, Pimpinan Komisi II: Kerjalah Bantu Presiden

Ingatkan Menteri Tak Sibuk Manuver Capres 2024, Pimpinan Komisi II: Kerjalah Bantu Presiden

Nasional
Oditur Militer Beberkan Mengapa Alasan Kolonel Priyanto Mengaku Panik Tak Masuk Akal

Oditur Militer Beberkan Mengapa Alasan Kolonel Priyanto Mengaku Panik Tak Masuk Akal

Nasional
Menag: BPIH Lebih Besar dari Bipih, Jemaah Haji Bayar Rp39,9 Juta

Menag: BPIH Lebih Besar dari Bipih, Jemaah Haji Bayar Rp39,9 Juta

Nasional
Menag: Pemerintah Menyubsidi Jemaah Agar Biaya Haji Lebih Ringan

Menag: Pemerintah Menyubsidi Jemaah Agar Biaya Haji Lebih Ringan

Nasional
Membaca Bayangan Peta Koalisi Pilpres 2024 dalam Dominasi Kuasa PDI-P

Membaca Bayangan Peta Koalisi Pilpres 2024 dalam Dominasi Kuasa PDI-P

Nasional
Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra: Bukan Hal yang Perlu Diperdebatkan

Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra: Bukan Hal yang Perlu Diperdebatkan

Nasional
Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

Nasional
PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

Nasional
Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

Nasional
Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

Nasional
Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Kekeh Usung Airlangga Capres 2024

Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Kekeh Usung Airlangga Capres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.