Kompas.com - 09/04/2013, 17:05 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menahan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng serusai memeriksa yang bersangkutan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga Hambalang, Selasa (9/4/2013). Seusai diperiksa selama enam jam lebih, Andi meninggalkan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, didampingi adiknya, Rizal Mallarangeng, dan tim kuasa hukumnya.

"Saya baru saja menyelesaikan pemeriksaan sebagai tersangka," kata Andi, sebelum meninggalkan Gedung KPK.

Dia mengaku senang telah diperiksa KPK sehingga penyidikan kasusnya dapat segera tuntas.

"Sehingga jelas perkara ini terang, siapa pun yang salah ya harus bertanggung jawab secara hukum, yang tidak salah ya tidak salah," ujar mantan Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat ini.

Secara terpisah, Juru Bicara KPK Johan Budi mengungkapkan bahwa ditahan atau tidak ditahannya seseorang merupakan kewenangan penyidik. Ada subyektivitas penyidik yang menentukan seorang tersangka harus ditahan atau tidak. Selain itu, kata Johan, KPK biasanya menahan seorang tersangka jika berkas pemeriksaan yang bersangkutan hampir rampung atau perhitungan kerugian negara dalam kasus yang bersangkutan nyaris selesai.

"Kalau berkas pemeriksaannya sudah di atas 50 persen atau jika perhitungan kerugian negaranya hampir selesai," ujar Johan.

KPK menetapkan Andi sebagai tersangka atas dugaan bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan diri sendiri atau pihak lain sehingga merugikan keuangan negara. Ancaman hukumannya paling lama 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp 1 miliar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Perbuatan pidana itu diduga dilakukan Andi bersama anak buahnya, Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar, serta petinggi PT Adhi Karya, Teuku Bagus Muhammad Noer. Kedua orang ini pun ditetapkan sebagai tersangka. KPK juga menetapkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, sebagai tersangka atas dugaan menerima hadiah atau janji terkait proyek Hambalang dan proyek lainnya.

Saat memasuki Gedung KPK pagi tadi, Andi mengaku tidak mengerti mengapa dia dijadikan tersangka KPK. Andi mempertanyakan kesalahan apa yang dilakukannya sehingga disangka melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek Hambalang. Meskipun demikian, Andi mengaku siap jika harus ditahan KPK. Sejauh ini, belum ada tersangka Hambalang yang ditahan KPK.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

    Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

    Nasional
    KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

    KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

    Nasional
    'Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai', Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

    "Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai", Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

    Nasional
    Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

    Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

    Nasional
    Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

    Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

    Nasional
    Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

    Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

    Nasional
    Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

    Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

    Nasional
    Anggota DPR: PCR Rp 275.000 Murah bagi Pejabat, Mahal untuk Masyarakat

    Anggota DPR: PCR Rp 275.000 Murah bagi Pejabat, Mahal untuk Masyarakat

    Nasional
    Harga PCR Turun Jadi Rp 275.000, Asita Tetap Dorong Tes Rapid Antigen sebagai Syarat Perjalanan

    Harga PCR Turun Jadi Rp 275.000, Asita Tetap Dorong Tes Rapid Antigen sebagai Syarat Perjalanan

    Nasional
    Kapolri Minta Perwira Jadi Pemimpin yang Melayani Anggota dan Warga

    Kapolri Minta Perwira Jadi Pemimpin yang Melayani Anggota dan Warga

    Nasional
    Kemenkes Sebut Kasus Covid-19 Meningkat Tajam di Sejumlah Negara

    Kemenkes Sebut Kasus Covid-19 Meningkat Tajam di Sejumlah Negara

    Nasional
    Masyarakat Diminta Patuhi Imbauan Pemerintah agar Tak Bepergian Saat Libur Akhir Tahun

    Masyarakat Diminta Patuhi Imbauan Pemerintah agar Tak Bepergian Saat Libur Akhir Tahun

    Nasional
    Tarif Tes PCR Jadi Rp 275.000, Gakeslab: Reagen Teknologi Bagus Tak Masuk Harganya

    Tarif Tes PCR Jadi Rp 275.000, Gakeslab: Reagen Teknologi Bagus Tak Masuk Harganya

    Nasional
    Kemenkes Ungkap Kasus Covid-19 di 24 Daerah Ini Belum Menurun

    Kemenkes Ungkap Kasus Covid-19 di 24 Daerah Ini Belum Menurun

    Nasional
    Putusan Uji Materi UU Minerba, Jaminan Perpanjangan Izin Tambang Bertentangan dengan UUD 1945

    Putusan Uji Materi UU Minerba, Jaminan Perpanjangan Izin Tambang Bertentangan dengan UUD 1945

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.