Gerindra: Jadi Presiden, Prabowo Tak Akan Rangkap Jabatan

Kompas.com - 09/04/2013, 11:45 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Gerindra mendukung wacana larangan rangkap jabatan presiden diatur dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Presiden (Pilpres) yang kini tengah digodok Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat mengatakan, jika terpilih sebagai presiden, Prabowo Subianto, capres yang diusung Gerindra, tak akan membuat politik dinasti dan menomorduakan urusan partai.

"Kalau Prabowo jadi presiden, dia akan menomorduakan partai dan memfokuskan pikiran dan tenaganya untuk presiden," ujar Martin, Selasa (9/4/2013).

Anggota Komisi III DPR ini juga mengatakan, Prabowo tidak akan membuat politik dinasti dengan menempatkan sejumlah anggota keluarganya masuk ke dalam struktur partai.

"Tidak akan menjadikan Gerindra sebagai partai keluarga," ujarnya.

Aturan larangan rangkap jabatan

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengusulkan aturan larangan rangkap jabatan presiden masuk dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Presiden (Pilpres). Larangan ini dimaksudkan agar presiden bisa lebih fokus mengerjakan tugas-tugas kenegaraan.

"Larangan rangkap jabatan ini dimaksudkan agar presiden lebih fokus bekerja sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Posisi politik presiden harus di atas semua golongan, ormas, dan partai politik," ujar Anggota Komisi III dari Fraksi PPP Ahmad Yani, Jumat (5/4/2013).

Yani mengatakan, presiden seharusnya tidak menjadi pemimpin organisasi partai politik atau organisasi masyarakat lainnya. Hal itu, kata Yani, juga untuk menunjukkan politik kenegaraan dalam rangka penegakan konstitusi.

"Loyalitas pada partai seketika selesai sejak saat dilantik menjadi presiden. Ingat, para pendiri bangsa mencontohkan sikap negarawan dengan menanggalkan jabatan politik saat menjadi presiden. Terkait dengan usulan tersebut, Fraksi PPP setuju pembahasan UU Pilpres dilanjutkan," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Indra, juga mengungkapkan hal senada. PKS, kata Indra, mendorong agar presiden bisa lebih fokus menjalankan tugas negaranya.

"Rangkap jabatan wajib diatur, bagaimanapun bohong kalau fokus padahal rangkap jabatan," kata Indra.

Saat ini, pembahasan revisi Undang-Undang Pilpres Nomor 42 Tahun 2008 masih menemui kebuntuan. Sebanyak lima fraksi berpandangan undang-undang lama masih relevan untuk dipakai dalam Pemilu 2014. Adapun empat fraksi lain mendukung revisi UU Pilpres utamanya terkait dengan presidential threshold (PT).

Empat fraksi yang mendukung perubahan undang-undang itu yakni Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Hanura, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Forum lobi sudah dilakukan sebanyak dua kali. Pekan depan, seluruh fraksi akan melakukan kembali lobi. Jika tidak juga mencapai musyawarah mufakat, maka keputusan dilanjutkan atau tidaknya pembahasan revisi UU Pilpres akan ditentukan dalam voting pada rapat paripurna.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

    Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

    Nasional
    Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

    Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

    Nasional
    Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

    Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

    Nasional
    Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

    Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

    Nasional
    Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

    Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

    Nasional
    Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

    Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

    Nasional
    KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

    KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

    Nasional
    Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

    Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

    Nasional
    Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

    Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

    Nasional
    Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

    Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

    Nasional
    Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

    Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

    Nasional
    Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

    Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

    Nasional
    Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

    Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

    Nasional
    Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

    Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

    Nasional
    Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

    Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X