Kompas.com - 08/04/2013, 11:38 WIB
|
EditorMarcus Suprihadi

BEKASI, KOMPAS.com- Menyikapi pelbagai tindakan intoleransi terhadap kelompok agama, Forum Rohaniwan dan Lintas Iman Sejabodetabek berniat mengadukan permasalahan itu ke Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat Taufiq Kiemas, Senin (8/4/2013) ini.

Demikian diutarakan oleh Bona Sigalingging dari GKI Yasmin melalui pesan singkat.  Kegiatan itu merespon pelbagai peristiwa pelanggaran kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah akhir-akhir ini. "Aksi damai dan keprihatinan," katanya.

Intoleransi itu terlihat misalnya dalam pelarangan ibadah jemaat GKI Yasmin Kota Bogor, HKBP Filadelfia Kabupaten Bekasi, bahkan perobohan HKBP Setu di Kabupaten Bekasi. Selain itu, penyegelan dan pemagaran paksa tempat ibadah jemaah Ahmadiyah, Masjid Al-Misbah Pondok Gede. Bahkan, penganiayaan terhadap jemaah Islam Syiah.

Forum berharap MPR mendengarkan keprihatinan mereka. Sebelum kegiatan itu, khusus terkait masalah intoleransi di Kabupaten Bekasi, para pendeta se-Bekasi sempat datang dan menemui Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Senin (1/4/2013) lalu.

Para pendeta mempertanyakan sikap Pemerintah Kabupaten Bekasi yang tidak mengizinkan peribadatan HKBP Filadelfia dan HKBP Setu. Sayang, para pendeta tidak mendapat jawaban memuaskan dalam pertemuan itu. "Kami beribadat di luar tembok gereja yang dirobohkan," kata Pendeta Advent Leonard Nababan dari HKBP Setu.

Kesulitan yang sama dialami oleh jemaah Ahmadiyah. Jemaah tidak mampu melawan ketika Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi kembali menyegel Masjid Al Misbah pada Kamis (4/4/2013). Pada Jumat (5/3/2013), petugas memagari sekeliling masjid dengan seng.

"Tidak ada satu pun celah untuk kami bisa masuk masjid," kata Rahmat Rahmadijaya, imam Masjid Al Misbah. Bahkan, sejumlah jemaah yang mencoba di dalam masjid kini menderita lapar.

Jemaah hendak diberi makanan oleh warga, tetapi anehnya dilarang oleh petugas. Kalangan warga Kota Bekasi ada yang sempat mengirim kecamam melalui SMS center Pemerintah Kota Bekasi. Sebabnya, Kota Bekasi menjadi intoleran terhadap kehidupan beragama.

Pemerintah Kota Bekasi beralasan larangan aktivitas Ahmadiyah sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2008, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/Munas/VII/MUI/15 tahun 2005, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011, dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 40 Tahun 2011.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

24 Agustus, Komisi III Bakal Rapat dengan Kapolri Bahas Pembunuhan Berencana Brigadir J

24 Agustus, Komisi III Bakal Rapat dengan Kapolri Bahas Pembunuhan Berencana Brigadir J

Nasional
Komnas HAM: Bharada E Bilang Ferdy Sambo Juga Menembak Brigadir J

Komnas HAM: Bharada E Bilang Ferdy Sambo Juga Menembak Brigadir J

Nasional
Konsul Haji Ingatkan Travel Umrah Tidak Berizin Bisa Dihukum Pidana

Konsul Haji Ingatkan Travel Umrah Tidak Berizin Bisa Dihukum Pidana

Nasional
Kejagung Bantarkan Penahanan Surya Darmadi Sementara Waktu Karena Sakit

Kejagung Bantarkan Penahanan Surya Darmadi Sementara Waktu Karena Sakit

Nasional
Pernah Benarkan Ada Kekerasan Seksual terhadap Istri Ferdy Sambo, Komnas Perempuan Beri Penjelasan

Pernah Benarkan Ada Kekerasan Seksual terhadap Istri Ferdy Sambo, Komnas Perempuan Beri Penjelasan

Nasional
Tindak Lanjut Mandat Pendataan Pegawai Non-ASN

Tindak Lanjut Mandat Pendataan Pegawai Non-ASN

Nasional
Info Viral Kaisar Sambo dan Jaringan Judi 'Online' Polisi, Ini Tanggapan Polri

Info Viral Kaisar Sambo dan Jaringan Judi "Online" Polisi, Ini Tanggapan Polri

Nasional
Fraksi Golkar MPR Protes soal PPHN, Bamsoet: Bisa Kita Bicarakan di Internal Partai

Fraksi Golkar MPR Protes soal PPHN, Bamsoet: Bisa Kita Bicarakan di Internal Partai

Nasional
Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi Masih Rendah?

Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi Masih Rendah?

Nasional
Masih Dalami Kerugian Negara di Kasus Bansos, KPK: Mudah-mudahan Akhir Tahun Ada Kejelasan

Masih Dalami Kerugian Negara di Kasus Bansos, KPK: Mudah-mudahan Akhir Tahun Ada Kejelasan

Nasional
Mahfud Ungkap Alasan Pemerintah Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu Melalui Non-yudisial

Mahfud Ungkap Alasan Pemerintah Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu Melalui Non-yudisial

Nasional
KPK Condong Ingin Satukan Berkas Perkara Surya Darmadi dengan Kejagung

KPK Condong Ingin Satukan Berkas Perkara Surya Darmadi dengan Kejagung

Nasional
Hari Ini, Polri Sampaikan Hasil Pemeriksaan Istri Irjen Ferdy Sambo Terkait Tewasnya Brigadir J

Hari Ini, Polri Sampaikan Hasil Pemeriksaan Istri Irjen Ferdy Sambo Terkait Tewasnya Brigadir J

Nasional
Kepala Otorita Sebut 65 Persen Lahan IKN Akan Dijadikan Hutan Tropis

Kepala Otorita Sebut 65 Persen Lahan IKN Akan Dijadikan Hutan Tropis

Nasional
Thailand Anggap Covid-19 Jadi Flu Biasa, Indonesia Kapan?

Thailand Anggap Covid-19 Jadi Flu Biasa, Indonesia Kapan?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.