Kompas.com - 07/04/2013, 18:18 WIB
|
EditorA. Wisnubrata

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan sekretaris pribadi Abraham Samad, Wiwin Suwandi, mengaku sengaja membocorkan surat perintah penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama Anas Urbaningrum karena besarnya nilai uang yang diduga dikorupsi dalam kasus proyek Hambalang.

Dalam wawancara eksklusif dengan Kompas TV, Wiwin merasa bahwa kasus dugaan korupsi dalam proyek Hambalang ini merupakan kasus besar dibanding kasus-kasus lain yang ditangani oleh KPK. Ia menilai pembongkaran kasus Hambalang ini perlu diketahui publik.

"Saya melihat dari nilai, (dana proyek) Rp 2,1 triliun itu besar sekali. Membongkar korupsi itu kan tidak secara langsung secara keseluruhan. Yang saya pikir, kalau satu diciduk, yang lain keangkut juga," kata Wiwin dalam program Kompas Petang, Minggu (7/4/2013).

Selain terhadap Anas, KPK juga menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga yang telah mengundurkan diri, Andi Alfian Mallarangeng, sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Menanggapi pernyataan mengapa Wiwin tidak membocorkan sprindik Andi Mallarangeng, alumnus Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan itu menyatakan bahwa tidak semua pembuatan sprindik menjadi tanggung jawabnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPU Pertimbangkan Gunakan Kotak Suara Karton Kedap Air pada Pemilu 2024

    KPU Pertimbangkan Gunakan Kotak Suara Karton Kedap Air pada Pemilu 2024

    Nasional
    Luhut Diperintah Jokowi Urus Masalah Minyak Goreng, Apa Tugasnya?

    Luhut Diperintah Jokowi Urus Masalah Minyak Goreng, Apa Tugasnya?

    Nasional
    Pemerintah Bentuk Tim Khusus Tindak Mafia Tanah, KPK Dilibatkan

    Pemerintah Bentuk Tim Khusus Tindak Mafia Tanah, KPK Dilibatkan

    Nasional
    Pemerintah Kirim Surpres Pemekaran Papua ke DPR, MRP: Akal Sehatna Dimana?

    Pemerintah Kirim Surpres Pemekaran Papua ke DPR, MRP: Akal Sehatna Dimana?

    Nasional
    Daftar Lengkap Wilayah PPKM Level 1-3 Seluruh Indonesia

    Daftar Lengkap Wilayah PPKM Level 1-3 Seluruh Indonesia

    Nasional
    PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Warteg, Restoran dan Kafe 60-100 Persen

    PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Warteg, Restoran dan Kafe 60-100 Persen

    Nasional
    Gus Yahya Minta Partai Tak Gunakan NU Jadi Senjata Kompetisi Politik

    Gus Yahya Minta Partai Tak Gunakan NU Jadi Senjata Kompetisi Politik

    Nasional
    KIB Buka Pintu Cak Imin Bergabung, tapi Soal Capres Nanti Dulu

    KIB Buka Pintu Cak Imin Bergabung, tapi Soal Capres Nanti Dulu

    Nasional
    PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Supermarket, Pasar Tradisional hingga Toko Kelontong 60-100 Persen

    PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Supermarket, Pasar Tradisional hingga Toko Kelontong 60-100 Persen

    Nasional
    DPR Akan Sahkan Revisi UU PPP Hari Ini

    DPR Akan Sahkan Revisi UU PPP Hari Ini

    Nasional
    Jabodetabek PPKM Level 1, 'Work From Office' Bisa 100 Persen

    Jabodetabek PPKM Level 1, "Work From Office" Bisa 100 Persen

    Nasional
    Ke Kendal, Mensos Risma Serahkan Donasi Rp 67,7 Juta kepada Penderita Tumor Otak

    Ke Kendal, Mensos Risma Serahkan Donasi Rp 67,7 Juta kepada Penderita Tumor Otak

    Nasional
    Ketika Eks Pegawai Tawarkan Bantuan ke KPK untuk Cari Harun Masiku

    Ketika Eks Pegawai Tawarkan Bantuan ke KPK untuk Cari Harun Masiku

    Nasional
    Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

    Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

    Nasional
    KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat bagi Koruptor

    KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat bagi Koruptor

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.