Kompas.com - 05/04/2013, 12:17 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Dradjad Wibowo mengatakan, perpanjangan waktu pengumpulan daftar calon anggota legislatif sementara (DCS) tidak berpengaruh apa pun bagi partainya. Namun, keputusan perpanjangan waktu pengumpulan itu hanya menunjukkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak disiplin dalam menaati tenggat waktu.

"Untuk PAN tidak banyak pengaruhnya karena sejak 2010, PAN sudah menerapkan kebijakan pencalegan dini. Jadi daftar nama caleg sudah masuk sejak lama," ujar Dradjad saat dihubungi Kamis (4/4/2013).

Dradjad menilai, perpanjangan waktu ini tidak perlu jika semua partai politik sudah mempersiapkan diri sejak dini. Lagi pula, lanjutnya, semua partai politik sebenarnya sudah tahu tenggat waktu pengumpulan DCS.

"Kalau semua partai disiplin dan berkomitmen terhadap jadwal yang sudah lama disosialisaikan, mestinya tidak ada kebutuhan memperpanjang deadline DCS. Negara ini defisit disiplin dan komitmen terhadap hal yang baik," kritik Dradjad.

Ekonom yang juga mantan anggota Dewan ini menilai, Komisi Pemilihan Umum dan partai-partai seharusnya memberikan contoh yang baik terhadap disiplin tenggat waktu.

"Seperti dalam permainan bola, semua disiplin terhadap tenggat waktu. Jadi adil, idealnya seperti itu," kata Dradjad.

Seperti diberitakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperpanjang waktu pendaftaran bagi calon anggota legislatif DPR, DPRD, dan DPD. Sebelumnya, pendaftaran caleg digelar pada 9-15 April 2013. Namun, dalam peraturan baru KPU, pendaftaran caleg diperpanjang hingga 22 April 2013. Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, perpanjangan waktu pendaftaran ini untuk memberikan waktu yang lebih panjang bagi caleg dalam menggalang dukungan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami melihat jika waktu pendaftaran itu sendiri sangat padat, baik untuk calon yang akan mendaftar maupun bagi kami. Sehingga, waktunya perlu kami panjangkan," kata Hadar.

Dengan perpanjangan waktu ini, diharapkan KPU memiliki waktu yang lebih lama untuk memeriksa daftar caleg sementara. Ia membantah bahwa perpanjangan ini untuk mengakomodasi kepentingan partai tertentu. "Kami tidak membela siapa pun. Dan anggapan yang menilai kami tidak profesional saya kira tidak benar," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Dodi Reza Alex Noerdin Diduga Rekayasa Proyek, KPK Sebut Fee 10 Persen

    Dodi Reza Alex Noerdin Diduga Rekayasa Proyek, KPK Sebut Fee 10 Persen

    Nasional
    Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

    Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

    Nasional
    Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

    Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

    Nasional
    Hormati Hukum, Partai Golkar Prihatin Kasus Korupsi Menjerat Dodi Alex Noerdin

    Hormati Hukum, Partai Golkar Prihatin Kasus Korupsi Menjerat Dodi Alex Noerdin

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Jokowi Malu Buka Investasi Tak Direspons | Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka KPK

    [POPULER NASIONAL] Jokowi Malu Buka Investasi Tak Direspons | Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka KPK

    Nasional
    Dirgahayu Korps Paskhas TNI AU, Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadatjana

    Dirgahayu Korps Paskhas TNI AU, Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadatjana

    Nasional
    Ingin Konsolidasi, Golkar Bersedia Rangkul Tokoh Politik yang Juga Mantan Kader

    Ingin Konsolidasi, Golkar Bersedia Rangkul Tokoh Politik yang Juga Mantan Kader

    Nasional
    Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

    Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

    Nasional
    Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3T untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

    Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3T untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

    Nasional
    KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

    KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

    Nasional
    OTT Bupati Musi Banyuasin, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar dari Tas dan Rp 270 Juta dari Kantung Plastik

    OTT Bupati Musi Banyuasin, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar dari Tas dan Rp 270 Juta dari Kantung Plastik

    Nasional
    BEM UNJ Tolak Rencana Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa ke Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

    BEM UNJ Tolak Rencana Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa ke Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

    Nasional
    Kronologi OTT Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

    Kronologi OTT Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

    Nasional
    Sebaran 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Sebaran 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Bupati Musi Banyuasin Dijanjikan Uang Rp 2,6 Miliar oleh Direktur Perusahaan Pemenang Tender

    Bupati Musi Banyuasin Dijanjikan Uang Rp 2,6 Miliar oleh Direktur Perusahaan Pemenang Tender

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.