Kompas.com - 05/04/2013, 10:54 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembahasan Revisi Undang-undang Pemilihan Presiden (Pilpres) Nomor 42 Tahun 2008 kembali menemui kebuntuan. Setiap fraksi masih tetap pada pandangannya masing-masing dalam forum lobi yang sudah dilakukan dua kali. Jika lobi ketiga masih tak mencapai kesepakatan, maka nasib RUU Pilpres akan ditentukan dalam rapat paripurna melalui mekanisme voting.

Ketua Badan Legislasi DPR Ignatius Mulyono mengatakan, setidaknya ada lima fraksi yang kini menyatakan tidak mau melakukan perubahan. Kelima fraksi itu yakni Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Sementara fraksi yang mendukung dilakukannya revisi yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Gerindra.

Sikap fraksi terakhir itu merupakan hasil lobi yang berujung kebuntuan pada Kamis (4/4/2013). Ignatius mengakui saat ini pembahasan RUU Pilpres masih berkutat pada presidential treshold (PT). "Ada yang minta 3,5 persen kursi atau 4 persen suara sah nasional. Bahkan ada yang meminta 0 persen. Jadi partai apa pun ke DPR boleh mengajukan calon," ujar Ignatius di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis malam.

Lantaran tak mencapai musyawarah mufakat, Ignatius yang memimpin rapat tertutup pembahasan RUU Pilpres ini pun memutuskan kembali menunda pengambilan keputusan. Forum menyetujui perlunya dilakukan upaya lobi ketiga kalinya. "Nanti akan dirapatkan pada Rabu (10/4/2013) besok lagi. Kalau masih belum juga, nanti akan diputuskan voting di paripurna," imbuh Ignatius.

PDI Perjuangan Ubah Sikap

Fraksi PDI Perjuangan yang pada mulanya mendukung revisi UU Pilpres mengubah sikap dengan menyatakan undang-undang itu tak perlu direvisi. Hal ini melihat pembahasan yang ada di Baleg masih seputar PT.

"Kalau cuma soal PT, sikap kami tetap, tidak perlu direvisi. Kami mau memperkuat sistem presidential kok. Saya melihat, pembahasan di Baleg hanya soal itu, sehingga kami mengambil sikap tegas, tidak perlu diubah," imbuh politisi PDI Perjuangan, Arif Wibowo.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menjelaskan, Fraksi PDI Perjuangan sejak awal sebenarnya ingin agar Undang-undang itu diubah. Namun, perubahan perlu dilakukan pada batas dana kampanye dan evaluasi pemilu presiden. "Tapi nyatanya, pembicaraan hanya soal PT. Jadi, kami menolak jika diubah hanya ini. Kalau Rabu masih mentok, kami siap dibawa ke paripurna untuk voting," kata Arif.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rabu Ini, Munarman Dijadwalkan Jalani Sidang Pembacaan Dakwaan Kasus Terorisme

Rabu Ini, Munarman Dijadwalkan Jalani Sidang Pembacaan Dakwaan Kasus Terorisme

Nasional
PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Pemerintah Diminta Tidak Lengah

PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Pemerintah Diminta Tidak Lengah

Nasional
UPDATE: Laju Penularan Covid-19 di Titik Rendah, Omicron Diduga Sudah Ada di RI

UPDATE: Laju Penularan Covid-19 di Titik Rendah, Omicron Diduga Sudah Ada di RI

Nasional
Perjalanan Karier Novel Baswedan, dari Polri Kembali Lagi ke Polri...

Perjalanan Karier Novel Baswedan, dari Polri Kembali Lagi ke Polri...

Nasional
Saat 44 Eks KPK Terima Tawaran Jadi ASN di Polri

Saat 44 Eks KPK Terima Tawaran Jadi ASN di Polri

Nasional
Dibatalkannya PPKM Level 3 Saat Natal dan Tahun Baru 2022

Dibatalkannya PPKM Level 3 Saat Natal dan Tahun Baru 2022

Nasional
PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Masyarakat Diminta Tak Abaikan Protokol Kesehatan

PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Masyarakat Diminta Tak Abaikan Protokol Kesehatan

Nasional
Soal Isu Reshuffle Kabinet, Arsul Sani: Hanya Pak Jokowi dan Allah yang Tahu

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Arsul Sani: Hanya Pak Jokowi dan Allah yang Tahu

Nasional
Muktamar Ke-34 NU Akan Digelar 23-25 Desember 2021 di Lampung

Muktamar Ke-34 NU Akan Digelar 23-25 Desember 2021 di Lampung

Nasional
Saksi Akui Angin Prayitno Titipkan 81 SHM Tanah agar Tidak Disita KPK

Saksi Akui Angin Prayitno Titipkan 81 SHM Tanah agar Tidak Disita KPK

Nasional
Cerita Warga ke Jokowi soal Detik-detik Erupsi Semeru...

Cerita Warga ke Jokowi soal Detik-detik Erupsi Semeru...

Nasional
Hujan dan Ledakan di Gunung Semeru, Pencarian Korban Sulit Dilakukan

Hujan dan Ledakan di Gunung Semeru, Pencarian Korban Sulit Dilakukan

Nasional
Diperiksa KPK dalam Kasus Bupati Musi Banyuasin, Istri Alex Noerdin Irit Bicara

Diperiksa KPK dalam Kasus Bupati Musi Banyuasin, Istri Alex Noerdin Irit Bicara

Nasional
Penularan Covid-19 Rendah, Kemenkes: Jangan Lengah, Varian Delta Mendominasi dan Punya 23 Mutasi

Penularan Covid-19 Rendah, Kemenkes: Jangan Lengah, Varian Delta Mendominasi dan Punya 23 Mutasi

Nasional
UPDATE Erupsi Semeru: 34 Orang Meninggal Dunia, 22 Orang Hilang

UPDATE Erupsi Semeru: 34 Orang Meninggal Dunia, 22 Orang Hilang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.