Kompas.com - 05/04/2013, 10:54 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembahasan Revisi Undang-undang Pemilihan Presiden (Pilpres) Nomor 42 Tahun 2008 kembali menemui kebuntuan. Setiap fraksi masih tetap pada pandangannya masing-masing dalam forum lobi yang sudah dilakukan dua kali. Jika lobi ketiga masih tak mencapai kesepakatan, maka nasib RUU Pilpres akan ditentukan dalam rapat paripurna melalui mekanisme voting.

Ketua Badan Legislasi DPR Ignatius Mulyono mengatakan, setidaknya ada lima fraksi yang kini menyatakan tidak mau melakukan perubahan. Kelima fraksi itu yakni Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Sementara fraksi yang mendukung dilakukannya revisi yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Gerindra.

Sikap fraksi terakhir itu merupakan hasil lobi yang berujung kebuntuan pada Kamis (4/4/2013). Ignatius mengakui saat ini pembahasan RUU Pilpres masih berkutat pada presidential treshold (PT). "Ada yang minta 3,5 persen kursi atau 4 persen suara sah nasional. Bahkan ada yang meminta 0 persen. Jadi partai apa pun ke DPR boleh mengajukan calon," ujar Ignatius di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis malam.

Lantaran tak mencapai musyawarah mufakat, Ignatius yang memimpin rapat tertutup pembahasan RUU Pilpres ini pun memutuskan kembali menunda pengambilan keputusan. Forum menyetujui perlunya dilakukan upaya lobi ketiga kalinya. "Nanti akan dirapatkan pada Rabu (10/4/2013) besok lagi. Kalau masih belum juga, nanti akan diputuskan voting di paripurna," imbuh Ignatius.

PDI Perjuangan Ubah Sikap

Fraksi PDI Perjuangan yang pada mulanya mendukung revisi UU Pilpres mengubah sikap dengan menyatakan undang-undang itu tak perlu direvisi. Hal ini melihat pembahasan yang ada di Baleg masih seputar PT.

"Kalau cuma soal PT, sikap kami tetap, tidak perlu direvisi. Kami mau memperkuat sistem presidential kok. Saya melihat, pembahasan di Baleg hanya soal itu, sehingga kami mengambil sikap tegas, tidak perlu diubah," imbuh politisi PDI Perjuangan, Arif Wibowo.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menjelaskan, Fraksi PDI Perjuangan sejak awal sebenarnya ingin agar Undang-undang itu diubah. Namun, perubahan perlu dilakukan pada batas dana kampanye dan evaluasi pemilu presiden. "Tapi nyatanya, pembicaraan hanya soal PT. Jadi, kami menolak jika diubah hanya ini. Kalau Rabu masih mentok, kami siap dibawa ke paripurna untuk voting," kata Arif.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kata Menkes, Ini Tiga Vaksin Covid-19 yang Disiapkan untuk Anak 5-11 Tahun

Kata Menkes, Ini Tiga Vaksin Covid-19 yang Disiapkan untuk Anak 5-11 Tahun

Nasional
Menkes Sebut Obat Molnupiravir Digunakan untuk Cegah Pasien Covid-19 Dirawat di RS

Menkes Sebut Obat Molnupiravir Digunakan untuk Cegah Pasien Covid-19 Dirawat di RS

Nasional
Zulhas Sebut PAN Tak Mau Terapkan Politik Gincu yang Minim Substansi

Zulhas Sebut PAN Tak Mau Terapkan Politik Gincu yang Minim Substansi

Nasional
Di Depan Kader PAN, Sutrisno Bachir: Kalau Mau Partai Besar, Harus Turun ke Bawah

Di Depan Kader PAN, Sutrisno Bachir: Kalau Mau Partai Besar, Harus Turun ke Bawah

Nasional
Menkes Sebut Vaksin AstraZeneca Hasil Hibah di Yogyakarta Mendekati Kedaluwarsa

Menkes Sebut Vaksin AstraZeneca Hasil Hibah di Yogyakarta Mendekati Kedaluwarsa

Nasional
Panglima TNI Kirim 30 Nakes ke Sumedang untuk Percepatan Penanganan Covid-19

Panglima TNI Kirim 30 Nakes ke Sumedang untuk Percepatan Penanganan Covid-19

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Ditarget 2022, Sasar Lansia dan Kelompok Defisiensi Imunitas

Vaksinasi Dosis Ketiga Ditarget 2022, Sasar Lansia dan Kelompok Defisiensi Imunitas

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Jajarannya Waspadai Potensi Lonjakan Kasus Covid-19

Panglima TNI Perintahkan Jajarannya Waspadai Potensi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ketua DPR Minta BSSN Segera Berbenah Pasca-peretasan

Ketua DPR Minta BSSN Segera Berbenah Pasca-peretasan

Nasional
Jokowi: Kemitraan ASEAN dan Korsel Harus Fokus pada Ekonomi Hijau dan Digital

Jokowi: Kemitraan ASEAN dan Korsel Harus Fokus pada Ekonomi Hijau dan Digital

Nasional
Situs Judi dan Pornografi Online belum Ditutup, Polisi Masih Lakukan Pengembangan

Situs Judi dan Pornografi Online belum Ditutup, Polisi Masih Lakukan Pengembangan

Nasional
Di KTT, Jokowi Sebut ASEAN Tak Ingin Terjebak Rivalitas dengan China

Di KTT, Jokowi Sebut ASEAN Tak Ingin Terjebak Rivalitas dengan China

Nasional
Dewas Proses Laporan Novel terhadap Lili Pintauli Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

Dewas Proses Laporan Novel terhadap Lili Pintauli Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

Nasional
Pemerintah Diminta Kaji Lagi Rencana PCR Jadi Syarat Semua Moda Transportasi

Pemerintah Diminta Kaji Lagi Rencana PCR Jadi Syarat Semua Moda Transportasi

Nasional
Wamenkes Minta Masyarakat Tak Larut dalam Euforia Penurunan Kasus Covid-19

Wamenkes Minta Masyarakat Tak Larut dalam Euforia Penurunan Kasus Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.