Serang Warga Sipil, Penyerangan LP Terindikasi Pelanggaran HAM Berat

Kompas.com - 04/04/2013, 22:24 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar meminta pelaku penembakan empat orang tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta, dapat diadili di Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM). Dia mensinyalir 11 anggota Grup II Kopassus Kartasura yang telah menghabisi keempat tahanan tersebut sudah melakukan pelanggaran HAM berat.

"Mereka (pelaku) sudah seharusnya dibawa ke ranah pidana umum, dan kalau bisa dibawa ke pengadilan HAM. Karena di sini sudah terjadi pelanggaran HAM berat," kata Haris Azhar saat dihubungi, Kamis (4/4/2013) malam. Dia juga meminta kasus ini diungkap hingga tuntas karena disinyalir ada petinggi TNI dan Polri yang tahu penyerangan ini.

Haris mengaku mendengar informasi ada pertemuan petinggi Polri dan TNI, setelah terjadi penyerangan di Hugo's Cafe pada 19 Maret 2013. "Diduga sudah dibicarakan soal eksekusi itu. Oleh karena itu, perlu juga diusut soal itu," papar Haris.

Selain itu, aparat juga diminta untuk mengungkap penggunaan senjata yang dipakai oleh pelaku dalam penyerangan lapas tersebut. "Kalau memang itu senjata yang diduga digunakan oleh TNI, harus diungkap," kata dia.

Meski demikian, Haris tetap mengapresiasi langkah Tim Investigasi TNI AD yang mau mengakui adanya keterlibatan oknum anggota yang diduga dilakukan oleh Grup II Kopassus Kartasura. "Saya puji langkah mereka. Sekarang yang harus dilakukan yaitu Tim Investigasi TNI AD mau bekerja sama dengan Polri dan Komnas HAM untuk mengungkap kasus ini dengan cara berbagi data yang telah diperoleh," katanya.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Oknum Kopassus Serang LP Cebongan

Baca tentang
    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ronny Sompie: Imigrasi Tak Pernah Terbitkan Pencekalan Rizieq Shihab

    Ronny Sompie: Imigrasi Tak Pernah Terbitkan Pencekalan Rizieq Shihab

    Nasional
    Sandiaga Klaim PKS Akan Putuskan Cawagub DKI dari 4 Nama yang Diajukan Gerindra

    Sandiaga Klaim PKS Akan Putuskan Cawagub DKI dari 4 Nama yang Diajukan Gerindra

    Nasional
    Bambang Soesatyo Akan Temui Surya Paloh Bahas Amendemen Terbatas UUD 1945

    Bambang Soesatyo Akan Temui Surya Paloh Bahas Amendemen Terbatas UUD 1945

    Nasional
    KPK Panggil Kembali Anak Yasonna Laoly Senin Depan

    KPK Panggil Kembali Anak Yasonna Laoly Senin Depan

    Nasional
    Komisi I DPR: Menlu Tak Pernah Kirim Surat Pencekalan Rizieq Shihab ke Saudi

    Komisi I DPR: Menlu Tak Pernah Kirim Surat Pencekalan Rizieq Shihab ke Saudi

    Nasional
    Bertemu Dubes Arab Saudi, Prabowo Tak Bahas Rizieq Shihab

    Bertemu Dubes Arab Saudi, Prabowo Tak Bahas Rizieq Shihab

    Nasional
    Perludem Usulkan Pembiayaan Partai Politik oleh Negara

    Perludem Usulkan Pembiayaan Partai Politik oleh Negara

    Nasional
    Soal Rizieq, Sandiaga Yakin Ada Solusi Setelah Prabowo-Jokowi Bersatu

    Soal Rizieq, Sandiaga Yakin Ada Solusi Setelah Prabowo-Jokowi Bersatu

    Nasional
    Ketua MPR: PAN Dukung Amendemen Terbatas UUD 1945 untuk Hidupkan GBHN

    Ketua MPR: PAN Dukung Amendemen Terbatas UUD 1945 untuk Hidupkan GBHN

    Nasional
    Ketua MPR: Tiga Parpol Belum Sepakat Amendemen Terbatas UUD 1945

    Ketua MPR: Tiga Parpol Belum Sepakat Amendemen Terbatas UUD 1945

    Nasional
    Pilkada Tak Langsung Dinilai Tak Selesaikan Masalah jika Parpol Tak Berbenah

    Pilkada Tak Langsung Dinilai Tak Selesaikan Masalah jika Parpol Tak Berbenah

    Nasional
    Saat Jokowi Terkesan dengan Foto Dirinya Gendong Anak Papua 

    Saat Jokowi Terkesan dengan Foto Dirinya Gendong Anak Papua 

    Nasional
    Gugat UU Pilkada, Perludem Minta MK Hilangkan Status Kawin sebagai Syarat Pemilih

    Gugat UU Pilkada, Perludem Minta MK Hilangkan Status Kawin sebagai Syarat Pemilih

    Nasional
    Situs CPNS Sempat Sulit Diakses, Ini Penjelasan Menpan RB...

    Situs CPNS Sempat Sulit Diakses, Ini Penjelasan Menpan RB...

    Nasional
    Dirjen Imigrasi Sebut 'Surat Pencekalan' Rizieq Shihab Samar-samar dan Tak Jelas

    Dirjen Imigrasi Sebut 'Surat Pencekalan' Rizieq Shihab Samar-samar dan Tak Jelas

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X