Serang Warga Sipil, Penyerangan LP Terindikasi Pelanggaran HAM Berat

Kompas.com - 04/04/2013, 22:24 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar meminta pelaku penembakan empat orang tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta, dapat diadili di Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM). Dia mensinyalir 11 anggota Grup II Kopassus Kartasura yang telah menghabisi keempat tahanan tersebut sudah melakukan pelanggaran HAM berat.

"Mereka (pelaku) sudah seharusnya dibawa ke ranah pidana umum, dan kalau bisa dibawa ke pengadilan HAM. Karena di sini sudah terjadi pelanggaran HAM berat," kata Haris Azhar saat dihubungi, Kamis (4/4/2013) malam. Dia juga meminta kasus ini diungkap hingga tuntas karena disinyalir ada petinggi TNI dan Polri yang tahu penyerangan ini.

Haris mengaku mendengar informasi ada pertemuan petinggi Polri dan TNI, setelah terjadi penyerangan di Hugo's Cafe pada 19 Maret 2013. "Diduga sudah dibicarakan soal eksekusi itu. Oleh karena itu, perlu juga diusut soal itu," papar Haris.

Selain itu, aparat juga diminta untuk mengungkap penggunaan senjata yang dipakai oleh pelaku dalam penyerangan lapas tersebut. "Kalau memang itu senjata yang diduga digunakan oleh TNI, harus diungkap," kata dia.

Meski demikian, Haris tetap mengapresiasi langkah Tim Investigasi TNI AD yang mau mengakui adanya keterlibatan oknum anggota yang diduga dilakukan oleh Grup II Kopassus Kartasura. "Saya puji langkah mereka. Sekarang yang harus dilakukan yaitu Tim Investigasi TNI AD mau bekerja sama dengan Polri dan Komnas HAM untuk mengungkap kasus ini dengan cara berbagi data yang telah diperoleh," katanya.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Oknum Kopassus Serang LP Cebongan

Baca tentang
    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Politisi PDI-P Minta KPK Diaudit atas Penghentian Penyelidikan 36 Kasus

    Politisi PDI-P Minta KPK Diaudit atas Penghentian Penyelidikan 36 Kasus

    Nasional
    Elektabilitas Anies Rendah, Golkar: kalau Tinggi Bisa 'Digebuk' Ramai-ramai

    Elektabilitas Anies Rendah, Golkar: kalau Tinggi Bisa "Digebuk" Ramai-ramai

    Nasional
    Elektabilitas 10,7 Persen, Golkar: 'Starting Point' yang Luar Biasa

    Elektabilitas 10,7 Persen, Golkar: "Starting Point" yang Luar Biasa

    Nasional
    61,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah, Golkar: Masih Bisa Naik Turun

    61,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah, Golkar: Masih Bisa Naik Turun

    Nasional
    Survei: Elektabilitas PDI-P Tertinggi Dibandingkan Golkar dan Gerindra

    Survei: Elektabilitas PDI-P Tertinggi Dibandingkan Golkar dan Gerindra

    Nasional
    Survei: Masalah Banjir DKI jadi Penyebab Elektabilitas Anies Anjlok

    Survei: Masalah Banjir DKI jadi Penyebab Elektabilitas Anies Anjlok

    Nasional
    Capres dari Militer Diprediksi Mendapat Elektabilitas Tinggi pada Pilpres 2024

    Capres dari Militer Diprediksi Mendapat Elektabilitas Tinggi pada Pilpres 2024

    Nasional
    Sempat jadi Buron, Tersangka Penipu Putri Arab Saudi Ditangkap di Palembang

    Sempat jadi Buron, Tersangka Penipu Putri Arab Saudi Ditangkap di Palembang

    Nasional
    Menurut Survei, Ini Kriteria Capres-Cawapres yang Akan Dipilih pada Pemilu 2024

    Menurut Survei, Ini Kriteria Capres-Cawapres yang Akan Dipilih pada Pemilu 2024

    Nasional
    Mahfudz Siddiq: Partai Gelora Ini PKS yang Lebih Mengindonesia

    Mahfudz Siddiq: Partai Gelora Ini PKS yang Lebih Mengindonesia

    Nasional
    Survei: Mayoritas Responden Ingin Pileg dan Pilpres 2024 Dipisah

    Survei: Mayoritas Responden Ingin Pileg dan Pilpres 2024 Dipisah

    Nasional
    Survei Indo Barometer: Tiga Menteri Jokowi dengan Elektabilitas Tertinggi pada Pilpres 2024

    Survei Indo Barometer: Tiga Menteri Jokowi dengan Elektabilitas Tertinggi pada Pilpres 2024

    Nasional
    Tingkat Kepuasan Publik Terhadap DPR di Atas 50 Persen, Apa Sebabnya?

    Tingkat Kepuasan Publik Terhadap DPR di Atas 50 Persen, Apa Sebabnya?

    Nasional
    Survei PRC dan PPI: 50,5 Persen Responden Anggap Kinerja DPR Baik

    Survei PRC dan PPI: 50,5 Persen Responden Anggap Kinerja DPR Baik

    Nasional
    Survei: Anies jadi Lawan Terberat Prabowo jika Maju pada Pilpres 2024

    Survei: Anies jadi Lawan Terberat Prabowo jika Maju pada Pilpres 2024

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X