Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Buronan DPR, Dahlan Garuk-garuk Kepala

Kompas.com - 04/04/2013, 18:22 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri BUMN Dahlan Iskan disebut oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai buronan. Pasalnya, Dahlan berkali-kali tidak memenuhi panggilan tiga Komisi di DPR, yakni Komisi VII, Komisi IX, dan Komisi XI untuk membahas masalah yang berbeda-beda.

Bagaimana tanggapan Dahlan? Berikut kutipan wawancara dengan Dahlan seusai sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (4/4/2013) sore. Ketika itu, Dahlan sedang berjalan menuju mobil dinasnya.

T: Anda disebut buronan oleh anggota DPR. Tanggapannya?
J: Hehehe, yah enggak apa-apa

T: Tanggapan Anda bahwa pimpinan DPR kirim surat ke Presiden terkait Anda?
J: Enggak ada komentar

T: Adakah instruksi Presiden agar Anda penuhi panggilan DPR?
J: Hari Senin (8/4/2013) nanti saya hadir di Komisi VI

T: Masalah Anda kan bukan dengan Komisi VI, tapi Komisi VII, IX, dan XI?
J: (Dahlan hanya diam)

T: Anggota Dewan desak Anda harus hadir?
J: (diam sesaat) enggak apa-apa

T: Anda akan datang?
J: (Dahlan hanya menggaruk-garuk kepala)

T: Anda datang tidak?
J: Ya datanglah, masa enggak datang

T: Di tiga Komisi itu?
J: (Diam sesaat) Hari Senin saya datang di Komisi VI. Di Komisi VI kan saya selalu hadir.

T: Komisi yang lain gimana?
J: (Dahlan hanya diam lalu berjalan menuju mobilnya)

Sebelumnya, Presiden menginstruksikan agar Dahlan menjaga komunikasi yang baik dengan DPR. Jika memang diminta hadir oleh DPR, maka Presiden menginstruksikan Dahlan untuk hadir.

"Kami kira jelas pesan Presiden kepada Menteri BUMN (Dahlan) agar berkomunkasi baik dengan lembaga negara. Bapak Presiden ingin agar hubungan dengan lembaga negara berjalan baik, dinamis, harmonis," kata Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha.

Pimpinan DPR kembali menyurati Presiden setelah Komisi IX mengeluhkan sikap Dahlan yang tiga kali mangkir dari panggilan untuk membahas nasib pekerja BUMN. Sebelumnya, pimpinan DPR juga sudah mengirim surat ke Presiden terkait Dahlan.

Ketua Komisi IX Ribka Tjibtaning meminta bantuan pimpinan DPR untuk memanggil paksa Dahlan. "Komisi IX sudah kehilangan akal bagaimana mendatangkan Dahlan. Jadi sekarang Dahlan buronan DPR dan kaum buruh. Wanted Dahlan Iskan," kata Ribka.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com