Kompas.com - 04/04/2013, 17:56 WIB
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepolisian Republik Indonesia mendukung rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP yang mengatur tentang praktik santet. RUU KUHP kini sudah dipegang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan dinilai bisa menyempurnakan pasal santet yang cukup mandul dalam KUHP lama.

Kepala Biro Penyusunan dan Penyuluhan Hukum Mabes Polri Brigadir Jenderal (Pol) Bambang Sri Herwanto mengatakan, praktik santet sebenarnya sudah diadopsi dalam tiga pasal pada KUHP, yakni Pasal 545, 546, dan 547. Pasal 545 mengatur larangan seseorang berprofesi sebagai tukang ramal atau penafsir mimpi. Pasal 546 melarang penjualan benda-benda berdaya magis, sedangkan Pasal 547 melarang seseorang untuk memengaruhi jalannya sidang dengan menggunakan jimat dan mantra.

"Namun, pasal-pasal tersebut dapat dikatakan pasal mandul karena tidak pernah diterapkan dalam praktik. Artinya kriminalisasi delik santet bukanlah hal baru," ujar Bambang dalam diskusi yang dilakukan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di kompleks Gedung Parlemen, Kamis (4/4/2013).

Bambang mengatakan, RUU KUHP ini menonjolkan larangan terhadap propaganda atau promosi jasa praktik magis untuk mencegah adanya usaha penipuan terhadap masyarakat. Caranya dengan memberikan harapan melalui kekuatan magis yang tidak perlu dilengkapi dengan adanya akibat magis yang ditimbulkan karena pembuktiannya sulit.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 293 RUU KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Pihak yang mengambil keuntungan dari promosi diri sebagai dukun santet bisa mendapat pidana tambahan sepertiga dari pidana sebelumnya.

"Delik santet ini dapat digolongkan sebagai delik formal yang menekankan dilarangnya perbuatan, bukan akibat dari perbuatan," kata Bambang.

Bambang mendukung adanya pengaturan soal perkara santet dalam perundang-undangan karena praktik santet memang benar-benar terjadi. Menurut Bambang, polisi memerlukan suatu landasan hukum yang pasti untuk menindak tindakan yang dianggap merugikan masyarakat.

"Praktik perdukunan saat ini semakin berani menampakkan diri ke hadapan publik, bahkan juga sudah memanfaatkan iklan di media massa atau media sosial. Atas dasar kepercayaan yang begitu kuat, tidak jarang mereka dituduh sebagai pelaku santet yang menyebabkan kematian seseorang menjadi korban main hakim sendiri," kata Bambang.

Kejahatan-kejahatan ilmu hitam dibahas dan diatur dalam RUU KUHP yang tengah digodok Dewan Perwakilan Rakyat. Setiap orang yang berupaya menawarkan kemampuan magisnya bisa terancam pidana lima tahun penjara. Aturan tersebut diatur dalam Bab V tentang Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum yang secara khusus dicantumkan dalam Pasal 293. Berikut ini kutipan pasal yang mengatur tentang santet dan ilmu hitam lainnya itu:

"(1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV;

(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidananya ditambah dengan sepertiga."

Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa ketentuan itu dimaksudkan untuk mengatasi keresahan masyarakat yang ditimbulkan oleh praktik ilmu hitam (black magic) yang secara hukum menimbulkan kesulitan dalam pembuktiannya. Ketentuan ini dimaksudkan juga untuk mencegah secara dini dan mengakhiri praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap seseorang yang dituduh sebagai dukun teluh (santet).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    RSCM: Penularan Hepatitis Akut Melalui Saluran Cerna dan Pernapasan

    RSCM: Penularan Hepatitis Akut Melalui Saluran Cerna dan Pernapasan

    Nasional
    Polri: Sopir Bus yang Kecelakaan di Tol Sumo Diduga Pakai Narkotika dan Tak Punya SIM

    Polri: Sopir Bus yang Kecelakaan di Tol Sumo Diduga Pakai Narkotika dan Tak Punya SIM

    Nasional
    Alasan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker: Covid-19 Semakin Terkendali

    Alasan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker: Covid-19 Semakin Terkendali

    Nasional
    Penderita Batuk-Pilek Disarankan Tetap Pakai Masker

    Penderita Batuk-Pilek Disarankan Tetap Pakai Masker

    Nasional
    Polri Sebut Sebagian dari 24 Teroris Pendukung ISIS Lakukan Baiat Lewat WhatsApp

    Polri Sebut Sebagian dari 24 Teroris Pendukung ISIS Lakukan Baiat Lewat WhatsApp

    Nasional
    Densus Sita Senjata Api dari Penangkapan 24 Tersangka Teroris MIT Poso dan ISIS

    Densus Sita Senjata Api dari Penangkapan 24 Tersangka Teroris MIT Poso dan ISIS

    Nasional
    Jokowi Longgarkan Aturan Pemakian Masker Masyarakat di Area Terbuka

    Jokowi Longgarkan Aturan Pemakian Masker Masyarakat di Area Terbuka

    Nasional
    Jokowi: Lansia, Penderita Komorbid, dan Warga yang Batuk-Pilek Tetap Disarankan Pakai Masker

    Jokowi: Lansia, Penderita Komorbid, dan Warga yang Batuk-Pilek Tetap Disarankan Pakai Masker

    Nasional
    Kompolnas Minta Penahanan 40 Petani Bengkulu Ditangguhkan, Akan Klarifikasi ke Kapolda

    Kompolnas Minta Penahanan 40 Petani Bengkulu Ditangguhkan, Akan Klarifikasi ke Kapolda

    Nasional
    Usulan Masa Kampanye Jadi 75 Hari Dinilai Terlalu Singkat

    Usulan Masa Kampanye Jadi 75 Hari Dinilai Terlalu Singkat

    Nasional
    RSCM: Tak Ada Kontak Erat dari Hepatitis Akut di DKI Jakarta

    RSCM: Tak Ada Kontak Erat dari Hepatitis Akut di DKI Jakarta

    Nasional
    Profil Partai Pelita, Parpol Bentukan Din Syamsuddin yang Bersiap Ramaikan Pemilu 2024

    Profil Partai Pelita, Parpol Bentukan Din Syamsuddin yang Bersiap Ramaikan Pemilu 2024

    Nasional
    Brigjen Bobby Rinal Resmi Jabat Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad

    Brigjen Bobby Rinal Resmi Jabat Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad

    Nasional
    Kecam Pemidanaan 40 Petani di Bengkulu, PP Muhammadiyah: Oligarki Mencengkeram Pemerintah

    Kecam Pemidanaan 40 Petani di Bengkulu, PP Muhammadiyah: Oligarki Mencengkeram Pemerintah

    Nasional
    Oditur Sebut Kesimpulan Penasihat Hukum Kolonel Priyanto Keliru

    Oditur Sebut Kesimpulan Penasihat Hukum Kolonel Priyanto Keliru

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.