Kompas.com - 04/04/2013, 17:56 WIB
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepolisian Republik Indonesia mendukung rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP yang mengatur tentang praktik santet. RUU KUHP kini sudah dipegang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan dinilai bisa menyempurnakan pasal santet yang cukup mandul dalam KUHP lama.

Kepala Biro Penyusunan dan Penyuluhan Hukum Mabes Polri Brigadir Jenderal (Pol) Bambang Sri Herwanto mengatakan, praktik santet sebenarnya sudah diadopsi dalam tiga pasal pada KUHP, yakni Pasal 545, 546, dan 547. Pasal 545 mengatur larangan seseorang berprofesi sebagai tukang ramal atau penafsir mimpi. Pasal 546 melarang penjualan benda-benda berdaya magis, sedangkan Pasal 547 melarang seseorang untuk memengaruhi jalannya sidang dengan menggunakan jimat dan mantra.

"Namun, pasal-pasal tersebut dapat dikatakan pasal mandul karena tidak pernah diterapkan dalam praktik. Artinya kriminalisasi delik santet bukanlah hal baru," ujar Bambang dalam diskusi yang dilakukan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di kompleks Gedung Parlemen, Kamis (4/4/2013).

Bambang mengatakan, RUU KUHP ini menonjolkan larangan terhadap propaganda atau promosi jasa praktik magis untuk mencegah adanya usaha penipuan terhadap masyarakat. Caranya dengan memberikan harapan melalui kekuatan magis yang tidak perlu dilengkapi dengan adanya akibat magis yang ditimbulkan karena pembuktiannya sulit.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 293 RUU KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Pihak yang mengambil keuntungan dari promosi diri sebagai dukun santet bisa mendapat pidana tambahan sepertiga dari pidana sebelumnya.

"Delik santet ini dapat digolongkan sebagai delik formal yang menekankan dilarangnya perbuatan, bukan akibat dari perbuatan," kata Bambang.

Bambang mendukung adanya pengaturan soal perkara santet dalam perundang-undangan karena praktik santet memang benar-benar terjadi. Menurut Bambang, polisi memerlukan suatu landasan hukum yang pasti untuk menindak tindakan yang dianggap merugikan masyarakat.

"Praktik perdukunan saat ini semakin berani menampakkan diri ke hadapan publik, bahkan juga sudah memanfaatkan iklan di media massa atau media sosial. Atas dasar kepercayaan yang begitu kuat, tidak jarang mereka dituduh sebagai pelaku santet yang menyebabkan kematian seseorang menjadi korban main hakim sendiri," kata Bambang.

Kejahatan-kejahatan ilmu hitam dibahas dan diatur dalam RUU KUHP yang tengah digodok Dewan Perwakilan Rakyat. Setiap orang yang berupaya menawarkan kemampuan magisnya bisa terancam pidana lima tahun penjara. Aturan tersebut diatur dalam Bab V tentang Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum yang secara khusus dicantumkan dalam Pasal 293. Berikut ini kutipan pasal yang mengatur tentang santet dan ilmu hitam lainnya itu:

"(1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV;

(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidananya ditambah dengan sepertiga."

Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa ketentuan itu dimaksudkan untuk mengatasi keresahan masyarakat yang ditimbulkan oleh praktik ilmu hitam (black magic) yang secara hukum menimbulkan kesulitan dalam pembuktiannya. Ketentuan ini dimaksudkan juga untuk mencegah secara dini dan mengakhiri praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap seseorang yang dituduh sebagai dukun teluh (santet).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ibu Kota Negara Pindah, Polri Akan Ada Persiapan Pemindahan Instansi

    Ibu Kota Negara Pindah, Polri Akan Ada Persiapan Pemindahan Instansi

    Nasional
    Ibu Kota 'Nusantara' Dibangun di Penajam Paser Utara, Ini Rincian Batas Wilayahnya

    Ibu Kota "Nusantara" Dibangun di Penajam Paser Utara, Ini Rincian Batas Wilayahnya

    Nasional
    Jaksa Diperintahkan Banding Vonis Heru Hidayat, Kejagung: Hakim Ingkari Rasa Keadilan

    Jaksa Diperintahkan Banding Vonis Heru Hidayat, Kejagung: Hakim Ingkari Rasa Keadilan

    Nasional
    Covid-19 Mulai Merangkak Lebihi 1.000 Kasus Per Hari, Jokowi Imbau WFH Lagi

    Covid-19 Mulai Merangkak Lebihi 1.000 Kasus Per Hari, Jokowi Imbau WFH Lagi

    Nasional
    BMKG: Waspada Potensi Gelombang Tinggi hingga 4 Meter di Sejumlah Perairan di Indonesia

    BMKG: Waspada Potensi Gelombang Tinggi hingga 4 Meter di Sejumlah Perairan di Indonesia

    Nasional
    Menilik Kans Menantu Luhut, Mayjen Maruli Simanjuntak dalam Bursa Calon Pangkostrad

    Menilik Kans Menantu Luhut, Mayjen Maruli Simanjuntak dalam Bursa Calon Pangkostrad

    Nasional
    Waspada Cuaca Ekstrem di 27 Provinsi Ini hingga 22 Januari 2022

    Waspada Cuaca Ekstrem di 27 Provinsi Ini hingga 22 Januari 2022

    Nasional
    Mengenal “Megathrust”, yang Jadi Alasan Pemerintah Merelokasi Korban Gempa Banten

    Mengenal “Megathrust”, yang Jadi Alasan Pemerintah Merelokasi Korban Gempa Banten

    Nasional
    'Nusantara' Kian Nyata, Ini 7 Poin Penting Proyek Pemindahan Ibu Kota Negara

    "Nusantara" Kian Nyata, Ini 7 Poin Penting Proyek Pemindahan Ibu Kota Negara

    Nasional
    Jalan Mulus dan Ngebut RUU IKN, Dana PEN Bakal Dikucurkan Bangun Ibu Kota Baru

    Jalan Mulus dan Ngebut RUU IKN, Dana PEN Bakal Dikucurkan Bangun Ibu Kota Baru

    Nasional
    Kepala Otorita Ibu Kota 'Nusantara' Ditunjuk Presiden Paling Lambat 2 Bulan Setelah UU IKN Diundangkan

    Kepala Otorita Ibu Kota "Nusantara" Ditunjuk Presiden Paling Lambat 2 Bulan Setelah UU IKN Diundangkan

    Nasional
    Kasus Omicron Meningkat, Jokowi: Waspada, Jangan Jemawa, Jangan Gegabah

    Kasus Omicron Meningkat, Jokowi: Waspada, Jangan Jemawa, Jangan Gegabah

    Nasional
    UU IKN: Otorita Ibu Kota 'Nusantara' Beroperasi Paling Lambat Akhir 2022

    UU IKN: Otorita Ibu Kota "Nusantara" Beroperasi Paling Lambat Akhir 2022

    Nasional
    Alasan Hakim Tak Beri Vonis Hukuman Mati terhadap Heru Hidayat

    Alasan Hakim Tak Beri Vonis Hukuman Mati terhadap Heru Hidayat

    Nasional
    Heru Hidayat Lolos dari Hukuman Mati, Jaksa: Ini Berbeda Dengan yang Kami Minta

    Heru Hidayat Lolos dari Hukuman Mati, Jaksa: Ini Berbeda Dengan yang Kami Minta

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.