Kompas.com - 04/04/2013, 11:59 WIB
EditorHindra

Oleh FERI AMSARI

KOMPAS.com - Kehendak politik DPR bisa menyusup melalui seleksi hakim Mahkamah Konstitusi. Kuat dugaan, para politisi Senayan menginginkan agar ”kuda troya politik” bisa diletakkan di jantung pertahanan MK.

Bagi para politisi, kewenangan MK sebagai pelindung konstitusi menjadi penting untuk dipengaruhi. DPR tentu tidak ingin terus dipermalukan dalam persidangan MK. Selama ini, tak berbilang UU tak berkualitas buatan DPR dibatalkan MK. Melalui putusan MK itu, transaksi politik ketentuan perundang-undangan sering dibongkar ke permukaan.

Bahkan, melalui kewenangan perselisihan hasil pemilu, MK dapat mengadili kecurangan penyelenggaraan pemilu. MK dapat membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum yang memenangkan kandidat atau partai tertentu. Akibatnya, putusan MK akan memengaruhi jumlah kursi dan tingkat keterpilihan di legislatif dan eksekutif. Kewenangan MK itu tentu tidak membuat para politisi ”duduk” nyaman dalam menyambut Pemilu 2014.

Melihat kewenangan MK yang besar dalam menata demokrasi, taktik menyusupkan ”kuda troya” bisa terjadi dalam seleksi hakim MK. Ruang itu terbuka lebar karena DPR dan Presiden punya kewenangan menempatkan "orang-orangnya" di MK. Suatu saat, bukan tidak mungkin, MK akan dipenuhi ”perwakilan para politisi” dari DPR dan Presiden. Ketika itu, putusan MK akan dipandang tidak merdeka dari campur tangan politik.

Teori konstitusi modern menghendaki lembaga kekuasaan kehakiman merdeka dari campur tangan lembaga negara lain. Cita-cita yang sama termaktub dalam Pasal 24 UUD 1945 yang menghendaki Mahkamah Agung dan MK tidak tersentuh ”tangan-tangan politik”.

Namun, DPR ”bermain kasar”. Menggunakan ketentuan UU No 24 Tahun 2003 jo UU No 8 Tahun 2011 tentang MK, DPR diberi kewenangan memilih hakim MK. Padahal, ketentuan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 24C Ayat (3) UUD 1945 hanya menentukan hakim MK dapat ”diajukan” MA, DPR, dan Presiden. Kata ”diajukan” tak mesti dimaknai dengan ”memilih”. Bila dimaknai memilih, terjadilah campur tangan ketiga lembaga negara lain (MA, DPR, dan Presiden) ke tubuh MK.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Padahal, menurut Tom Ginsburg (Judicial Appointment and Judicial Independent, 2009), kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu dilihat dari tiga kemerdekaan: (1) kemerdekaan hakim dari kekuasaan lembaga negara lain dan para politisi; (2) merdeka dari ideologi atau tekanan politik tertentu; dan (3) kemerdekaan dari superioritas cabang kekuasaan kehakiman lain.

Mengacu pendapat Ginsburg, teranglah proses seleksi hakim MK tidak akan menghasilkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dari kepentingan politik dan cabang kekuasaan negara lain. Alhasil, bila ”kuda troya politik” merusak MK dari dalam berujung hilangnya kewibawaan putusan MK, wajar kemudian banyak pencari keadilan yang mulai tidak mematuhi putusan sang pelindung konstitusi.

Menyelamatkan MK

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Nasional
Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Nasional
KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

Nasional
'Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai', Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

"Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai", Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

Nasional
Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Nasional
Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Nasional
Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

Nasional
Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

Nasional
Anggota DPR: PCR Rp 275.000 Murah bagi Pejabat, Mahal untuk Masyarakat

Anggota DPR: PCR Rp 275.000 Murah bagi Pejabat, Mahal untuk Masyarakat

Nasional
Harga PCR Turun Jadi Rp 275.000, Asita Tetap Dorong Tes Rapid Antigen sebagai Syarat Perjalanan

Harga PCR Turun Jadi Rp 275.000, Asita Tetap Dorong Tes Rapid Antigen sebagai Syarat Perjalanan

Nasional
Kapolri Minta Perwira Jadi Pemimpin yang Melayani Anggota dan Warga

Kapolri Minta Perwira Jadi Pemimpin yang Melayani Anggota dan Warga

Nasional
Kemenkes Sebut Kasus Covid-19 Meningkat Tajam di Sejumlah Negara

Kemenkes Sebut Kasus Covid-19 Meningkat Tajam di Sejumlah Negara

Nasional
Masyarakat Diminta Patuhi Imbauan Pemerintah agar Tak Bepergian Saat Libur Akhir Tahun

Masyarakat Diminta Patuhi Imbauan Pemerintah agar Tak Bepergian Saat Libur Akhir Tahun

Nasional
Tarif Tes PCR Jadi Rp 275.000, Gakeslab: Reagen Teknologi Bagus Tak Masuk Harganya

Tarif Tes PCR Jadi Rp 275.000, Gakeslab: Reagen Teknologi Bagus Tak Masuk Harganya

Nasional
Kemenkes Ungkap Kasus Covid-19 di 24 Daerah Ini Belum Menurun

Kemenkes Ungkap Kasus Covid-19 di 24 Daerah Ini Belum Menurun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.