Kompas.com - 03/04/2013, 23:44 WIB
Penulis Ilham Khoiri
|
EditorNasru Alam Aziz

JAKARTA, KOMPAS.com — Negara Indonesia saat ini semakin kehilangan wibawa akibat lemahnya lembaga-lembaga negara. Akibatnya, masyarakat kehilangan jaminan penegakan hukum, keadilan, keamanan, dan kesejahteraan.

"Demokrasi kita terlalu bertumpu pada prinsip-prinsip prosedural. Sementara pembangunan inistitusi-institusi negara sebagai pilar demokrasi justru terabaikan," kata Direktur Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Ali Munhanif, Rabu (3/4/2013) di Jakarta.

Menurut Ali Munhanif, demokrasi prosedural hanya menitikberatkan penggalangan massa. Efeknya, terjadi perkembangan yang tidak seimbang. Rakyat punya kesadaran politik sangat tinggi, sedangkan institusi negara tidak mampu atau gagal untuk menjadi institusi berwibawa di depan rakyatnya.

"Dalam jangka panjang, negara bukan hanya terancam hukum rimba alias main hakim sendiri, tapi juga akan gagal menyikapi mobilisasi masyarakat," kata Ali.

Dia prihatin dengan berbagai kekerasan dan kecenderungan main hakim sendiri di berbagai daerah belakangan ini. Itu mencerminkan rakyat kian kehilangan kepercayaan pemerintahan. Kondisi ini bisa kian memburuk sehingga menumbuhkan kecenderungan hukum rimba.

"Dalam jangka panjang, jika dibiarkan, akan muncul lawless society (masyarakat tanpa hukum). Elite politik, yaitu politisi, aparatur birokrasi, atau penegak hukum merupakan kelompok yang paling bertanggung jawab atas kondisi ini," katanya.

Meski dipilih lewat prosedur demokrasi, sebagian elite politik kita cenderung berperilaku korup. Mereka tidak punya perhatian untuk membangun lembaga-lembaga negara yang kredibel dan sungguh-sungguh menciptakan kepastian hukum, keadilan, kesejahteraan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Akibatnya, rakyat kehilangan kepercayaan pada lembaga-lembaga negara.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebagai jalan keluar, Ali menegaskan pentingnya memperbanyak kelompok elite yang sadar akan misi demokrasi itu, yakni membangun negara itu sendiri. Itu mencakup pembangunan hukum, kesejahteraan, pendidikan, transformasi masyarakat, serta pemerintahan yang berwibawa. Presiden semestinya bertindak nyata untuk mengembalikan demokrasi ke dalam tujuan awalnya.

"Presiden harus memosisikan diri sebagai kepala negara yang mengarahkan jalannya pemerintahan dan simbol kewibawaan negara. Dia semestinya juga mengurangi posisi-posisi politis lain dengan kepentingan lebih sempit, seperti jabatan di partai politik," tuturnya.

Penting juga membangun lembaga ketahanan dan keamanan. Ini salah satu pilar kewibawaan negara. Reformasi TNI dan kepolisian harus segera dituntaskan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Nasional
Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

Nasional
Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

Nasional
Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

Nasional
Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Nasional
Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Nasional
Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Nasional
Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Nasional
Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Nasional
Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Nasional
Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Nasional
Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X