Kompas.com - 03/04/2013, 22:28 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin menilai banyak pihak yang salah memahami pasal terkait santet dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Selama ini, kata dia, publik menganggap pasal terkait santet merupakan delik materiil.

"Itu kan delik formil. Namun, selama ini yang berkembang di masyarakat seakan-akan itu delik materiil. Didiskusikan betapa rumitnya membuktikan (pidana santet). Bukan itu," kata Amir di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (3/4/2013).

Amir menjelaskan, aturan dalam RUU KUHP tidak untuk membuktikan benar atau tidak terjadinya santet. Namun, kata dia, dengan pasal itu maka seseorang dianggap melakukan tindak pidana ketika menjanjikan atau menawarkan jasa menyantet orang lain.

"Itu lebih kepada upaya untuk melindungi masyarakat dari tipu muslihat, penipuan, atau adanya niat jahat satu dua orang untuk mencelakakan orang lain. Apakah benar ampuh yang Anda katakan menyantet orang, itu bukan urusannya KUHP," kata Amir.

Amir menambahkan, aturan itu dibuat untuk melindungi masyarakat. Selama ini, kata dia, banyak kekerasan terhadap seseorang yang dicurigai melakukan santet. "Orang dicurigai saja, penyantet sudah dibakar rumahnya, dikeroyok. Nah itu kan harus dicegah juga," ucap Amir.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Kontroversi Pasal Santet

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

    Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

    Nasional
    KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

    KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

    Nasional
    Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

    Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

    Nasional
    Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

    Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

    Nasional
    Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

    Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

    Nasional
    Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

    Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

    Nasional
    Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

    Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

    Nasional
    Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

    Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

    Nasional
    Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

    Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

    Nasional
    Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

    Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

    Nasional
    Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

    Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

    Nasional
    PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

    PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

    Nasional
    KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

    KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

    Nasional
    TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

    TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

    Nasional
    Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

    Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.