Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Telusuri Kemungkinan Uang Suap dari Kas Pemkot Bandung

Kompas.com - 03/04/2013, 21:30 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut asal-usul uang yang diberikan kepada hakim Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono. Uang ratusan juta yang ditemukan KPK di ruangan Setyabudi saat tangkap tangan itu diduga berkaitan dengan kepengurusan perkara korupsi dana bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan KPK tengah menelusuri kemungkinan uang itu berasal dari kas Pemkot Bandung. Penelusuran dilakukan mengingat salah satu tersangka pemberian uang oleh KPK adalah Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, Herry Nurhayat.  

“Itu akan kami dalami apakah uang itu dari kas daerah atau bukan. Kan bisa saja uang itu bukan dari kas daerah tapi bisa jadi dari pihak ketiga dan untuk kepentingan lain,” kata Bambang di Jakarta, Rabu (3/4/2013). KPK juga mendalami keterkaitan Wali Kota Bandung Dada Rosada dalam kasus ini.

Menurut Bambang, KPK masih menelusuri motif dibalik pemberian uang kepada hakim Seyabudi tersebut. “Sejauh ini cuma pihak pertama, broker, dan bisa didalami lebih lanjut keterkaitan hubungan dengan Dada,”ujarnya.

Bambang juga memastikan, KPK akan memeriksa Dada. Keterangan Dada, menurut Bambang, diperlukan untuk proses lebih lanjut membuktikan tindak pidana yang dituduhkan kepada para tersangka.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat tersangka. Selain Herry, mereka yang menjadi tersangka adalah hakim Setyabudi, Ketua organisasi masyarakat di Bandung, Gasibu Pajaran Toto Hutagalung, serta pria bernama Asep yang diduga sebagai orang suruhan Toto.

Toto disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Dada. Hingga kini, keberadaan Toto masih belum jelas dan dia masuk daftar pencarian orang (DPO) KPK. Terkait penyidikan kasus ini, KPK juga telah mencegah Dada bepergian ke luar negeri.

Penyidik lembaga antikorupsi ini pun telah menggeledah ruangan kerja Dada di kantor Pemkot Bandung. “Orang menyuap kan pasti ada motif. Nah motif ini bisa berkaitan dengan hal-hal lain termasuk siapa yang terlibat di dalamnya. Kami sedang melakukan pemeriksaan," tutur Bambang. Pencegahan dilakukan, tambah dia, supaya orang-orang yang akan diperiksa jangan pergi ke mana-mana.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: KPK Tangkap Tangan Hakim Bandung

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

    Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

    Nasional
    Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

    Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

    Nasional
    Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

    Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

    Nasional
    DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

    DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

    Nasional
    Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

    Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

    Nasional
    KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

    KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

    Nasional
    Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

    Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

    Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

    Nasional
    DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

    DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

    Nasional
    Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

    Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

    Nasional
    Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

    Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

    Nasional
    Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

    Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

    PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

    Nasional
    PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

    PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

    KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com