Kompas.com - 03/04/2013, 16:03 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com — Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung dimasukkannya pasal yang mengatur soal santet dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). MUI menilai praktik santet berbahaya.

"Santet itu pembagian dari sihir. Sihir itu ada. Di Al Quran ada, di sabda nabi juga ada. Sihir itu tidak baik, harus dihilangkan. Kami setuju kalau itu dimasukkan dalam pidana," kata Koordinator Ketua MUI Ma'ruf Amin di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (3/4/2013).

Ma'ruf mengatakan, MUI pernah mengeluarkan fatwa haram terkait perdukunan. Hanya saja, untuk dimasukkan ke RUU KUHP, MUI tak mengerti bagaimana teknis pembuktian santet dalam proses hukum nantinya.

"Kami tidak punya info bagaimana itu memidanakannya, bukti pidananya seperti apa. Itu barangkali minta pendapat ke ahli-ahli hukum pidana," ujarnya.

Kejahatan-kejahatan ilmu hitam dibahas dan diatur dalam RUU KUHP, yang tengah digodok Dewan Perwakilan Rakyat. Setiap orang yang berupaya menawarkan kemampuan magisnya bisa terancam pidana lima tahun penjara. Aturan tersebut diatur dalam Bab V tentang Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum yang secara khusus dicantumkan dalam Pasal 293. Berikut ini kutipan pasal yang mengatur tentang santet dan ilmu hitam lainnya itu:

"(1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV;

(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidananya ditambah dengan sepertiga."

Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa ketentuan itu dimaksudkan untuk mengatasi keresahan masyarakat yang ditimbulkan oleh praktik ilmu hitam (black magic) yang secara hukum menimbulkan kesulitan dalam pembuktiannya. Ketentuan ini dimaksudkan juga untuk mencegah secara dini dan mengakhiri praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap seseorang yang dituduh sebagai dukun teluh (santet).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    46 Jemaah Haji Bervisa Tak Resmi Terdampar di Jeddah Kemarin, Kini Sudah Dipulangkan ke Indonesia

    46 Jemaah Haji Bervisa Tak Resmi Terdampar di Jeddah Kemarin, Kini Sudah Dipulangkan ke Indonesia

    Nasional
    PDI-P soal Deklarasi Capres 2024: Tunggu Ibu Ketum, Sabar, Jangan Grasah-grusuh

    PDI-P soal Deklarasi Capres 2024: Tunggu Ibu Ketum, Sabar, Jangan Grasah-grusuh

    Nasional
    35 Partai Sudah Diberi Akses Sipol untuk Daftar Pemilu 2024

    35 Partai Sudah Diberi Akses Sipol untuk Daftar Pemilu 2024

    Nasional
    Anggota DPR Usul Jokowi Terbitkan Perppu soal Pemilu, Imbas DOB Papua dan IKN

    Anggota DPR Usul Jokowi Terbitkan Perppu soal Pemilu, Imbas DOB Papua dan IKN

    Nasional
    Susi Pudjiastuti Pesimistis Diusung Jadi Capres 2024: Harus Rasional, Realistis Dong...

    Susi Pudjiastuti Pesimistis Diusung Jadi Capres 2024: Harus Rasional, Realistis Dong...

    Nasional
    Didukung Maju Jadi Capres, Susi Pudjiastuti: 'There Is No Room' untuk Saya

    Didukung Maju Jadi Capres, Susi Pudjiastuti: "There Is No Room" untuk Saya

    Nasional
    Epidemiolog Sebut Masker, Testing, Vaksinasi Booster Kunci Kendalikan Kenaikan Covid-19

    Epidemiolog Sebut Masker, Testing, Vaksinasi Booster Kunci Kendalikan Kenaikan Covid-19

    Nasional
    Presiden Partai Buruh Kritik Pasal Penghinaan Presiden pada RKHUP, Sebut Bahayakan Demokrasi

    Presiden Partai Buruh Kritik Pasal Penghinaan Presiden pada RKHUP, Sebut Bahayakan Demokrasi

    Nasional
    Koalisi Gerindra-PKB Disebut Putuskan Capres-Cawapres dalam Waktu Dekat

    Koalisi Gerindra-PKB Disebut Putuskan Capres-Cawapres dalam Waktu Dekat

    Nasional
    Kopi Susi Deklarasi Dukung Susi Pudjiastuti Maju Pilpres 2024

    Kopi Susi Deklarasi Dukung Susi Pudjiastuti Maju Pilpres 2024

    Nasional
    Pemerintah dan Masyarakat Diminta Waspadai Subvarian Baru Omicron BA.2.75

    Pemerintah dan Masyarakat Diminta Waspadai Subvarian Baru Omicron BA.2.75

    Nasional
    Bentuk Gugus Tugas Keamanan Sipol, KPU Gandeng BIN hingga BRIN

    Bentuk Gugus Tugas Keamanan Sipol, KPU Gandeng BIN hingga BRIN

    Nasional
    Cerita Puan Soal Bung Karno yang Dijuluki Arsitek Kemerdekaan Bangsa-bangsa

    Cerita Puan Soal Bung Karno yang Dijuluki Arsitek Kemerdekaan Bangsa-bangsa

    Nasional
    Pemerintah Tarik Kebijakan Pelonggaran Masker di Luar Ruangan, Epidemiolog: Keputusan Tepat

    Pemerintah Tarik Kebijakan Pelonggaran Masker di Luar Ruangan, Epidemiolog: Keputusan Tepat

    Nasional
    91.106 Calon Haji Reguler Sudah Diberangkatkan ke Tanah Suci

    91.106 Calon Haji Reguler Sudah Diberangkatkan ke Tanah Suci

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.